TRENDING
Penerimaan Pajak Kanwil DJP Banten Capai Rp48,24 Triliun hingga Agustus 2026Kurs Pajak Terbaru Ditetapkan, Dolar AS Naik Jadi Rp17.863DJP Gandeng 5 Bank dan 1 Fintech, Pungut PPN Transaksi Digital Luar NegeriTidak Lagi Pakai Kartu Izin Praktik, Verifikasi Konsultan Pajak Kini Lewat CoretaxPemkab Blitar Apresiasi Wajib Pajak dalam Gebyar Blitax Award 2026BPPK Buka Pendaftaran Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak, Kuota Hanya 50 PesertaPajak Jadi Penopang Utama Penerimaan Negara dalam APBN 2027, Target Capai Rp2.593,35 TriliunDelapan Prioritas Utama Pemerintah dalam APBN 2027, Cek!APBN 2027 Disahkan, Belanja Negara Tembus Rp4.106,3 TriliunTransaksi Pembayaran Digital Tembus 6,11 Miliar, QRIS Tumbuh 67,22 PersenHari Ini Batas Akhir Pendaftaran GloBE di Coretax, DJP Catat 1.460 WP Sudah TerdaftarKanwil DJP Jakarta Selatan I Kantongi Rp75,06 Triliun hingga Agustus 2026Pajak Karbon Ditunda, Pemerintah Pertimbangkan Dampak Harga EnergiSEMA UGM, BEM UI, dan KM ITB Gaungkan “Nestapa Indonesia”, Soroti Demokrasi hingga Transparansi AnggaranBI Dorong Pemda Pakai AI Gali Potensi Pajak DaerahBukan Lagi DJP, Pengawasan Profesi Konsultan Pajak Beralih ke Dirjen Stabilitas dan Pengembangan Sektor KeuanganPenerimaan Pajak Kanwil DJP Banten Capai Rp48,24 Triliun hingga Agustus 2026Kurs Pajak Terbaru Ditetapkan, Dolar AS Naik Jadi Rp17.863DJP Gandeng 5 Bank dan 1 Fintech, Pungut PPN Transaksi Digital Luar NegeriTidak Lagi Pakai Kartu Izin Praktik, Verifikasi Konsultan Pajak Kini Lewat CoretaxPemkab Blitar Apresiasi Wajib Pajak dalam Gebyar Blitax Award 2026BPPK Buka Pendaftaran Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak, Kuota Hanya 50 PesertaPajak Jadi Penopang Utama Penerimaan Negara dalam APBN 2027, Target Capai Rp2.593,35 TriliunDelapan Prioritas Utama Pemerintah dalam APBN 2027, Cek!APBN 2027 Disahkan, Belanja Negara Tembus Rp4.106,3 TriliunTransaksi Pembayaran Digital Tembus 6,11 Miliar, QRIS Tumbuh 67,22 PersenHari Ini Batas Akhir Pendaftaran GloBE di Coretax, DJP Catat 1.460 WP Sudah TerdaftarKanwil DJP Jakarta Selatan I Kantongi Rp75,06 Triliun hingga Agustus 2026Pajak Karbon Ditunda, Pemerintah Pertimbangkan Dampak Harga EnergiSEMA UGM, BEM UI, dan KM ITB Gaungkan “Nestapa Indonesia”, Soroti Demokrasi hingga Transparansi AnggaranBI Dorong Pemda Pakai AI Gali Potensi Pajak DaerahBukan Lagi DJP, Pengawasan Profesi Konsultan Pajak Beralih ke Dirjen Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan
PajakOnline
BerandaBerita Pajak
Kalkulator PajakHubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua beritaBerita

Pemadanan NIK sebagai NPWP Capai 67 Juta Wajib Pajak Orang Pribadi

Redaksi PajakOnline · 12 Apr 2024, 07.15 WIB · pajakonline.com

PajakOnline.com—Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Suryo Utomo menyampaikan jumlah total Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang berhasil dipadankan dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sudah mencapai 67.366.873 atau 67,3 juta dari 73.482.564 atau 73,4 juta Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) dalam negeri.

“Saya update sekalian pada kesempatan kali ini bahwa dari total 67.366.873 wajib pajak NIK nya sudah padan dari 73.482.564 WP OP dalam negeri,” kata Dirjen Pajak Suryo Utomo dalam Konferensi Pers APBN Kita di Jakarta, Senin (25/3/2024).

Suryo Utomo mengungkapkan, sebanyak 11,7 juta NIK yang disampaikan pada beberapa waktu yang lalu secara keseluruhan belum beres untuk dipadankan. Namun, lanjutnya, sebanyak 5,5 juta NIK sudah berhasil dipadankan secara sistem.

Dia juga menyebutkan sisa NIK yang belum berhasil dipadankan secara sistem sebanyak 6.115.691 disebabkan adanya kemungkinan para wajib pajak ada yang meninggal dunia, tidak aktif, dan berpindah ke luar negeri.

“Yang ditanyakan tadi terkait 11.7 juta NIK yang selama ini kami sampaikan belum selesai pemadanannya, 5.5 juta sudah padan secara sistem, jadi yang sisa sekarang 6.115.691 NIK. Yang mungkin sebagian besar wajib pajaknya, mohon maaf meninggal dunia kami akan kalibrasi lagi kemudian tidak aktif atau pun sudah bergerak ke luar Indonesia,” kata Suryo Utomo.

Suryo Utomo menyampaikan sisa dari NIK yang belum berhasil dipadankan dengan NPWP secara sistem akan terus diusahakan.

Dia juga menyampaikan DJP akan berusaha untuk terus berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) mengenai pemadanan NIK ini.

DJP sangat aktif terhadap informasi-informasi yang ada di Dukcapil sehingga dapat memastikan NIK para wajib pajak dapat terpadankan dengan baik. “Nah, ini akan terus kami upayakan, kami terus koordinasi dengan Dukcapil mengenai pemadanan-pemadanan karena kami sangat relay on dengan informasi yang ada di dukcapil dan juga memastikan masyarakat dapat terpadankan dengan baik,” lanjut Suryo.

Pemadanan NIK jadi NPWP telah diberlakukan oleh pemerintah sejak 1 Januari 2024 sesuai dengan pasal 11 ayat (1) huruf a Peraturan Menteri Keuangan (Permenkeu) Nomor 112/PMK.03/2022, berbunyi: (1) Terhitung sejak tanggal 1 Januari 2024: a. Wajib Pajak menggunakan Nomor Induk Kependudukan sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak dan Nomor Pokok Wajib Pajak dengan format 16 (enam belas) digit dalam layanan administrasi yang diselenggarakan oleh DJP dan pihak lain.