TRENDING
Pemerintah Pastikan Harga BBM Subsidi Tidak Naik hingga Akhir 2026Baznas Dorong Zakat Jadi Pengurang Pajak Langsung, Usulkan Reformasi Kebijakan Fiskal IndonesiaDJP Siapkan Lima Strategi Kejar Target Penerimaan Pajak hingga Akhir Tahun IniDJP dan Kejaksaan Hentikan Penuntutan Pidana Pajak, Komisaris Perusahaan Bayar Denda Damai Rp533,49 JutaRupiah Tertekan di Kisaran Rp18.300 per Dolar AS, Keputusan BI Jadi Penentu Arah PasarInsentif Pajak Kawasan Industri Masih Sepi PeminatPercepatan Restitusi Pajak Jadi Penggerak Ekonomi, Investasi, dan Daya Beli MasyarakatDJP Siapkan Laporan Perdana Pajak Digital Luar Negeri dan Marketplace, Jutaan Transaksi Sudah DiprosesJakarta Kuasai 55,8 Persen Sengketa Pajak Nasional, DJP Ungkap Daerah dengan Perkara TerbanyakBI Umumkan Keputusan Suku Bunga 18 November 2026, Pasar Menanti Arah Kebijakan Moneter dan Nasib RupiahThe Heirloom Jakarta: Merangkai Kemewahan, Seni, dan Legacy Baru Bintang Lima di Ibu KotaPenjualan Ritel Indonesia Diproyeksikan Menguat pada Oktober 2026, BI Soroti Daya Beli MasyarakatDefisit APBN Capai Rp379,3 Triliun hingga Oktober 2026, Pemerintah Jamin Fiskal Tetap TerkendaliPembayaran Pajak Jadi Lebih Mudah dengan CoretaxSebanyak 7 KPP Capai 100 Persen Target, Penerimaan Pajak Nasional Tumbuh 23,2 PersenDeposit Pajak Anjlok 49,8 Persen Menjadi Rp33,6 Triliun, Menkeu Suahasil Ungkap Dana Dialokasikan ke PPh dan PPNPemerintah Pastikan Harga BBM Subsidi Tidak Naik hingga Akhir 2026Baznas Dorong Zakat Jadi Pengurang Pajak Langsung, Usulkan Reformasi Kebijakan Fiskal IndonesiaDJP Siapkan Lima Strategi Kejar Target Penerimaan Pajak hingga Akhir Tahun IniDJP dan Kejaksaan Hentikan Penuntutan Pidana Pajak, Komisaris Perusahaan Bayar Denda Damai Rp533,49 JutaRupiah Tertekan di Kisaran Rp18.300 per Dolar AS, Keputusan BI Jadi Penentu Arah PasarInsentif Pajak Kawasan Industri Masih Sepi PeminatPercepatan Restitusi Pajak Jadi Penggerak Ekonomi, Investasi, dan Daya Beli MasyarakatDJP Siapkan Laporan Perdana Pajak Digital Luar Negeri dan Marketplace, Jutaan Transaksi Sudah DiprosesJakarta Kuasai 55,8 Persen Sengketa Pajak Nasional, DJP Ungkap Daerah dengan Perkara TerbanyakBI Umumkan Keputusan Suku Bunga 18 November 2026, Pasar Menanti Arah Kebijakan Moneter dan Nasib RupiahThe Heirloom Jakarta: Merangkai Kemewahan, Seni, dan Legacy Baru Bintang Lima di Ibu KotaPenjualan Ritel Indonesia Diproyeksikan Menguat pada Oktober 2026, BI Soroti Daya Beli MasyarakatDefisit APBN Capai Rp379,3 Triliun hingga Oktober 2026, Pemerintah Jamin Fiskal Tetap TerkendaliPembayaran Pajak Jadi Lebih Mudah dengan CoretaxSebanyak 7 KPP Capai 100 Persen Target, Penerimaan Pajak Nasional Tumbuh 23,2 PersenDeposit Pajak Anjlok 49,8 Persen Menjadi Rp33,6 Triliun, Menkeu Suahasil Ungkap Dana Dialokasikan ke PPh dan PPN
PajakOnline
Beranda
Berita Pajaknews
Hubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua berita

Headlines

Pajak Pedagang Emas

·

Pajak Pedagang Emas

PajakOnline.com—Pemerintah sudah menerbitkan regulasi khusus yang mengatur aspek pajak bagi pedagang emas. Hal tersebut tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 48 Tahun 2023 yang diundangkan pada 28 April 2023 lalu.

