TRENDING
DJP Berikan Pengurangan Sanksi Pajak hingga 100 Persen, Wajib Pajak Diminta Manfaatkan Kesempatan Sebelum 31 Desember 2026Pajak Global Minimum: Upaya Global Akhiri Persaingan Tarif Pajak Tidak SehatPajak Global Minimum: Upaya Global Akhiri Persaingan Tarif Pajak Tidak SehatKanwil DJP Kalselteng Serahkan Tiga Tersangka Pidana Pajak ke Kejari, Kerugian Negara Rp11,5 MiliarDJP Sosialisasikan PMK 71/2026, Tata Cara Keberatan dan Pengurangan Sanksi Pajak DiperbaruiPenerimaan Pajak Minimum Global Masih Terbatas, DJP Evaluasi Strategi Pemajakan Perusahaan MultinasionalEkonomi Indonesia Tumbuh 5,47 Persen pada Kuartal III 2026, Lampaui Sejumlah Negara G20Pemerintah Evaluasi Tax Holiday, Insentif Investasi Asing Disesuaikan dengan Pajak Minimum GlobalKemenkeu Kaji Tiga Alternatif Insentif Investasi di Tengah Pajak Minimum Global 15 PersenDari Komitmen Menuju Aksi: Taiwan dan Dunia Bersinergi Menciptakan Solusi IklimTujuh Provinsi Gelar Pemutihan Pajak Kendaraan November 2026, Ada Penghapusan Tunggakan hingga Diskon 50 PersenDJP dan Menteri UMKM Luruskan Pernyataan Hashim soal Perluasan Pajak, Warteg hingga Tukang Pijat Tetap Bebas PPhPemerintah Proyeksikan Ekonomi Indonesia Tumbuh 5,4–5,5 Persen pada 2026, Konsumsi dan Investasi Jadi PenopangDJP dan Kejaksaan Hentikan Penuntutan Pidana Pajak melalui Denda Damai Rp533,49 JutaEmpat Marketplace Mulai Pungut PPh Pasal 22 Sebesar 0,5 Persen, Pedagang Online Wajib Perhatikan OmzetUngkap Motif dan Aktor Intelektual Penyadapan PresidenDJP Berikan Pengurangan Sanksi Pajak hingga 100 Persen, Wajib Pajak Diminta Manfaatkan Kesempatan Sebelum 31 Desember 2026Pajak Global Minimum: Upaya Global Akhiri Persaingan Tarif Pajak Tidak SehatPajak Global Minimum: Upaya Global Akhiri Persaingan Tarif Pajak Tidak SehatKanwil DJP Kalselteng Serahkan Tiga Tersangka Pidana Pajak ke Kejari, Kerugian Negara Rp11,5 MiliarDJP Sosialisasikan PMK 71/2026, Tata Cara Keberatan dan Pengurangan Sanksi Pajak DiperbaruiPenerimaan Pajak Minimum Global Masih Terbatas, DJP Evaluasi Strategi Pemajakan Perusahaan MultinasionalEkonomi Indonesia Tumbuh 5,47 Persen pada Kuartal III 2026, Lampaui Sejumlah Negara G20Pemerintah Evaluasi Tax Holiday, Insentif Investasi Asing Disesuaikan dengan Pajak Minimum GlobalKemenkeu Kaji Tiga Alternatif Insentif Investasi di Tengah Pajak Minimum Global 15 PersenDari Komitmen Menuju Aksi: Taiwan dan Dunia Bersinergi Menciptakan Solusi IklimTujuh Provinsi Gelar Pemutihan Pajak Kendaraan November 2026, Ada Penghapusan Tunggakan hingga Diskon 50 PersenDJP dan Menteri UMKM Luruskan Pernyataan Hashim soal Perluasan Pajak, Warteg hingga Tukang Pijat Tetap Bebas PPhPemerintah Proyeksikan Ekonomi Indonesia Tumbuh 5,4–5,5 Persen pada 2026, Konsumsi dan Investasi Jadi PenopangDJP dan Kejaksaan Hentikan Penuntutan Pidana Pajak melalui Denda Damai Rp533,49 JutaEmpat Marketplace Mulai Pungut PPh Pasal 22 Sebesar 0,5 Persen, Pedagang Online Wajib Perhatikan OmzetUngkap Motif dan Aktor Intelektual Penyadapan Presiden
PajakOnline
Beranda
Berita Pajaknews
Hubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua berita

Headlines

Penerimaan Pajak Tembus Rp646,3 Triliun hingga April 2026

· ·

Penerimaan Pajak Tembus Rp646,3 Triliun hingga April 2026

Jakarta, PajakOnline - Penerimaan pajak  menunjukkan tren positif. Hingga akhir April 2026, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mencatat realisasi penerimaan pajak mencapai Rp646,3 triliun atau tumbuh 16,1 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Kinerja penerimaan tersebut ditopang oleh pertumbuhan sejumlah jenis pajak utama, terutama Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi, PPh Pasal 21, serta Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPN dan PPnBM). Peningkatan ini mencerminkan mulai membaiknya aktivitas ekonomi domestik, pertumbuhan konsumsi masyarakat, dan meningkatnya kepatuhan wajib pajak.

DJP menyebut pertumbuhan PPh Orang Pribadi didorong oleh peningkatan pelaporan penghasilan dan pembayaran pajak dari sektor profesional, jasa, serta pelaku usaha digital. Sementara itu, kenaikan penerimaan PPh 21 dipengaruhi oleh meningkatnya penyerapan tenaga kerja dan pertumbuhan pembayaran gaji serta tunjangan di berbagai sektor industri.

Di sisi lain, penerimaan PPN dan PPnBM ikut meningkat seiring menguatnya konsumsi rumah tangga dan aktivitas perdagangan nasional. Pemerintah menilai kondisi tersebut menjadi sinyal positif bagi ketahanan ekonomi Indonesia di tengah ketidakpastian global.

Kementerian Keuangan menegaskan penerimaan pajak tetap menjadi tulang punggung utama Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Oleh karena itu, pemerintah terus memperkuat reformasi perpajakan, pengawasan kepatuhan, serta optimalisasi sistem Coretax guna menjaga stabilitas penerimaan negara sepanjang 2026.

Baca Juga:

https://www.pajakonline.com/pajak-jadi-tulang-punggung-fiskal-dan-penerimaan-negara/

Berita lainnya di Headlines