TRENDING
Pemerintah Pastikan Harga BBM Subsidi Tidak Naik hingga Akhir 2026Baznas Dorong Zakat Jadi Pengurang Pajak Langsung, Usulkan Reformasi Kebijakan Fiskal IndonesiaDJP Siapkan Lima Strategi Kejar Target Penerimaan Pajak hingga Akhir Tahun IniDJP dan Kejaksaan Hentikan Penuntutan Pidana Pajak, Komisaris Perusahaan Bayar Denda Damai Rp533,49 JutaRupiah Tertekan di Kisaran Rp18.300 per Dolar AS, Keputusan BI Jadi Penentu Arah PasarInsentif Pajak Kawasan Industri Masih Sepi PeminatPercepatan Restitusi Pajak Jadi Penggerak Ekonomi, Investasi, dan Daya Beli MasyarakatDJP Siapkan Laporan Perdana Pajak Digital Luar Negeri dan Marketplace, Jutaan Transaksi Sudah DiprosesJakarta Kuasai 55,8 Persen Sengketa Pajak Nasional, DJP Ungkap Daerah dengan Perkara TerbanyakBI Umumkan Keputusan Suku Bunga 18 November 2026, Pasar Menanti Arah Kebijakan Moneter dan Nasib RupiahThe Heirloom Jakarta: Merangkai Kemewahan, Seni, dan Legacy Baru Bintang Lima di Ibu KotaPenjualan Ritel Indonesia Diproyeksikan Menguat pada Oktober 2026, BI Soroti Daya Beli MasyarakatDefisit APBN Capai Rp379,3 Triliun hingga Oktober 2026, Pemerintah Jamin Fiskal Tetap TerkendaliPembayaran Pajak Jadi Lebih Mudah dengan CoretaxSebanyak 7 KPP Capai 100 Persen Target, Penerimaan Pajak Nasional Tumbuh 23,2 PersenDeposit Pajak Anjlok 49,8 Persen Menjadi Rp33,6 Triliun, Menkeu Suahasil Ungkap Dana Dialokasikan ke PPh dan PPNPemerintah Pastikan Harga BBM Subsidi Tidak Naik hingga Akhir 2026Baznas Dorong Zakat Jadi Pengurang Pajak Langsung, Usulkan Reformasi Kebijakan Fiskal IndonesiaDJP Siapkan Lima Strategi Kejar Target Penerimaan Pajak hingga Akhir Tahun IniDJP dan Kejaksaan Hentikan Penuntutan Pidana Pajak, Komisaris Perusahaan Bayar Denda Damai Rp533,49 JutaRupiah Tertekan di Kisaran Rp18.300 per Dolar AS, Keputusan BI Jadi Penentu Arah PasarInsentif Pajak Kawasan Industri Masih Sepi PeminatPercepatan Restitusi Pajak Jadi Penggerak Ekonomi, Investasi, dan Daya Beli MasyarakatDJP Siapkan Laporan Perdana Pajak Digital Luar Negeri dan Marketplace, Jutaan Transaksi Sudah DiprosesJakarta Kuasai 55,8 Persen Sengketa Pajak Nasional, DJP Ungkap Daerah dengan Perkara TerbanyakBI Umumkan Keputusan Suku Bunga 18 November 2026, Pasar Menanti Arah Kebijakan Moneter dan Nasib RupiahThe Heirloom Jakarta: Merangkai Kemewahan, Seni, dan Legacy Baru Bintang Lima di Ibu KotaPenjualan Ritel Indonesia Diproyeksikan Menguat pada Oktober 2026, BI Soroti Daya Beli MasyarakatDefisit APBN Capai Rp379,3 Triliun hingga Oktober 2026, Pemerintah Jamin Fiskal Tetap TerkendaliPembayaran Pajak Jadi Lebih Mudah dengan CoretaxSebanyak 7 KPP Capai 100 Persen Target, Penerimaan Pajak Nasional Tumbuh 23,2 PersenDeposit Pajak Anjlok 49,8 Persen Menjadi Rp33,6 Triliun, Menkeu Suahasil Ungkap Dana Dialokasikan ke PPh dan PPN
PajakOnline
Beranda
Berita Pajaknews
Hubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua berita

Headlines

Perubahan Jasa Kena Pajak dalam UU HPP, Cek!

