TRENDING
Pemerintah Pastikan Harga BBM Subsidi Tidak Naik hingga Akhir 2026Baznas Dorong Zakat Jadi Pengurang Pajak Langsung, Usulkan Reformasi Kebijakan Fiskal IndonesiaDJP Siapkan Lima Strategi Kejar Target Penerimaan Pajak hingga Akhir Tahun IniDJP dan Kejaksaan Hentikan Penuntutan Pidana Pajak, Komisaris Perusahaan Bayar Denda Damai Rp533,49 JutaRupiah Tertekan di Kisaran Rp18.300 per Dolar AS, Keputusan BI Jadi Penentu Arah PasarInsentif Pajak Kawasan Industri Masih Sepi PeminatPercepatan Restitusi Pajak Jadi Penggerak Ekonomi, Investasi, dan Daya Beli MasyarakatDJP Siapkan Laporan Perdana Pajak Digital Luar Negeri dan Marketplace, Jutaan Transaksi Sudah DiprosesJakarta Kuasai 55,8 Persen Sengketa Pajak Nasional, DJP Ungkap Daerah dengan Perkara TerbanyakBI Umumkan Keputusan Suku Bunga 18 November 2026, Pasar Menanti Arah Kebijakan Moneter dan Nasib RupiahThe Heirloom Jakarta: Merangkai Kemewahan, Seni, dan Legacy Baru Bintang Lima di Ibu KotaPenjualan Ritel Indonesia Diproyeksikan Menguat pada Oktober 2026, BI Soroti Daya Beli MasyarakatDefisit APBN Capai Rp379,3 Triliun hingga Oktober 2026, Pemerintah Jamin Fiskal Tetap TerkendaliPembayaran Pajak Jadi Lebih Mudah dengan CoretaxSebanyak 7 KPP Capai 100 Persen Target, Penerimaan Pajak Nasional Tumbuh 23,2 PersenDeposit Pajak Anjlok 49,8 Persen Menjadi Rp33,6 Triliun, Menkeu Suahasil Ungkap Dana Dialokasikan ke PPh dan PPNPemerintah Pastikan Harga BBM Subsidi Tidak Naik hingga Akhir 2026Baznas Dorong Zakat Jadi Pengurang Pajak Langsung, Usulkan Reformasi Kebijakan Fiskal IndonesiaDJP Siapkan Lima Strategi Kejar Target Penerimaan Pajak hingga Akhir Tahun IniDJP dan Kejaksaan Hentikan Penuntutan Pidana Pajak, Komisaris Perusahaan Bayar Denda Damai Rp533,49 JutaRupiah Tertekan di Kisaran Rp18.300 per Dolar AS, Keputusan BI Jadi Penentu Arah PasarInsentif Pajak Kawasan Industri Masih Sepi PeminatPercepatan Restitusi Pajak Jadi Penggerak Ekonomi, Investasi, dan Daya Beli MasyarakatDJP Siapkan Laporan Perdana Pajak Digital Luar Negeri dan Marketplace, Jutaan Transaksi Sudah DiprosesJakarta Kuasai 55,8 Persen Sengketa Pajak Nasional, DJP Ungkap Daerah dengan Perkara TerbanyakBI Umumkan Keputusan Suku Bunga 18 November 2026, Pasar Menanti Arah Kebijakan Moneter dan Nasib RupiahThe Heirloom Jakarta: Merangkai Kemewahan, Seni, dan Legacy Baru Bintang Lima di Ibu KotaPenjualan Ritel Indonesia Diproyeksikan Menguat pada Oktober 2026, BI Soroti Daya Beli MasyarakatDefisit APBN Capai Rp379,3 Triliun hingga Oktober 2026, Pemerintah Jamin Fiskal Tetap TerkendaliPembayaran Pajak Jadi Lebih Mudah dengan CoretaxSebanyak 7 KPP Capai 100 Persen Target, Penerimaan Pajak Nasional Tumbuh 23,2 PersenDeposit Pajak Anjlok 49,8 Persen Menjadi Rp33,6 Triliun, Menkeu Suahasil Ungkap Dana Dialokasikan ke PPh dan PPN
PajakOnline
Beranda
Berita Pajaknews
Hubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua berita

Headlines

Pemerintah Siapkan Rp70,1 Triliun untuk Insentif Pajak dan Stimulus KUR

·

Pemerintah Siapkan Rp70,1 Triliun untuk Insentif Pajak dan Stimulus KUR

PajakOnline.com— Pemerintah menyiapkan anggaran untuk insentif perpajakan dan stimulus Kredit Usaha Rakyat (KUR). Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebutkan stimulus yang diberikan sebanyak Rp70,1 triliun.

"Sebanyak Rp70,1 triliun untuk insentif perpajakan dan stimulus KUR," kata Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Selasa (31/3/2020) saat menyampaikan Keterangan Pers Presiden RI mengenai Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan seperti dilansir Setkab.

Baca Juga: PPh 21 Ditanggung Pemerintah, Pemberi Kerja Wajib Tambah Gaji Karyawan

Presiden Jokowi mengatakan, insentif perpajakan yang akan diberikan kepada dunia usaha, salah satunya adalah pembebasan PPh 21 Wajib Pajak (WP) orang pribadi untuk pekerja di sektor pengolahan dengan penghasilan maksimal Rp200 juta per tahun. Nantinya, PPh 21 dari pekerja di sektor tersebut akan ditanggung pemerintah 100%. Kemudian, pemerintah juga membebaskan PPN Impor untuk WP kemudahan impor tujuan ekspor (KITE).

"Terutama untuk industri kecil dan menengah pada 19 sektor tertentu," kata Presiden Jokowi. Insentif perpajakan lain yang akan diberikan adalah pengurangan tarif PPh sebesar 25% wajib pajak KITE, terutama industri kecil dan menengah pada sektor tertentu. Kemudian, pemerintah juga mempercepat restitusi PPN bagi 19 sektor tertentu untuk menjaga likuditas pelaku usaha.

Baca Juga: Pengembalian Kelebihan Pajak Harus Dipermudah

Selain itu, pemerintah juga memberikan insentif berupa penurunan tarif PPh Badan sebesar 3%, dari 25% menjadi 22%. "Serta penundaan pembayaran pokok dan bunga untuk semua skema KUR yang terdampak virus corona selama enam bulan," kata Presiden Jokowi.

Dari bidang perdagangan, Presiden menyebutkan, pemerintah melakukan penyederhanaan larangan dan/atau pembatasan (lartas) ekspor dan impor. Pemerintah juga melakukan percepatan layanan proses ekspor dan impor melalui national logistic ecosystem.

Baca Juga: Insentif Pajak untuk Pengusaha Perlu Juga Diberikan ke Sektor UMKM

Presiden Jokowi mengatakan, berbagai insentif tersebut tercantum dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) yang diterbitkan pada hari ini. Jokowi lantas mengharapkan dukungan DPR atas diterbitkannya Perppu ini, agar dapat segera diundangkan dan dilaksanakan sesegera mungkin.

"Kami akan menyampaikan kepada DPR untuk mendapat persetujuan menjadi Undang-undang," kata Presiden Jokowi.

#PajakOnline #BanggaBayarPajak #KonsultanPajakOnline

Berita lainnya di Headlines