TRENDING
Penerimaan Pajak Kanwil DJP Banten Capai Rp48,24 Triliun hingga Agustus 2026Kurs Pajak Terbaru Ditetapkan, Dolar AS Naik Jadi Rp17.863DJP Gandeng 5 Bank dan 1 Fintech, Pungut PPN Transaksi Digital Luar NegeriTidak Lagi Pakai Kartu Izin Praktik, Verifikasi Konsultan Pajak Kini Lewat CoretaxPemkab Blitar Apresiasi Wajib Pajak dalam Gebyar Blitax Award 2026BPPK Buka Pendaftaran Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak, Kuota Hanya 50 PesertaPajak Jadi Penopang Utama Penerimaan Negara dalam APBN 2027, Target Capai Rp2.593,35 TriliunDelapan Prioritas Utama Pemerintah dalam APBN 2027, Cek!APBN 2027 Disahkan, Belanja Negara Tembus Rp4.106,3 TriliunTransaksi Pembayaran Digital Tembus 6,11 Miliar, QRIS Tumbuh 67,22 PersenHari Ini Batas Akhir Pendaftaran GloBE di Coretax, DJP Catat 1.460 WP Sudah TerdaftarKanwil DJP Jakarta Selatan I Kantongi Rp75,06 Triliun hingga Agustus 2026Pajak Karbon Ditunda, Pemerintah Pertimbangkan Dampak Harga EnergiSEMA UGM, BEM UI, dan KM ITB Gaungkan “Nestapa Indonesia”, Soroti Demokrasi hingga Transparansi AnggaranBI Dorong Pemda Pakai AI Gali Potensi Pajak DaerahBukan Lagi DJP, Pengawasan Profesi Konsultan Pajak Beralih ke Dirjen Stabilitas dan Pengembangan Sektor KeuanganPenerimaan Pajak Kanwil DJP Banten Capai Rp48,24 Triliun hingga Agustus 2026Kurs Pajak Terbaru Ditetapkan, Dolar AS Naik Jadi Rp17.863DJP Gandeng 5 Bank dan 1 Fintech, Pungut PPN Transaksi Digital Luar NegeriTidak Lagi Pakai Kartu Izin Praktik, Verifikasi Konsultan Pajak Kini Lewat CoretaxPemkab Blitar Apresiasi Wajib Pajak dalam Gebyar Blitax Award 2026BPPK Buka Pendaftaran Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak, Kuota Hanya 50 PesertaPajak Jadi Penopang Utama Penerimaan Negara dalam APBN 2027, Target Capai Rp2.593,35 TriliunDelapan Prioritas Utama Pemerintah dalam APBN 2027, Cek!APBN 2027 Disahkan, Belanja Negara Tembus Rp4.106,3 TriliunTransaksi Pembayaran Digital Tembus 6,11 Miliar, QRIS Tumbuh 67,22 PersenHari Ini Batas Akhir Pendaftaran GloBE di Coretax, DJP Catat 1.460 WP Sudah TerdaftarKanwil DJP Jakarta Selatan I Kantongi Rp75,06 Triliun hingga Agustus 2026Pajak Karbon Ditunda, Pemerintah Pertimbangkan Dampak Harga EnergiSEMA UGM, BEM UI, dan KM ITB Gaungkan “Nestapa Indonesia”, Soroti Demokrasi hingga Transparansi AnggaranBI Dorong Pemda Pakai AI Gali Potensi Pajak DaerahBukan Lagi DJP, Pengawasan Profesi Konsultan Pajak Beralih ke Dirjen Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan
PajakOnline
BerandaBerita Pajak
Kalkulator PajakHubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua beritaBerita

Pembiayaan Investasi Dukung Proyek Strategis Nasional

Redaksi PajakOnline · 23 Apr 2021, 12.00 WIB · pajakonline.com

PajakOnline.com—Alokasi pembiayaan investasi untuk TA 2021 dianggarkan sebesar Rp187,1 triliun, terdiri dari investasi kepada BUMN, BLU, LKI, dan kepada lembaga lainnya, serta investasi pemerintah, kewajiban penjaminan dan investasi lainnya.

Sampai dengan 20 April 2021, realisasi pembiayaan investasi mencapai Rp9,86 triliun, antara lain telah digunakan untuk pembiayaan investasi kepada BLU Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) guna pencairan FLPP TA 2021 sebanyak 39,60 unit senilai Rp4,3 triliun dan investasi kepada BLU Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) guna pengadaan lahan atas beberpa proyek PSN sebesar Rp5,56 triliun.