· ·

Perubahan Jasa Kena Pajak dalam UU HPP, Cek!

PajakOnline.com—Dengan disahkannya Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) menjadi UU Nomor 7 Tahun 2021UU Nomor 7 Tahun 2021, mengubah berbagai peraturan pajak di Indonesia salah satunya perubahan atas barang dan jasa kena pajak.

Isu perubahan jasa kena pajak belakangan menjadi topik yang banyak diperbincangkan bagi kalangan pebisnis. karena dalam UU ini diatur tentang pengenaan pajak untuk perusahaan penunjang asuransi.

Tercantum dalam Pasal 4A, UU Nomor 7 Tahun 2021, berikut ini beberapa Jasa Kena PPN;

1. Jasa pelayanan kesehatan medis
2. Jasa pelayanan sosial
3. Jasa pengiriman surat dengan perangko
4. Jasa keuangan
5. Jasa asuransi
6. Jasa pendidikan
7. Jasa penyiaran yang tidak bersifat iklan
8. Jasa angkutan umum di darat dan air, serta udara dalam negeri
9. Jasa tenaga kerja
10. Jasa telepon umum dengan uang logam
11. Jasa pengiriman uang dengan wesel pos

Tetapi, dalam jasa kena pajak ini terdapat penyesuaian lagi pada Pasal 16B yang mengatur jasa-jasa yang terkena pengecualian pengenaan pajak karena termasuk ke dalam jasa yang bersifat strategis bagi pembangunan negara, jasa-jasa tersebut yaitu;

1. Jasa pelayanan kesehatan media meliputi semua jasa kesehatan medis yang diperlukan masyarakat

2. Jasa pelayanan sosial termasuk panti asuhan dan panti jompo, pemadam kebakaran, PMR, rehabilitasi, rumah duka, dan jasa bidang olahraga yang tidak mencari keuntungan.

3. Jasa keuangan termasuk;

- Jasa penghimpun dana masyarakat (giro, deposito, tabungan berjangka, sertifikat deposito, tabungan)
- Jasa peminjaman dana dengan wesel dan unjuk cek
- Jasa pembiayaan termasuk pembiayaan dengan prinsip syariah
- Jasa penyaluran pinjaman termasuk gadai syariah

4. Jasa asuransi termasuk jasa pertanggungan asuransi kerugian, asuransi jiwa, dan reasuransi. Kecuali jasa penunjang asuransi termasuk agen asuransi, penilai kerugian asuransi, dan konsultan asuransi.

5. Jasa pendidikan meliputi penyelenggaraan pendidikan sekolah dan pendidikan luar sekolah

6. Jasa tenaga kerja meliputi jasa tenaga kerja, penyedia tenaga kerja, dan jasa penyelenggaraan pelatihan bagi tenaga kerja

7. Jasa angkutan umum di darat dan di air serta jasa angkutan udara dalam negeri yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari jasa angkutan luar negeri.

Berdasarkan pasal ini bisa dilihat jika pada akhirnya jasa kena pajak yang kehilangan hak pembebasan PPN nya yaitu jasa pengiriman surat dengan perangko, jasa penyiaran tidak bersifat iklan, jasa telepon umum dengan uang logam, dan jasa pengiriman uang dengan wesel pos.

Sementara pada jasa asuransi memiliki penyesuaian yang sedikit berbeda. Umumnya, perusahaan asuransi sendiri tidak terkena pajak dan statusnya perusahaan tidak kena pajak (non PKP).

Walau begitu, perusahaan penunjangnya seperti agen asuransi, penilai kerugian asuransi, dan konsultan asuransi dikenakan PPN.

Pada masa mendatang perusahaan penunjang ini akan dilakukan pengenaan double tax untuk PPh dan PPN. Meskipun belum ada konfirmasi lebih lanjut dari pihak DJP, tarif dalam pengenaan pajak diprediksi akan berkisar antara 5-15% mengikuti Pasal 7 UU HPP terkait tarif PPN.

Artinya, perusahaan perusahaan yang menawarkan jasa-jasa yang telah disebutkan, wajib untuk menyiapkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan untuk melakukan pemungutan dan pelaporan atas jasa yang disediakan. (Ridho Rizqullah Zulkarnain)

Berita lainnya di Headlines