TRENDING
Pemerintah Pastikan Harga BBM Subsidi Tidak Naik hingga Akhir 2026Baznas Dorong Zakat Jadi Pengurang Pajak Langsung, Usulkan Reformasi Kebijakan Fiskal IndonesiaDJP Siapkan Lima Strategi Kejar Target Penerimaan Pajak hingga Akhir Tahun IniDJP dan Kejaksaan Hentikan Penuntutan Pidana Pajak, Komisaris Perusahaan Bayar Denda Damai Rp533,49 JutaRupiah Tertekan di Kisaran Rp18.300 per Dolar AS, Keputusan BI Jadi Penentu Arah PasarInsentif Pajak Kawasan Industri Masih Sepi PeminatPercepatan Restitusi Pajak Jadi Penggerak Ekonomi, Investasi, dan Daya Beli MasyarakatDJP Siapkan Laporan Perdana Pajak Digital Luar Negeri dan Marketplace, Jutaan Transaksi Sudah DiprosesJakarta Kuasai 55,8 Persen Sengketa Pajak Nasional, DJP Ungkap Daerah dengan Perkara TerbanyakBI Umumkan Keputusan Suku Bunga 18 November 2026, Pasar Menanti Arah Kebijakan Moneter dan Nasib RupiahThe Heirloom Jakarta: Merangkai Kemewahan, Seni, dan Legacy Baru Bintang Lima di Ibu KotaPenjualan Ritel Indonesia Diproyeksikan Menguat pada Oktober 2026, BI Soroti Daya Beli MasyarakatDefisit APBN Capai Rp379,3 Triliun hingga Oktober 2026, Pemerintah Jamin Fiskal Tetap TerkendaliPembayaran Pajak Jadi Lebih Mudah dengan CoretaxSebanyak 7 KPP Capai 100 Persen Target, Penerimaan Pajak Nasional Tumbuh 23,2 PersenDeposit Pajak Anjlok 49,8 Persen Menjadi Rp33,6 Triliun, Menkeu Suahasil Ungkap Dana Dialokasikan ke PPh dan PPNPemerintah Pastikan Harga BBM Subsidi Tidak Naik hingga Akhir 2026Baznas Dorong Zakat Jadi Pengurang Pajak Langsung, Usulkan Reformasi Kebijakan Fiskal IndonesiaDJP Siapkan Lima Strategi Kejar Target Penerimaan Pajak hingga Akhir Tahun IniDJP dan Kejaksaan Hentikan Penuntutan Pidana Pajak, Komisaris Perusahaan Bayar Denda Damai Rp533,49 JutaRupiah Tertekan di Kisaran Rp18.300 per Dolar AS, Keputusan BI Jadi Penentu Arah PasarInsentif Pajak Kawasan Industri Masih Sepi PeminatPercepatan Restitusi Pajak Jadi Penggerak Ekonomi, Investasi, dan Daya Beli MasyarakatDJP Siapkan Laporan Perdana Pajak Digital Luar Negeri dan Marketplace, Jutaan Transaksi Sudah DiprosesJakarta Kuasai 55,8 Persen Sengketa Pajak Nasional, DJP Ungkap Daerah dengan Perkara TerbanyakBI Umumkan Keputusan Suku Bunga 18 November 2026, Pasar Menanti Arah Kebijakan Moneter dan Nasib RupiahThe Heirloom Jakarta: Merangkai Kemewahan, Seni, dan Legacy Baru Bintang Lima di Ibu KotaPenjualan Ritel Indonesia Diproyeksikan Menguat pada Oktober 2026, BI Soroti Daya Beli MasyarakatDefisit APBN Capai Rp379,3 Triliun hingga Oktober 2026, Pemerintah Jamin Fiskal Tetap TerkendaliPembayaran Pajak Jadi Lebih Mudah dengan CoretaxSebanyak 7 KPP Capai 100 Persen Target, Penerimaan Pajak Nasional Tumbuh 23,2 PersenDeposit Pajak Anjlok 49,8 Persen Menjadi Rp33,6 Triliun, Menkeu Suahasil Ungkap Dana Dialokasikan ke PPh dan PPN
PajakOnline
Beranda
Berita Pajaknews
Hubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua berita

Headlines

DJP: Sebanyak 681.000 Wajib Pajak Belum Validasi NIK sebagai NPWP, Ditunggu Sampai Akhir Juni Ini

·

DJP: Sebanyak 681.000 Wajib Pajak Belum Validasi NIK sebagai NPWP, Ditunggu Sampai Akhir Juni Ini

PajakOnline.com—Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengungkapkan sebanyak 681.000 Nomor Induk Kependudukan (NIK) belum dipadankan atau divalidasi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Kemenkeu Dwi Astuti menyampaikan sebanyak 73,76 juta NIK telah dipadankan dengan NPWP hingga Senin (24/6/2024).

“Dari total 74,45 juta wajib pajak orang pribadi dalam negeri, tersisa sebanyak 681.000 NIK-NPWP yang masih harus dipadankan,” kata Dwi.

Dwi menjelaskan, dari keseluruhan data yang telah valid, tercatat sebanyak 4,32 juta data dipadankan secara mandiri oleh wajib pajak, sisanya dipadankan oleh sistem. Untuk diketahui, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 136/2023, pemerintah mulai menggunakan NIK sebagai NPWP per 1 Juli 2024.

Artinya, tenggat waktu atas pemadanan NIK-NPWP adalah pada 30 Juni 2024.

Oleh karena itu, Dwi mengimbau kepada wajib pajak untuk melakukan pemadanan, karena terdapat data-data yang memerlukan konfirmasi dan verifikasi mandiri.

Sebagai informasi, berikut adalah langkah-langkah validasi NIK menjadi NPWP secara mandiri, melalui situs pajak.go.id:

1. Buka situs https://www.pajak.go.id/ Masuk atau login dengan memasukkan NIK/NPWP, kata sandi, dan kode keamanan yang sesuai Lihat status validasi data utama pada menu profil
2. Masukkan NIK atau NPWP dengan 16 digit pada kolom yang terlihat di menu tersebut

Sistem akan memproses verifikasi data yang dikumpulkan oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Kedudukan Sipil

Apabila validasi berhasil, sistem akan menampilkan pemberitahuan terkait informasi data telah ditemukan

Terakhir, masuk ke situs DJP online dengan menggunakan NIK yang sesuai.

Cara Mengatasi Pemadanan NIK NPWP Gagal

Apabila proses validasi NIK menjadi NPWP gagal berikut cara mengatasinya:

1. Masuk ke situs https://www.pajak.go.id/ Tekan login atau bisa akses secara langsung ke https://djponline.pajak.go.id/account/login

2. Masukkan 15 digit NPWP, kata sandi, dan kode keamanan yang sesuai Tekan ikon baris tiga Masuk ke menu profil dan pilih data profil

3. Masukkan 16 digit NIK yang sesuai dengan KTP Cek validitas data dengan menekan tombol validasi Tekan ubah profil Apabila berhasil, tekan keluar atau logout, masuk atau login kembali dengan menggunakan NIK.

Baca Infografis

Berita lainnya di Headlines