Kontribusi program PEN tetap dilanjutkan pada tahun 2021 dengan peningkatan alokasi hingga mencapai Rp699,43 triliun dengan realisasi yang telah mencapai Rp134,07 triliun hingga 16 April 2021, terdiri dari realisasi untuk kesehatan sebesar Rp18,59 triliun terutama untuk mendukung pelaksanaan 3T dan 3M, bantuan Iuran JKN, serta pemberian insentif perpajakan kesehatan, perlindungan sosial Rp47,92 triliun terutama untuk penyaluran berbagai program bansos untuk keluarga miskin, BLT Desa, Kartu Pra Kerja, dan bantuan kuota internet untuk peserta dan tenaga didik, serta realisasi untuk program prioritas sebesar Rp14,90 triliun, terutama digunakan untuk program padat karya, pariwisata, ketahanan pangan, ICT dan pengembangan kawasan strategis.

Di samping itu, dukungan UMKM dan korporasi telah terealisasi sebesar Rp37,71 triliun berupa Bantuan Pemerintah untuk Usaha Mikro (BPUM), IJP UMKM dan korporasi untuk KMK dijamin, serta penempatan dana pada perbankan. Terakhir, insentif dunia usaha telah tereallsasi sebesar Rp14,95 triliun terutama untuk insentif PPh21 DTP, PPh final UMKM DTP, Pembebasan PPh 22 Impor, Pengurangan Angsuran PPh 25, Pengembalian Pendahuluan PPN, dan Penurunan Tarif PPh Badan.

Penanganan pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi melalui peningkatan kebutuhan Belanja dan Investasi yang menjadi prioritas didanai dari Pembiayaan, sementara penerimaan Pajak dan PNBP semakin dioptimalkan sejalan mulai meningkatnya aktivitas ekonomi. Sampai dengan akhir Maret 2021, pendapatan negara terealisasi sebesar Rp378,8 triliun atau 21,7 persen target APBN 2021, tumbuh 0,6 persen (yoy).

Penerimaan Pajak sampai dengan akhir Maret 2021 mencapai Rp228,21 triliun atau 18,6 persen target APBN 2021, tumbuh negatif 5,6 persen (yoy). Penerimaan neto mayoritas jenis pajak tumbuh positif pada Kuartal 1 2021, antara lain PPh OP, PPN Impor, sektor Pertambangan serta sektor Informasi dan Komunikasi.

Sedangkan beberapa jenis pajak lainnya mengalami perlambatan akibat pemanfaatan insentif fiskal dan transaksi tak berulang. APBN telah bekerja keras memulihkan ekonomi dengan memberikan berbagai insentif pajak yang telah memberikan manfaat kepada 286.000 WP sepanjang Kuartal 1 2021.

Selanjutnya, penerimaan Kepabeanan dan Cukai sampai dengan Kuartal 1 2021 mencapai Rp62,3 triliun atau 28,9 persen target APBN 2021, dan tumbuh 62,7 persen (yoy). penerimaan Bea Masuk terealisasi sebesar Rp3,13 triliun, meningkat 7,43 persen (yoy) seiring peningkatan devisa bayar yang mencapai 23,9 persen, sedangkan penerimaan Bea Keluar tumbuh signifikan sebesar 534,85 persen (yoy) didorong peningkatan harga komoditi tembaga dan kelapa sawit. Sementara itu, penerimaan Cukai terealisasi sebesar Rp49,56 triliun atau tumbuh 70,10 persen (yoy), didorong penerimaan cukai Hasil Tembakau yang tumbuh 73,92 persen (yoy) akibat implementasi PMK 57 Tahun 2017.

Realisasi PNBP sampai bulan Maret 2021 mencapai Rp88,1 triliun atau 29,5 persen target APBN 2021. PNBP Lainnya dan Pendapatan BLU mengalami pertumbuhan positif, terutama dipengaruhi kenaikan pendapatan Penjualan Hasil Tambang dan Pendapatan premium obligasi, pendapatan Tahun Anggaran Yang Lalu (TAYL), pendapatan layanan pada Kemenkominfo, Kementerian ATR/BPN, dan Kemenag. Serta peningkatan pendapatan dana perkebunan kelapa sawit dibandingkan tahun lalu.

Bersambung.