TRENDING
Pemerintah Pastikan Harga BBM Subsidi Tidak Naik hingga Akhir 2026Baznas Dorong Zakat Jadi Pengurang Pajak Langsung, Usulkan Reformasi Kebijakan Fiskal IndonesiaDJP Siapkan Lima Strategi Kejar Target Penerimaan Pajak hingga Akhir Tahun IniDJP dan Kejaksaan Hentikan Penuntutan Pidana Pajak, Komisaris Perusahaan Bayar Denda Damai Rp533,49 JutaRupiah Tertekan di Kisaran Rp18.300 per Dolar AS, Keputusan BI Jadi Penentu Arah PasarInsentif Pajak Kawasan Industri Masih Sepi PeminatPercepatan Restitusi Pajak Jadi Penggerak Ekonomi, Investasi, dan Daya Beli MasyarakatDJP Siapkan Laporan Perdana Pajak Digital Luar Negeri dan Marketplace, Jutaan Transaksi Sudah DiprosesJakarta Kuasai 55,8 Persen Sengketa Pajak Nasional, DJP Ungkap Daerah dengan Perkara TerbanyakBI Umumkan Keputusan Suku Bunga 18 November 2026, Pasar Menanti Arah Kebijakan Moneter dan Nasib RupiahThe Heirloom Jakarta: Merangkai Kemewahan, Seni, dan Legacy Baru Bintang Lima di Ibu KotaPenjualan Ritel Indonesia Diproyeksikan Menguat pada Oktober 2026, BI Soroti Daya Beli MasyarakatDefisit APBN Capai Rp379,3 Triliun hingga Oktober 2026, Pemerintah Jamin Fiskal Tetap TerkendaliPembayaran Pajak Jadi Lebih Mudah dengan CoretaxSebanyak 7 KPP Capai 100 Persen Target, Penerimaan Pajak Nasional Tumbuh 23,2 PersenDeposit Pajak Anjlok 49,8 Persen Menjadi Rp33,6 Triliun, Menkeu Suahasil Ungkap Dana Dialokasikan ke PPh dan PPNPemerintah Pastikan Harga BBM Subsidi Tidak Naik hingga Akhir 2026Baznas Dorong Zakat Jadi Pengurang Pajak Langsung, Usulkan Reformasi Kebijakan Fiskal IndonesiaDJP Siapkan Lima Strategi Kejar Target Penerimaan Pajak hingga Akhir Tahun IniDJP dan Kejaksaan Hentikan Penuntutan Pidana Pajak, Komisaris Perusahaan Bayar Denda Damai Rp533,49 JutaRupiah Tertekan di Kisaran Rp18.300 per Dolar AS, Keputusan BI Jadi Penentu Arah PasarInsentif Pajak Kawasan Industri Masih Sepi PeminatPercepatan Restitusi Pajak Jadi Penggerak Ekonomi, Investasi, dan Daya Beli MasyarakatDJP Siapkan Laporan Perdana Pajak Digital Luar Negeri dan Marketplace, Jutaan Transaksi Sudah DiprosesJakarta Kuasai 55,8 Persen Sengketa Pajak Nasional, DJP Ungkap Daerah dengan Perkara TerbanyakBI Umumkan Keputusan Suku Bunga 18 November 2026, Pasar Menanti Arah Kebijakan Moneter dan Nasib RupiahThe Heirloom Jakarta: Merangkai Kemewahan, Seni, dan Legacy Baru Bintang Lima di Ibu KotaPenjualan Ritel Indonesia Diproyeksikan Menguat pada Oktober 2026, BI Soroti Daya Beli MasyarakatDefisit APBN Capai Rp379,3 Triliun hingga Oktober 2026, Pemerintah Jamin Fiskal Tetap TerkendaliPembayaran Pajak Jadi Lebih Mudah dengan CoretaxSebanyak 7 KPP Capai 100 Persen Target, Penerimaan Pajak Nasional Tumbuh 23,2 PersenDeposit Pajak Anjlok 49,8 Persen Menjadi Rp33,6 Triliun, Menkeu Suahasil Ungkap Dana Dialokasikan ke PPh dan PPN
PajakOnline
Beranda
Berita Pajaknews
Hubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua berita

Headlines

Pembiayaan Investasi Dukung Proyek Strategis Nasional

·

Pembiayaan Investasi Dukung Proyek Strategis Nasional

PajakOnline.com—Alokasi pembiayaan investasi untuk TA 2021 dianggarkan sebesar Rp187,1 triliun, terdiri dari investasi kepada BUMN, BLU, LKI, dan kepada lembaga lainnya, serta investasi pemerintah, kewajiban penjaminan dan investasi lainnya.

