TRENDING
Pemerintah Pastikan Harga BBM Subsidi Tidak Naik hingga Akhir 2026Baznas Dorong Zakat Jadi Pengurang Pajak Langsung, Usulkan Reformasi Kebijakan Fiskal IndonesiaDJP Siapkan Lima Strategi Kejar Target Penerimaan Pajak hingga Akhir Tahun IniDJP dan Kejaksaan Hentikan Penuntutan Pidana Pajak, Komisaris Perusahaan Bayar Denda Damai Rp533,49 JutaRupiah Tertekan di Kisaran Rp18.300 per Dolar AS, Keputusan BI Jadi Penentu Arah PasarInsentif Pajak Kawasan Industri Masih Sepi PeminatPercepatan Restitusi Pajak Jadi Penggerak Ekonomi, Investasi, dan Daya Beli MasyarakatDJP Siapkan Laporan Perdana Pajak Digital Luar Negeri dan Marketplace, Jutaan Transaksi Sudah DiprosesJakarta Kuasai 55,8 Persen Sengketa Pajak Nasional, DJP Ungkap Daerah dengan Perkara TerbanyakBI Umumkan Keputusan Suku Bunga 18 November 2026, Pasar Menanti Arah Kebijakan Moneter dan Nasib RupiahThe Heirloom Jakarta: Merangkai Kemewahan, Seni, dan Legacy Baru Bintang Lima di Ibu KotaPenjualan Ritel Indonesia Diproyeksikan Menguat pada Oktober 2026, BI Soroti Daya Beli MasyarakatDefisit APBN Capai Rp379,3 Triliun hingga Oktober 2026, Pemerintah Jamin Fiskal Tetap TerkendaliPembayaran Pajak Jadi Lebih Mudah dengan CoretaxSebanyak 7 KPP Capai 100 Persen Target, Penerimaan Pajak Nasional Tumbuh 23,2 PersenDeposit Pajak Anjlok 49,8 Persen Menjadi Rp33,6 Triliun, Menkeu Suahasil Ungkap Dana Dialokasikan ke PPh dan PPNPemerintah Pastikan Harga BBM Subsidi Tidak Naik hingga Akhir 2026Baznas Dorong Zakat Jadi Pengurang Pajak Langsung, Usulkan Reformasi Kebijakan Fiskal IndonesiaDJP Siapkan Lima Strategi Kejar Target Penerimaan Pajak hingga Akhir Tahun IniDJP dan Kejaksaan Hentikan Penuntutan Pidana Pajak, Komisaris Perusahaan Bayar Denda Damai Rp533,49 JutaRupiah Tertekan di Kisaran Rp18.300 per Dolar AS, Keputusan BI Jadi Penentu Arah PasarInsentif Pajak Kawasan Industri Masih Sepi PeminatPercepatan Restitusi Pajak Jadi Penggerak Ekonomi, Investasi, dan Daya Beli MasyarakatDJP Siapkan Laporan Perdana Pajak Digital Luar Negeri dan Marketplace, Jutaan Transaksi Sudah DiprosesJakarta Kuasai 55,8 Persen Sengketa Pajak Nasional, DJP Ungkap Daerah dengan Perkara TerbanyakBI Umumkan Keputusan Suku Bunga 18 November 2026, Pasar Menanti Arah Kebijakan Moneter dan Nasib RupiahThe Heirloom Jakarta: Merangkai Kemewahan, Seni, dan Legacy Baru Bintang Lima di Ibu KotaPenjualan Ritel Indonesia Diproyeksikan Menguat pada Oktober 2026, BI Soroti Daya Beli MasyarakatDefisit APBN Capai Rp379,3 Triliun hingga Oktober 2026, Pemerintah Jamin Fiskal Tetap TerkendaliPembayaran Pajak Jadi Lebih Mudah dengan CoretaxSebanyak 7 KPP Capai 100 Persen Target, Penerimaan Pajak Nasional Tumbuh 23,2 PersenDeposit Pajak Anjlok 49,8 Persen Menjadi Rp33,6 Triliun, Menkeu Suahasil Ungkap Dana Dialokasikan ke PPh dan PPN
PajakOnline
Beranda
Berita Pajaknews
Hubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua berita

Headlines

Pemerintah Indonesia Kirim Bantuan Kemanusiaan untuk Turki dan Suriah

·

Pemerintah Indonesia Kirim Bantuan Kemanusiaan untuk Turki dan Suriah

PajakOnline.com—Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginstruksikan jajarannya untuk mengoordinasikan pengiriman bantuan kemanusiaan kepada korban bencana alam gempa bumi yang terjadi di Turki dan Suriah. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menyampaikan bahwa bantuan kemanusiaan tersebut telah mulai dikirimkan pada 11 Februari 2023 lalu.

“Bantuan dari Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan perintah dari Bapak Presiden yang diberikan kepada saya untuk mengoordinasikan itu sudah kita berangkatkan dua gelombang atau kloter. Kloter pertama tanggal 11 Februari dan kemudian kloter kedua tanggal 13 Februari yang lalu,” ukata Menko PMK dalam keterangannya setelah bertemu dengan Presiden Joko Widodo, di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (14/2/2023).

Menko PMK menyampaikan, pemerintah Indonesia telah mengirimkan bantuan tahap pertama berupa sejumlah personel dan peralatan pendukung termasuk dokter dan tenaga medis. Hal tersebut bertujuan untuk meringankan beban masyarakat yang terdampak bencana di Turki dan Suriah.

“Untuk kloter pertama itu kita kirim sebanyak 62 personel dengan berikut perangkat-perangkat peralatan pendukungnya. Kemudian pada tanggal 13 Februari itu kita kirim 181 personel orang untuk melakukan tugas-tugas perbantuan di sana, terutama untuk pertolongan pertama yaitu SAR dan tenaga medis untuk pertolongan pertama terutama dibutuhkan dokter-dokter bedah ortopedi,” tutur Menko PMK.

Selanjutnya untuk bantuan tahap kedua, kata Muhadjir, pemerintah Indonesia mengirimkan kebutuhan dokter dan ahli kesehatan yang akan menangani penyakit menular. Sedangkan tahap berikutnya, Muhadjir melanjutkan, pemerintah akan mengirimkan bantuan berupa bahan pangan dan logistik.

“Untuk berikutnya kita akan mengirim bantuan berupa logistik yang dibutuhkan, nanti insyaallah akan diberangkatkan tanggal 20 Februari yang akan kita berangkatkan sebanyak empat pesawat kargo untuk mengirim bahan-bahan pangan, bahan-bahan peralatan yang dibutuhkan termasuk selimut. Pokoknya yang sesuai dengan permintaan dari Turki dan pemerintah Suriah,” tuturnya.

Lebih lanjut, Menko PMK mengatakan Presiden Jokowi menyetujui bahwa pemerintah juga akan mengirimkan bantuan berupa uang tunai atau nonmaterial.

Berita lainnya di Headlines