Melalui aturan tersebut, pedagang emas perhiasan dan/atau emas batangan menjadi pengusaha kena pajak (PKP) serta harus memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Dalam unggahan Instagram Direktorat Jenderal Pajak @ditjenpajakri, menjelaskan emas perhiasan yang dimaksud adalah Perhiasan dalam bentuk apa pun yang bahannya sebagian atau seluruhnya dari emas, termasuk yang dilengkapi dengan batu permata dan/atau bahan lain yang melekat atau terkandung dalam emas perhiasan dimaksud.

Jasa yang terkait meliputi jasa modifikasi, jasa pelapisan, jasa perbaikan, jasa pembersihan, jasa penyepuhan, dan jasa lainnya yang merupakan nama lain dari jasa tersebut di atas.

Sedangkan, jenis pajak yang diberlakukan antara lain Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas penyerahan. Jenis pajak ini diberlakukan untuk penyerahan tiga produk, antara lain emas perhiasan, perhiasan yang bahan seluruhnya bukan dari emas, dan batu permata/batu lain yang sejenis.

Ada juga pungutan pajak penghasilan (PPh) Pasal 22 atas penjualan empat jenis produk, meliputi emas perhiasan, emas batangan, perhiasan yang bahan seluruhnya bukan dari emas, hingga batu permata/batu lain yang sejenis.

"PPN & PPh Pasal 22 dipungut dari pembeli. PPh Pasal 21/23 dipotong oleh pihak yang membayarkan imbalan jasa. PPN atas emas batangan dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku," tulis DJP melalui medsos tersebut.

Untuk tarif pajak yang diberlakukan, pertama dikenakan PPN 1,1% dari harga emas untuk penyerahan emas perhiasan kepada pedagang/konsumen akhir (memiliki faktur pajak masukan lengkap atas perolehan/dokumen tertentu atas impor emas perhiasan).

Pengenaan PPN 1,65% dari harga emas untuk penyerahan emas perhiasan kepada pedagang/konsumen akhir (tidak memiliki faktur pajak masukan yang lengkap atas perolehan/ dokumen tertentu atas impor emas perhiasan).

Kemudian pengenaan PPN 1,1% dari dari harga jual emas untuk penyerahan perhiasan yang bahan seluruhnya bukan dari emas, ataupun batu permata/batu lainnya yang sejenis. Ada juga pengenaan PPN 0% untuk penyerahan emas perhiasan kepada pabrikan emas perhiasan. Terakhir, PPN 1,1% dari penggantian atas penyerahan jasa.

Lebih lanjut untuk PPh Pasal 22, dikenakan sebesar 0,25% dari harga jual. Pajak ini dipungut oleh pengusaha emas perhiasan (pabrikan atau pedagang) dan pengusaha emas batangan. Dikecualikan dari pemungutan untuk penjualan emas, perhiasan atau emas batangan yaitu dalam hal penjualan dilakukan kepada konsumen akhir, WP UMKM yang dikenai PPh final, atau WP yang memiliki SKB.

Pungutan PPh Pasal 22 ini juga dikecualikan dari pemungutan untuk penjualan emas batangan yaitu dalam hal penjualan dilakukan kepada Bank Indonesia atau penjualan melalui pasar fisik emas digital.

Dalam PPh Pasal 21/23 dengan besaran Tarif dan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) sesuai ketentuan yang berlaku. Pajak ini dipotong oleh pihak yang membayarkan imbalan jasa. Dikecualikan dari pemotongan yaitu dalam hal penerima imbalan jasanya adalah WP UMKM yang dikenai PPh final atau WP yang memiliki SKB pemotongan PPh Pasal 21/23. (Wiasti Meurani)

Berita lainnya di Headlines