TRENDING
Penerimaan Pajak Kanwil DJP Banten Capai Rp48,24 Triliun hingga Agustus 2026Kurs Pajak Terbaru Ditetapkan, Dolar AS Naik Jadi Rp17.863DJP Gandeng 5 Bank dan 1 Fintech, Pungut PPN Transaksi Digital Luar NegeriTidak Lagi Pakai Kartu Izin Praktik, Verifikasi Konsultan Pajak Kini Lewat CoretaxPemkab Blitar Apresiasi Wajib Pajak dalam Gebyar Blitax Award 2026BPPK Buka Pendaftaran Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak, Kuota Hanya 50 PesertaPajak Jadi Penopang Utama Penerimaan Negara dalam APBN 2027, Target Capai Rp2.593,35 TriliunDelapan Prioritas Utama Pemerintah dalam APBN 2027, Cek!APBN 2027 Disahkan, Belanja Negara Tembus Rp4.106,3 TriliunTransaksi Pembayaran Digital Tembus 6,11 Miliar, QRIS Tumbuh 67,22 PersenHari Ini Batas Akhir Pendaftaran GloBE di Coretax, DJP Catat 1.460 WP Sudah TerdaftarKanwil DJP Jakarta Selatan I Kantongi Rp75,06 Triliun hingga Agustus 2026Pajak Karbon Ditunda, Pemerintah Pertimbangkan Dampak Harga EnergiSEMA UGM, BEM UI, dan KM ITB Gaungkan “Nestapa Indonesia”, Soroti Demokrasi hingga Transparansi AnggaranBI Dorong Pemda Pakai AI Gali Potensi Pajak DaerahBukan Lagi DJP, Pengawasan Profesi Konsultan Pajak Beralih ke Dirjen Stabilitas dan Pengembangan Sektor KeuanganPenerimaan Pajak Kanwil DJP Banten Capai Rp48,24 Triliun hingga Agustus 2026Kurs Pajak Terbaru Ditetapkan, Dolar AS Naik Jadi Rp17.863DJP Gandeng 5 Bank dan 1 Fintech, Pungut PPN Transaksi Digital Luar NegeriTidak Lagi Pakai Kartu Izin Praktik, Verifikasi Konsultan Pajak Kini Lewat CoretaxPemkab Blitar Apresiasi Wajib Pajak dalam Gebyar Blitax Award 2026BPPK Buka Pendaftaran Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak, Kuota Hanya 50 PesertaPajak Jadi Penopang Utama Penerimaan Negara dalam APBN 2027, Target Capai Rp2.593,35 TriliunDelapan Prioritas Utama Pemerintah dalam APBN 2027, Cek!APBN 2027 Disahkan, Belanja Negara Tembus Rp4.106,3 TriliunTransaksi Pembayaran Digital Tembus 6,11 Miliar, QRIS Tumbuh 67,22 PersenHari Ini Batas Akhir Pendaftaran GloBE di Coretax, DJP Catat 1.460 WP Sudah TerdaftarKanwil DJP Jakarta Selatan I Kantongi Rp75,06 Triliun hingga Agustus 2026Pajak Karbon Ditunda, Pemerintah Pertimbangkan Dampak Harga EnergiSEMA UGM, BEM UI, dan KM ITB Gaungkan “Nestapa Indonesia”, Soroti Demokrasi hingga Transparansi AnggaranBI Dorong Pemda Pakai AI Gali Potensi Pajak DaerahBukan Lagi DJP, Pengawasan Profesi Konsultan Pajak Beralih ke Dirjen Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan
PajakOnline
BerandaBerita Pajak
Kalkulator PajakHubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua beritaBerita

Pemerintah Waspadai Dampak Omicron

Redaksi PajakOnline · 17 Des 2021, 13.00 WIB · pajakonline.com

PajakOnline.com—Pemerintah saat ini terus mewaspadai varian baru Omicron terhadap dampak pemulihan ekonomi Indonesia. Pemerintah akan terus berupaya menjaga momentum pemulihan ekonomi dengan fokus pada perkembangan Covid-19 sebagai syarat yang diperlukan agar Indonesia dapat pulih lebih kuat.

“Kami juga melihat sekarang varian baru Omicron yang masih terus menjadi variant of interest yang kami juga masih belum tahu bagaimana ini akan mempengaruhi, apakah itu akan menjadi serius dan merusak seperti varian Delta atau lebih ringan daripada varian Delta,” kata Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati secara virtual dalam the e-launch of the World Bank Indonesia Economic Prospects Report, Kamis (16/12/2021).

Menkeu menyebut dua tahun terakhir merupakan tahun yang sangat sulit yang belum pernah terjadi sebelumnya bagi Indonesia. Pandemi Covid-19 masih belum berakhir karena munculnya berbagai varian baru sehingga berdampak pada perekonomian.

“Tahun ini, kami sangat terpengaruh, seperti yang dialami lebih dari 130 negara lainnya yang terkena dampak varian Delta yang memberi tekanan pada proses pemulihan ekonomi,” kata Menkeu.

Pemerintah akan terus memberikan dukungan dari sisi fiskal untuk sektor kesehatan, khususnya pada program vaksinasi, serta terus adaptif dan fleksibel merespon dampak dari munculnya varian Covid-19.

“Saat ini, Presiden juga menginstruksikan agar vaksinasi juga menjangkau anak-anak. Ini untuk anak-anak antara 6 hingga 11, yang akan diluncurkan bulan ini. Kami juga menyasar mereka yang paling rentan yang belum mendapatkan vaksinasi,” ujar Menkeu.

Menkeu menilai pengendalian pandemi yang dilakukan pemerintah sejauh ini menunjukkan hasil yang sangat baik. Jumlah kasus harian turun menjadi sekitar 200 kasus per hari. Sementara, total kasus aktif yang sempat mencapai 574.000 pada Juli 2021, kini turun menjadi hanya 5.000 kasus.

Meski demikian, pandemi bukan berarti sudah selesai. Pemerintah akan terus mempercepat dan memperluas program vaksinasi dan mendorong masyarakat untuk menerapkan disiplin protokol kesehatan.

“Saya kira ini salah satu kunci kita bisa terus menjaga dan mengendalikan Covid. Di sisi lain, kita juga bisa menormalkan atau meningkatkan kegiatan ekonomi. Ini adalah salah satu bidang yang akan terus dilakukan oleh pemerintah,” kata Menkeu Sri Mulyani.