Sampai dengan 20 April 2021, realisasi pembiayaan investasi mencapai Rp9,86 triliun, antara lain telah digunakan untuk pembiayaan investasi kepada BLU Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) guna pencairan FLPP TA 2021 sebanyak 39,60 unit senilai Rp4,3 triliun dan investasi kepada BLU Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) guna pengadaan lahan atas beberpa proyek PSN sebesar Rp5,56 triliun.

Kontribusi program PEN tetap dilanjutkan pada tahun 2021 dengan peningkatan alokasi hingga mencapai Rp699,43 triliun dengan realisasi yang telah mencapai Rp134,07 triliun hingga 16 April 2021, terdiri dari realisasi untuk kesehatan sebesar Rp18,59 triliun terutama untuk mendukung pelaksanaan 3T dan 3M, bantuan Iuran JKN, serta pemberian insentif perpajakan kesehatan, perlindungan sosial Rp47,92 triliun terutama untuk penyaluran berbagai program bansos untuk keluarga miskin, BLT Desa, Kartu Pra Kerja, dan bantuan kuota internet untuk peserta dan tenaga didik, serta realisasi untuk program prioritas sebesar Rp14,90 triliun, terutama digunakan untuk program padat karya, pariwisata, ketahanan pangan, ICT dan pengembangan kawasan strategis.

Di samping itu, dukungan UMKM dan korporasi telah terealisasi sebesar Rp37,71 triliun berupa Bantuan Pemerintah untuk Usaha Mikro (BPUM), IJP UMKM dan korporasi untuk KMK dijamin, serta penempatan dana pada perbankan. Terakhir, insentif dunia usaha telah tereallsasi sebesar Rp14,95 triliun terutama untuk insentif PPh21 DTP, PPh final UMKM DTP, Pembebasan PPh 22 Impor, Pengurangan Angsuran PPh 25, Pengembalian Pendahuluan PPN, dan Penurunan Tarif PPh Badan.

Penanganan pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi melalui peningkatan kebutuhan Belanja dan Investasi yang menjadi prioritas didanai dari Pembiayaan, sementara penerimaan Pajak dan PNBP semakin dioptimalkan sejalan mulai meningkatnya aktivitas ekonomi. Sampai dengan akhir Maret 2021, pendapatan negara terealisasi sebesar Rp378,8 triliun atau 21,7 persen target APBN 2021, tumbuh 0,6 persen (yoy).

Penerimaan Pajak sampai dengan akhir Maret 2021 mencapai Rp228,21 triliun atau 18,6 persen target APBN 2021, tumbuh negatif 5,6 persen (yoy). Penerimaan neto mayoritas jenis pajak tumbuh positif pada Kuartal 1 2021, antara lain PPh OP, PPN Impor, sektor Pertambangan serta sektor Informasi dan Komunikasi.

Sedangkan beberapa jenis pajak lainnya mengalami perlambatan akibat pemanfaatan insentif fiskal dan transaksi tak berulang. APBN telah bekerja keras memulihkan ekonomi dengan memberikan berbagai insentif pajak yang telah memberikan manfaat kepada 286.000 WP sepanjang Kuartal 1 2021.

Selanjutnya, penerimaan Kepabeanan dan Cukai sampai dengan Kuartal 1 2021 mencapai Rp62,3 triliun atau 28,9 persen target APBN 2021, dan tumbuh 62,7 persen (yoy). penerimaan Bea Masuk terealisasi sebesar Rp3,13 triliun, meningkat 7,43 persen (yoy) seiring peningkatan devisa bayar yang mencapai 23,9 persen, sedangkan penerimaan Bea Keluar tumbuh signifikan sebesar 534,85 persen (yoy) didorong peningkatan harga komoditi tembaga dan kelapa sawit. Sementara itu, penerimaan Cukai terealisasi sebesar Rp49,56 triliun atau tumbuh 70,10 persen (yoy), didorong penerimaan cukai Hasil Tembakau yang tumbuh 73,92 persen (yoy) akibat implementasi PMK 57 Tahun 2017.

Realisasi PNBP sampai bulan Maret 2021 mencapai Rp88,1 triliun atau 29,5 persen target APBN 2021. PNBP Lainnya dan Pendapatan BLU mengalami pertumbuhan positif, terutama dipengaruhi kenaikan pendapatan Penjualan Hasil Tambang dan Pendapatan premium obligasi, pendapatan Tahun Anggaran Yang Lalu (TAYL), pendapatan layanan pada Kemenkominfo, Kementerian ATR/BPN, dan Kemenag. Serta peningkatan pendapatan dana perkebunan kelapa sawit dibandingkan tahun lalu.

Bersambung.

Berita lainnya di Headlines