TRENDING
Pemerintah Pastikan Harga BBM Subsidi Tidak Naik hingga Akhir 2026Baznas Dorong Zakat Jadi Pengurang Pajak Langsung, Usulkan Reformasi Kebijakan Fiskal IndonesiaDJP Siapkan Lima Strategi Kejar Target Penerimaan Pajak hingga Akhir Tahun IniDJP dan Kejaksaan Hentikan Penuntutan Pidana Pajak, Komisaris Perusahaan Bayar Denda Damai Rp533,49 JutaRupiah Tertekan di Kisaran Rp18.300 per Dolar AS, Keputusan BI Jadi Penentu Arah PasarInsentif Pajak Kawasan Industri Masih Sepi PeminatPercepatan Restitusi Pajak Jadi Penggerak Ekonomi, Investasi, dan Daya Beli MasyarakatDJP Siapkan Laporan Perdana Pajak Digital Luar Negeri dan Marketplace, Jutaan Transaksi Sudah DiprosesJakarta Kuasai 55,8 Persen Sengketa Pajak Nasional, DJP Ungkap Daerah dengan Perkara TerbanyakBI Umumkan Keputusan Suku Bunga 18 November 2026, Pasar Menanti Arah Kebijakan Moneter dan Nasib RupiahThe Heirloom Jakarta: Merangkai Kemewahan, Seni, dan Legacy Baru Bintang Lima di Ibu KotaPenjualan Ritel Indonesia Diproyeksikan Menguat pada Oktober 2026, BI Soroti Daya Beli MasyarakatDefisit APBN Capai Rp379,3 Triliun hingga Oktober 2026, Pemerintah Jamin Fiskal Tetap TerkendaliPembayaran Pajak Jadi Lebih Mudah dengan CoretaxSebanyak 7 KPP Capai 100 Persen Target, Penerimaan Pajak Nasional Tumbuh 23,2 PersenDeposit Pajak Anjlok 49,8 Persen Menjadi Rp33,6 Triliun, Menkeu Suahasil Ungkap Dana Dialokasikan ke PPh dan PPNPemerintah Pastikan Harga BBM Subsidi Tidak Naik hingga Akhir 2026Baznas Dorong Zakat Jadi Pengurang Pajak Langsung, Usulkan Reformasi Kebijakan Fiskal IndonesiaDJP Siapkan Lima Strategi Kejar Target Penerimaan Pajak hingga Akhir Tahun IniDJP dan Kejaksaan Hentikan Penuntutan Pidana Pajak, Komisaris Perusahaan Bayar Denda Damai Rp533,49 JutaRupiah Tertekan di Kisaran Rp18.300 per Dolar AS, Keputusan BI Jadi Penentu Arah PasarInsentif Pajak Kawasan Industri Masih Sepi PeminatPercepatan Restitusi Pajak Jadi Penggerak Ekonomi, Investasi, dan Daya Beli MasyarakatDJP Siapkan Laporan Perdana Pajak Digital Luar Negeri dan Marketplace, Jutaan Transaksi Sudah DiprosesJakarta Kuasai 55,8 Persen Sengketa Pajak Nasional, DJP Ungkap Daerah dengan Perkara TerbanyakBI Umumkan Keputusan Suku Bunga 18 November 2026, Pasar Menanti Arah Kebijakan Moneter dan Nasib RupiahThe Heirloom Jakarta: Merangkai Kemewahan, Seni, dan Legacy Baru Bintang Lima di Ibu KotaPenjualan Ritel Indonesia Diproyeksikan Menguat pada Oktober 2026, BI Soroti Daya Beli MasyarakatDefisit APBN Capai Rp379,3 Triliun hingga Oktober 2026, Pemerintah Jamin Fiskal Tetap TerkendaliPembayaran Pajak Jadi Lebih Mudah dengan CoretaxSebanyak 7 KPP Capai 100 Persen Target, Penerimaan Pajak Nasional Tumbuh 23,2 PersenDeposit Pajak Anjlok 49,8 Persen Menjadi Rp33,6 Triliun, Menkeu Suahasil Ungkap Dana Dialokasikan ke PPh dan PPN
PajakOnline
Beranda
Berita Pajaknews
Hubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua berita

Headlines

Penanaman Modal Asing (PMA)

·

Penanaman Modal Asing (PMA)

PajakOnline.com—Penanaman Modal Asing adalah investasi yang dilakukan oleh perusahaan atau individu satu negara untuk kepentingan bisnis yang berlokasi di negara lain. Umumnya, penanaman modal asing terjadi ketika investor mendirikan operasi bisnis asing atau mengakuisisi aset bisnis asing di perusahaan asing.

Sekarang dalam melakukan penanaman modal asing di Indonesia bisa mendaftar lewat online. untuk yang bisa mendapatkan investasi hanya untuk badan usaha yang bentuknya perseroan terbatas (PT). Aturan tentang penanaman modal asing, badan usaha dan badan hukum asing atau badan hukum Indonesia.

Modal asing diartikan sebagai modal yang dimiliki negara asing, perseroan warga negara asing, badan usaha dan badan hukum asing atau badan hukum Indonesia yang sebagian atau semua modalnya dimiliki asing.

Mengenai asas penanaman modal itu meliputi akuntabilitas, berkelanjutan, kebersamaan, keterbukaan,kepastian hukum, kemandirian, berwawasan lingkungan, tidak membedakan asal negara, efisiensi berkeadilan dan keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Tujuan adanya penanaman modal ini diungkapkan dalam Pasal 3 ayat (2) UU No.25/2007 yaitu menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pertumbuhan, pembangunan ekonomi, kemampuan daya saing dan mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil.

Di Indonesia agar bisa mendirikan PMA terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi investor. Di antaranya yaitu:

1. Akta pendirian perusahaan dan atau akta perubahannya
2. NPWP perusahaan
3. NIB
4. Akta jual beli, sertifikasi hak atas tanah atau perjanjian sewa menyewa terhadap tempat kedudukan perusahaan
5. Dokumen pengelolaan lingkungan hidup
6. Bukti penerimaan LKPM periode terakhir lewat SPIPISE
7. Surat kuasa ketika pengajuan permohonan tidak dilakukan pimpinan perusahaan langsung

Jika syarat yang dibutuhkan telah terpenuhi artinya perusahaan dapat menjalankan bisnisnya dalam kepentingan komersial. Di luar itu PMA juga berkewajiban melaporkan LKPM per trimester untuk BKPM.

Dalam mengajukan permohonan pendirian PMA dijalankan secara online lewat sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE). Kaitannya dengan pengajuan pendirian PMA ditentukan pada PP No.24 tahun 2018. Ada beberapa prosedur dalam permohonan pendirian PMA yang perlu diperhatikan yaitu:

1. Investor sudah mempunyai dokumen pendirian PT berbentuk, akta pendirian, surat KEMENKUMHAM untuk mengesahkan PT juga NPWP perusahaan

2. PM sudah memenuhi ketentuan modal yaitu bagi perusahaan usaha besar minimal mempunyai kekayaan bersih lebih dari Rp. 10.000.000.000. Modal ini meliputi tanah dan bangunan juga hasil penjualan lebih dari lima puluh miliar rupiah

3. Sudah mempunyai Nomor Induk Berusaha (NIB) dan perizinan berusaha

4. Lokasi usaha telah sesuai dengan rencana tata ruang wilayah setempat

5. Wajib mempunyai perizinan lain yang berhubungan dengan sektor bisnis perusahaan pada instansi terkait (Ridho Rizqullah Zulkarnain)

Berita lainnya di Headlines