TRENDING
DJP Terbitkan 454.377 SP2DK hingga September 2026PTKP Bisa Naik 2027, DJP Siapkan Strategi Perluas Basis PajakTax Goes to Campus, DJP Banten Tingkatkan Kesadaran Pajak Generasi Muda UPHDJP Terus Kejar Pajak Orang KayaPemajakan Marketplace Dimajukan Jadi 1 Oktober, Begini Alasan DJPHari Ini Sertijab Kapolri Baru dan Pelepasan Listyo SigitKPK Periksa Pegawai Adaro dan Dua Pegawai Pajak, Uang Lebih dari Rp1 Miliar DisitaPMI Manufaktur Indonesia Kembali Ekspansif, Tembus 52,4Rupiah Dekati Rp18.000 per Dolar AS, Pasar Dibayangi Tekanan GlobalEnam Pihak Ditunjuk Pungut PPN dalam Transaksi Digital Luar NegeriPendaftaran USKP Periode III 2026 Dibuka, Jadi Ujian Mengulang Terakhir Masa TransisiTarif Bunga Sanksi Pajak Oktober 2026 Turun, Ini RinciannyaPemungutan PPh Pasal 22 Marketplace Mulai Dilaksanakan 1 Oktober 2026Pemerintah Mulai Terapkan SPP-TDLNPrabowo Rombak Kabinet Merah Putih, 18 Pejabat Dilantik: Suyudi Jadi Kapolri, Listyo Sigit Pimpin KSPDPR Setujui Suyudi Ario Seto Jadi Calon Kapolri, Gantikan Listyo SigitDJP Terbitkan 454.377 SP2DK hingga September 2026PTKP Bisa Naik 2027, DJP Siapkan Strategi Perluas Basis PajakTax Goes to Campus, DJP Banten Tingkatkan Kesadaran Pajak Generasi Muda UPHDJP Terus Kejar Pajak Orang KayaPemajakan Marketplace Dimajukan Jadi 1 Oktober, Begini Alasan DJPHari Ini Sertijab Kapolri Baru dan Pelepasan Listyo SigitKPK Periksa Pegawai Adaro dan Dua Pegawai Pajak, Uang Lebih dari Rp1 Miliar DisitaPMI Manufaktur Indonesia Kembali Ekspansif, Tembus 52,4Rupiah Dekati Rp18.000 per Dolar AS, Pasar Dibayangi Tekanan GlobalEnam Pihak Ditunjuk Pungut PPN dalam Transaksi Digital Luar NegeriPendaftaran USKP Periode III 2026 Dibuka, Jadi Ujian Mengulang Terakhir Masa TransisiTarif Bunga Sanksi Pajak Oktober 2026 Turun, Ini RinciannyaPemungutan PPh Pasal 22 Marketplace Mulai Dilaksanakan 1 Oktober 2026Pemerintah Mulai Terapkan SPP-TDLNPrabowo Rombak Kabinet Merah Putih, 18 Pejabat Dilantik: Suyudi Jadi Kapolri, Listyo Sigit Pimpin KSPDPR Setujui Suyudi Ario Seto Jadi Calon Kapolri, Gantikan Listyo Sigit
PajakOnline Logo
PajakOnline
BerandaBerita Pajak
Kalkulator PajakHubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua beritaBerita

Penjelasan Jasa Maklon

· · pajakonline.com

PajakOnline.com—Jasa maklon merupakan salah satu jenis jasa yang dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Sederhananya, maklon dapat diartikan sebagai jasa pengerjaan produk yang dilakukan oleh pihak lain seperti jika Anda memiliki bisnis baju dengan brand sendiri namun Anda tidak memiliki sumber daya modal maka di sinilah peran perusahaan maklon sebagi pihak yang dapat membuat produk yang sesuai dengan bisnis Anda.

Berdasarkan Pasal 2 ayat (4) PMK 141/2015, jasa maklon adalah pemberian jasa dalam rangka proses penyelesaian suatu barang tertentu yang proses pengerjaannya dilakukan oleh pihak pemberi jasa yang spesifikasi, bahan baku, barang setengah jadi, dan bahan penolong/pembantu yang akan diproses sebagian/seluruhnya disediakan oleh pengguna jasa dan kepemilikan atas barang jadi berada pada pengguna jasa.

Mengacu pada definisi tersebut dapat diketahui bahwa pada umumnya jasa maklon dilakukan oleh 2 pihak yakni pengguna jasa dan pemberi jasa sebagai sub-kontraktor. Kemudian, terdapat 2 ciri khas dari jasa maklon yaitu:

1. Spesifikasi, bahan baku, barang setengah jadi, dan bahan penolong/pembantu yang akan diproses sebagian/seluruhnya disediakan oleh pengguna jasa.

2. Kepemilikan atas barang jadi yang diproduksi melalui jasa maklon berada pada pengguna jasa.

Dalam Pasal 5 ayat (1) PMK 32/2019 bahwa jasa maklon yang dikenakan PPN dengan tarif 0% adalah yang memenuhi beberapa ketentuan sebagai berikut:

1. Spesifikasi dan bahan baku/bahan setengah jadi disediakan oleh penerima ekspor JKP.

2. Bahan baku/bahan setengah jadi seperti yang dimaksud pada ketentuan pertama akan diproses untuk menghasilkan BKP.

3. Kepemilikan atas BKP yang dihasilkan berada pada penerima ekspor JKP.

4. Pengusaha jasa maklon mengirim BKP yang merupakan hasil pekerjaannya ke luar daerah pabean dengan menggunakan mekanisme ekspor barang.

Jasa maklon termasuk ke dalam jenis Jasa Kena Pajak (JKP) yang pada umumnya hasil dari jasa maklon kemudian akan diekspor ke luar negeri. Tujuan dari pemerintah memberikan tarif 0% pada PPN jasa maklon yang berorientasi ekspor adalah karena pemerintah ingin meningkatkan kegiatan ekspor. (Atania Salsabila)