TRENDING
Penerimaan Pajak Kanwil DJP Banten Capai Rp48,24 Triliun hingga Agustus 2026Kurs Pajak Terbaru Ditetapkan, Dolar AS Naik Jadi Rp17.863DJP Gandeng 5 Bank dan 1 Fintech, Pungut PPN Transaksi Digital Luar NegeriTidak Lagi Pakai Kartu Izin Praktik, Verifikasi Konsultan Pajak Kini Lewat CoretaxPemkab Blitar Apresiasi Wajib Pajak dalam Gebyar Blitax Award 2026BPPK Buka Pendaftaran Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak, Kuota Hanya 50 PesertaPajak Jadi Penopang Utama Penerimaan Negara dalam APBN 2027, Target Capai Rp2.593,35 TriliunDelapan Prioritas Utama Pemerintah dalam APBN 2027, Cek!APBN 2027 Disahkan, Belanja Negara Tembus Rp4.106,3 TriliunTransaksi Pembayaran Digital Tembus 6,11 Miliar, QRIS Tumbuh 67,22 PersenHari Ini Batas Akhir Pendaftaran GloBE di Coretax, DJP Catat 1.460 WP Sudah TerdaftarKanwil DJP Jakarta Selatan I Kantongi Rp75,06 Triliun hingga Agustus 2026Pajak Karbon Ditunda, Pemerintah Pertimbangkan Dampak Harga EnergiSEMA UGM, BEM UI, dan KM ITB Gaungkan “Nestapa Indonesia”, Soroti Demokrasi hingga Transparansi AnggaranBI Dorong Pemda Pakai AI Gali Potensi Pajak DaerahBukan Lagi DJP, Pengawasan Profesi Konsultan Pajak Beralih ke Dirjen Stabilitas dan Pengembangan Sektor KeuanganPenerimaan Pajak Kanwil DJP Banten Capai Rp48,24 Triliun hingga Agustus 2026Kurs Pajak Terbaru Ditetapkan, Dolar AS Naik Jadi Rp17.863DJP Gandeng 5 Bank dan 1 Fintech, Pungut PPN Transaksi Digital Luar NegeriTidak Lagi Pakai Kartu Izin Praktik, Verifikasi Konsultan Pajak Kini Lewat CoretaxPemkab Blitar Apresiasi Wajib Pajak dalam Gebyar Blitax Award 2026BPPK Buka Pendaftaran Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak, Kuota Hanya 50 PesertaPajak Jadi Penopang Utama Penerimaan Negara dalam APBN 2027, Target Capai Rp2.593,35 TriliunDelapan Prioritas Utama Pemerintah dalam APBN 2027, Cek!APBN 2027 Disahkan, Belanja Negara Tembus Rp4.106,3 TriliunTransaksi Pembayaran Digital Tembus 6,11 Miliar, QRIS Tumbuh 67,22 PersenHari Ini Batas Akhir Pendaftaran GloBE di Coretax, DJP Catat 1.460 WP Sudah TerdaftarKanwil DJP Jakarta Selatan I Kantongi Rp75,06 Triliun hingga Agustus 2026Pajak Karbon Ditunda, Pemerintah Pertimbangkan Dampak Harga EnergiSEMA UGM, BEM UI, dan KM ITB Gaungkan “Nestapa Indonesia”, Soroti Demokrasi hingga Transparansi AnggaranBI Dorong Pemda Pakai AI Gali Potensi Pajak DaerahBukan Lagi DJP, Pengawasan Profesi Konsultan Pajak Beralih ke Dirjen Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan
PajakOnline
BerandaBerita Pajak
Kalkulator PajakHubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua beritaBerita

Penghindaran Pajak Perusahaan, Akibatnya Bisa Begini

Redaksi PajakOnline · 20 Sep 2022, 01.15 WIB · pajakonline.com

PajakOnline.com—Salah satu sumber pendapatan APBN yakni Pajak, yang merupakan kewajiban bagi para wajib pajak dan dibayarkan tiap bulan, tahun atau mengikuti tahun buku yang berbeda dengan tahun kalender.

Meskipun merupakan sebuah kewajiban tetapi masih ada oknum wajib pajak yang tidak melakukan penggelapan pajak, bahkan Tax Justice Network melaporkan negara dirugikan USD4,86 miliar per tahun, atau setara dengan Rp68,7 triliun data tahun 2020 yang terbagi menjadi sebanyak USD 4,78 miliar setara Rp 67,6 triliun merupakan dari penghindaran pajak korporasi di Indonesia. Dan sisanya USD78,83 juta atau sekitar Rp1,1 triliun berasal dari wajib pajak orang pribadi.

Sebenarnya bukan hanya negara saja yang dirugikan akibat penghindaran pajak yang dilakukan oleh badan atau perusahaan yang tidak bertanggung-jawab. Namun, perusahaan yang melakukan penghindaran pajak juga akan mengalamiakibat yang sangat merugikan begini;

1. Dapat Menjatuhkan Nilai Perusahaan, nilai perusahaan menjadi salah satu perspektif investor kepada performa perusahaan saat ini. Dengan perusahaan melakukan penghindaran pajak perusahaan tidak menyajikan data yang sebenarnya. Jika investor telah mempercayakan modalnya namun di tengah perjalanan terungkap, investor merasa dirugikan dan kehilangan kepercayaannya terhadap perusahaan.

2. Menambahkan biaya modal, penghindaran pajak bisa menimbulkan risiko pajak yang lebih besar di masa depan. Risiko yang dimaksud adalah dikenai sanksi pajak, karena jika perusahaan terciduk melakukan penghindaran pajak, dengan manipulasi biaya maka perusahaan dikenai sanksi pajak yang jumlahnya bisa berlipat-lipat.

3. Menaikkan Cash Holding, penghindaran pajak mempunyai risiko ditangkap oleh aparatur pajak dimintai tanggung jawab untuk membayar kekurangan pembayaran pajak juga sanksi yang besar. Untuk bisa membayar perusahaan melakukan peningkatan cash holding.

4. Turunnya Struktur Modal, jika kreditur mengetahui tindakan penghindaran pajak oleh perusahaan yang berakibat pada ketidakpastian pajak menjadi curiga karena ada kemungkinan perusahaan gagal bayar pada hutang yang diambil, karena harus membayar pajak beserta denda yang dijatuhkan.

Oleh karena itu perusahaan atau badan justru harus menghindari tindakan-tindakan penghindaran pajak, karena pada jangka panjang dapat merugikan perusahaan yang berakibat pada gagal bayar bahkan bisa membuat perusahaan bangkrut.