TRENDING
Penerimaan Pajak Kanwil DJP Banten Capai Rp48,24 Triliun hingga Agustus 2026Kurs Pajak Terbaru Ditetapkan, Dolar AS Naik Jadi Rp17.863DJP Gandeng 5 Bank dan 1 Fintech, Pungut PPN Transaksi Digital Luar NegeriTidak Lagi Pakai Kartu Izin Praktik, Verifikasi Konsultan Pajak Kini Lewat CoretaxPemkab Blitar Apresiasi Wajib Pajak dalam Gebyar Blitax Award 2026BPPK Buka Pendaftaran Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak, Kuota Hanya 50 PesertaPajak Jadi Penopang Utama Penerimaan Negara dalam APBN 2027, Target Capai Rp2.593,35 TriliunDelapan Prioritas Utama Pemerintah dalam APBN 2027, Cek!APBN 2027 Disahkan, Belanja Negara Tembus Rp4.106,3 TriliunTransaksi Pembayaran Digital Tembus 6,11 Miliar, QRIS Tumbuh 67,22 PersenHari Ini Batas Akhir Pendaftaran GloBE di Coretax, DJP Catat 1.460 WP Sudah TerdaftarKanwil DJP Jakarta Selatan I Kantongi Rp75,06 Triliun hingga Agustus 2026Pajak Karbon Ditunda, Pemerintah Pertimbangkan Dampak Harga EnergiSEMA UGM, BEM UI, dan KM ITB Gaungkan “Nestapa Indonesia”, Soroti Demokrasi hingga Transparansi AnggaranBI Dorong Pemda Pakai AI Gali Potensi Pajak DaerahBukan Lagi DJP, Pengawasan Profesi Konsultan Pajak Beralih ke Dirjen Stabilitas dan Pengembangan Sektor KeuanganPenerimaan Pajak Kanwil DJP Banten Capai Rp48,24 Triliun hingga Agustus 2026Kurs Pajak Terbaru Ditetapkan, Dolar AS Naik Jadi Rp17.863DJP Gandeng 5 Bank dan 1 Fintech, Pungut PPN Transaksi Digital Luar NegeriTidak Lagi Pakai Kartu Izin Praktik, Verifikasi Konsultan Pajak Kini Lewat CoretaxPemkab Blitar Apresiasi Wajib Pajak dalam Gebyar Blitax Award 2026BPPK Buka Pendaftaran Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak, Kuota Hanya 50 PesertaPajak Jadi Penopang Utama Penerimaan Negara dalam APBN 2027, Target Capai Rp2.593,35 TriliunDelapan Prioritas Utama Pemerintah dalam APBN 2027, Cek!APBN 2027 Disahkan, Belanja Negara Tembus Rp4.106,3 TriliunTransaksi Pembayaran Digital Tembus 6,11 Miliar, QRIS Tumbuh 67,22 PersenHari Ini Batas Akhir Pendaftaran GloBE di Coretax, DJP Catat 1.460 WP Sudah TerdaftarKanwil DJP Jakarta Selatan I Kantongi Rp75,06 Triliun hingga Agustus 2026Pajak Karbon Ditunda, Pemerintah Pertimbangkan Dampak Harga EnergiSEMA UGM, BEM UI, dan KM ITB Gaungkan “Nestapa Indonesia”, Soroti Demokrasi hingga Transparansi AnggaranBI Dorong Pemda Pakai AI Gali Potensi Pajak DaerahBukan Lagi DJP, Pengawasan Profesi Konsultan Pajak Beralih ke Dirjen Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan
PajakOnline
BerandaBerita Pajak
Kalkulator PajakHubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua beritaBerita

Perbedaan SPT Lebih Bayar dan Kurang Bayar, Begini Penjelasannya

Redaksi PajakOnline · 19 Sep 2022, 01.15 WIB · pajakonline.com

PajakOnline.com—Wajib Pajak harus melaporkan SPT Tahunan berkaitan pajak yang telah dibayarkan. Setiap Wajib Pajak yang melaporkan SPT Tahunan akan menerima status dari laporan SPT tersebut.

Status dari laporan SPT tersebut sangat beragam, mulai dari keterangan nihil, kurang bayar, dan lebih bayar.

Dimana status-status tersebut merupakan keterangan/informasi kondisi Pajak Penghasilan (PPh) terutang yang dilaporkan dalam SPT, bukan pembayaran pajaknya sudah dilunasi atau belum.

Ketiga status tersebut didapatkan dengan cara mengurangkan PPh terutang dengan seluruh kredit pajak yang dimiliki oleh wajib pajak, baik kredit pajak pada tahun pajak berjalan atau PPh 25 maupun kredit pajak dalam bentuk pemotongan/pemungutan pihak ketiga atau PPh 21, PPh 23, PPh 24, dan PPh 26 tidak final.

Status lebih bayar dapat diartikan bahwa terdapat kelebihan pembayaran pajak yang dapat diminta ataupun direstitusikan oleh Wajib Pajak yang bersangkutan melalui KPP tempat Wajib Pajak terdaftar, sementara status kurang bayar dapat diartikan ada kekurangan pajak yang seharusnya terutang dan harus dibayarkan oleh Wajib Pajak yang bersangkutan.

Status lebih bayar biasanya muncul karena pajak terutang untuk satu tahun pajak jumlahnya lebih kecil dari nominal kredit pajaknya, jika terdapat status tersebut dalam SPT Tahunan Anda maka silahkan memilih 2 opsi berikut:

1. Wajib Pajak dapat kompensasikan dengan tahun pajak sebelumnya.
2. Wajib pajak dapat mengajukan restitusi atau pengembalian kelebihan pajak.

Sedangkan, status kurang bayar dapat muncul karena pajak terutang untuk satu tahun pajak nilainya lebih besar dari kredit pajaknya sehingga Wajib Pajak perlu membayar terlebih dahulu ke bank dan setelah itu mengisi SPT hingga statusnya nihil.