TRENDING
Pemerintah Pastikan Harga BBM Subsidi Tidak Naik hingga Akhir 2026Baznas Dorong Zakat Jadi Pengurang Pajak Langsung, Usulkan Reformasi Kebijakan Fiskal IndonesiaDJP Siapkan Lima Strategi Kejar Target Penerimaan Pajak hingga Akhir Tahun IniDJP dan Kejaksaan Hentikan Penuntutan Pidana Pajak, Komisaris Perusahaan Bayar Denda Damai Rp533,49 JutaRupiah Tertekan di Kisaran Rp18.300 per Dolar AS, Keputusan BI Jadi Penentu Arah PasarInsentif Pajak Kawasan Industri Masih Sepi PeminatPercepatan Restitusi Pajak Jadi Penggerak Ekonomi, Investasi, dan Daya Beli MasyarakatDJP Siapkan Laporan Perdana Pajak Digital Luar Negeri dan Marketplace, Jutaan Transaksi Sudah DiprosesJakarta Kuasai 55,8 Persen Sengketa Pajak Nasional, DJP Ungkap Daerah dengan Perkara TerbanyakBI Umumkan Keputusan Suku Bunga 18 November 2026, Pasar Menanti Arah Kebijakan Moneter dan Nasib RupiahThe Heirloom Jakarta: Merangkai Kemewahan, Seni, dan Legacy Baru Bintang Lima di Ibu KotaPenjualan Ritel Indonesia Diproyeksikan Menguat pada Oktober 2026, BI Soroti Daya Beli MasyarakatDefisit APBN Capai Rp379,3 Triliun hingga Oktober 2026, Pemerintah Jamin Fiskal Tetap TerkendaliPembayaran Pajak Jadi Lebih Mudah dengan CoretaxSebanyak 7 KPP Capai 100 Persen Target, Penerimaan Pajak Nasional Tumbuh 23,2 PersenDeposit Pajak Anjlok 49,8 Persen Menjadi Rp33,6 Triliun, Menkeu Suahasil Ungkap Dana Dialokasikan ke PPh dan PPNPemerintah Pastikan Harga BBM Subsidi Tidak Naik hingga Akhir 2026Baznas Dorong Zakat Jadi Pengurang Pajak Langsung, Usulkan Reformasi Kebijakan Fiskal IndonesiaDJP Siapkan Lima Strategi Kejar Target Penerimaan Pajak hingga Akhir Tahun IniDJP dan Kejaksaan Hentikan Penuntutan Pidana Pajak, Komisaris Perusahaan Bayar Denda Damai Rp533,49 JutaRupiah Tertekan di Kisaran Rp18.300 per Dolar AS, Keputusan BI Jadi Penentu Arah PasarInsentif Pajak Kawasan Industri Masih Sepi PeminatPercepatan Restitusi Pajak Jadi Penggerak Ekonomi, Investasi, dan Daya Beli MasyarakatDJP Siapkan Laporan Perdana Pajak Digital Luar Negeri dan Marketplace, Jutaan Transaksi Sudah DiprosesJakarta Kuasai 55,8 Persen Sengketa Pajak Nasional, DJP Ungkap Daerah dengan Perkara TerbanyakBI Umumkan Keputusan Suku Bunga 18 November 2026, Pasar Menanti Arah Kebijakan Moneter dan Nasib RupiahThe Heirloom Jakarta: Merangkai Kemewahan, Seni, dan Legacy Baru Bintang Lima di Ibu KotaPenjualan Ritel Indonesia Diproyeksikan Menguat pada Oktober 2026, BI Soroti Daya Beli MasyarakatDefisit APBN Capai Rp379,3 Triliun hingga Oktober 2026, Pemerintah Jamin Fiskal Tetap TerkendaliPembayaran Pajak Jadi Lebih Mudah dengan CoretaxSebanyak 7 KPP Capai 100 Persen Target, Penerimaan Pajak Nasional Tumbuh 23,2 PersenDeposit Pajak Anjlok 49,8 Persen Menjadi Rp33,6 Triliun, Menkeu Suahasil Ungkap Dana Dialokasikan ke PPh dan PPN
PajakOnline
Beranda
Berita Pajaknews
Hubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua berita

Headlines

Pemerintah Waspadai Dampak Omicron

·

Pemerintah Waspadai Dampak Omicron

PajakOnline.com—Pemerintah saat ini terus mewaspadai varian baru Omicron terhadap dampak pemulihan ekonomi Indonesia. Pemerintah akan terus berupaya menjaga momentum pemulihan ekonomi dengan fokus pada perkembangan Covid-19 sebagai syarat yang diperlukan agar Indonesia dapat pulih lebih kuat.

“Kami juga melihat sekarang varian baru Omicron yang masih terus menjadi variant of interest yang kami juga masih belum tahu bagaimana ini akan mempengaruhi, apakah itu akan menjadi serius dan merusak seperti varian Delta atau lebih ringan daripada varian Delta,” kata Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati secara virtual dalam the e-launch of the World Bank Indonesia Economic Prospects Report, Kamis (16/12/2021).

Menkeu menyebut dua tahun terakhir merupakan tahun yang sangat sulit yang belum pernah terjadi sebelumnya bagi Indonesia. Pandemi Covid-19 masih belum berakhir karena munculnya berbagai varian baru sehingga berdampak pada perekonomian.

“Tahun ini, kami sangat terpengaruh, seperti yang dialami lebih dari 130 negara lainnya yang terkena dampak varian Delta yang memberi tekanan pada proses pemulihan ekonomi,” kata Menkeu.

Pemerintah akan terus memberikan dukungan dari sisi fiskal untuk sektor kesehatan, khususnya pada program vaksinasi, serta terus adaptif dan fleksibel merespon dampak dari munculnya varian Covid-19.

“Saat ini, Presiden juga menginstruksikan agar vaksinasi juga menjangkau anak-anak. Ini untuk anak-anak antara 6 hingga 11, yang akan diluncurkan bulan ini. Kami juga menyasar mereka yang paling rentan yang belum mendapatkan vaksinasi,” ujar Menkeu.

Menkeu menilai pengendalian pandemi yang dilakukan pemerintah sejauh ini menunjukkan hasil yang sangat baik. Jumlah kasus harian turun menjadi sekitar 200 kasus per hari. Sementara, total kasus aktif yang sempat mencapai 574.000 pada Juli 2021, kini turun menjadi hanya 5.000 kasus.

Meski demikian, pandemi bukan berarti sudah selesai. Pemerintah akan terus mempercepat dan memperluas program vaksinasi dan mendorong masyarakat untuk menerapkan disiplin protokol kesehatan.

“Saya kira ini salah satu kunci kita bisa terus menjaga dan mengendalikan Covid. Di sisi lain, kita juga bisa menormalkan atau meningkatkan kegiatan ekonomi. Ini adalah salah satu bidang yang akan terus dilakukan oleh pemerintah,” kata Menkeu Sri Mulyani.

Berita lainnya di Headlines