TRENDING
Kanwil DJP Banten Perluas Layanan Pajak di MPP Suvarna Sutera, Wajib Pajak Bisa Konsultasi CoretaxPenerimaan Pajak Kanwil DJP Jabar III Capai Rp22,11 Triliun, PPN Domestik dan PPh Badan Jadi PenopangPenerimaan Pajak Kanwil DJP Kalselteng Capai Rp16,63 Triliun hingga September 2026Kanwil DJP Jabar I Buka Pojok Pajak di Jabar Kabisa 2026, Permudah Masyarakat Mengakses Layanan PerpajakanKejagung Kembalikan Rp229,4 Miliar kepada 3.317 Korban Indosurya, Kerugian Rp8,06 Triliun Belum PulihHarga Minyak Dunia Naik, Biaya Energi dan Logistik Membengkak, Dunia Usaha Terancam TertekanIHSG Melonjak 5,65%, Saham Bank Besar Menguat di Tengah Kekhawatiran InvestorKurs Pajak 21–27 Oktober 2026: Dolar AS Rp17.946Koreksi SPT PPN di Coretax Bisa Memengaruhi Kelebihan BayarPemerintah Percepat Restitusi Pajak, Jaga Arus Kas IndustriBPK Soroti Kelemahan Sistem Informasi DJPSkema Replace Coretax Mengubah Cara Pembetulan SPTDJP Perluas Program Pengurangan Sanksi Pajak hingga 100%Taiwan Excellence Hadir di AEON Mall BSD, Ajak Konsumen Indonesia Kenali Inovasi Teknologi Taiwan Lebih DekatGema Sasmita Sebut Prabowo Akhiri Era OligopoliGreenpeace Aksi di Bundaran HI Jakarta: Bencana Makin Parah, Hidup Makin SusahKanwil DJP Banten Perluas Layanan Pajak di MPP Suvarna Sutera, Wajib Pajak Bisa Konsultasi CoretaxPenerimaan Pajak Kanwil DJP Jabar III Capai Rp22,11 Triliun, PPN Domestik dan PPh Badan Jadi PenopangPenerimaan Pajak Kanwil DJP Kalselteng Capai Rp16,63 Triliun hingga September 2026Kanwil DJP Jabar I Buka Pojok Pajak di Jabar Kabisa 2026, Permudah Masyarakat Mengakses Layanan PerpajakanKejagung Kembalikan Rp229,4 Miliar kepada 3.317 Korban Indosurya, Kerugian Rp8,06 Triliun Belum PulihHarga Minyak Dunia Naik, Biaya Energi dan Logistik Membengkak, Dunia Usaha Terancam TertekanIHSG Melonjak 5,65%, Saham Bank Besar Menguat di Tengah Kekhawatiran InvestorKurs Pajak 21–27 Oktober 2026: Dolar AS Rp17.946Koreksi SPT PPN di Coretax Bisa Memengaruhi Kelebihan BayarPemerintah Percepat Restitusi Pajak, Jaga Arus Kas IndustriBPK Soroti Kelemahan Sistem Informasi DJPSkema Replace Coretax Mengubah Cara Pembetulan SPTDJP Perluas Program Pengurangan Sanksi Pajak hingga 100%Taiwan Excellence Hadir di AEON Mall BSD, Ajak Konsumen Indonesia Kenali Inovasi Teknologi Taiwan Lebih DekatGema Sasmita Sebut Prabowo Akhiri Era OligopoliGreenpeace Aksi di Bundaran HI Jakarta: Bencana Makin Parah, Hidup Makin Susah
PajakOnline
Beranda
Berita Pajaknews
Hubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua beritaBerita

PKP Harus Lapor Realisasi Diskon Pajak Mobil

· · pajakonline.com

PajakOnline.com—Pengusaha kena pajak (PKP) yang menjual mobil baru dengan memanfaatkan fasilitas insentif atau diskon pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) ditanggung pemerintah (DTP) harus melaporkan realisasinya kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Ketentuan tersebut tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 20 Tahun 2021. Pasal 6 PMK ini menyebutkan PKP harus memenuhi sejumlah ketentuan agar penjualan mobil baru bisa memperoleh insentif PPnBM DTP.

"Pengusaha kena pajak yang menghasilkan dan melakukan penyerahan barang kena pajak yang tergolong barang mewah berupa kendaraan bermotor ... wajib membuat faktur pajak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan laporan realisasi PPnBM ditanggung pemerintah," demikian isi Pasal 6 ayat (1) PMK.

Faktur pajak harus diberi keterangan "PPnBM Ditanggung Pemerintah Eks PMK Nomor 20/PMK.010/2021". Adapun laporan realisasi PPnBM DTP itu berupa pelaporan faktur dalam Surat Pemberitahuan Masa PPN PKP yang melakukan penyerahan mobil baru.

PPnBM terutang atas penyerahan mobil baru tidak ditanggung pemerintah jika tidak menggunakan faktur pajak atau tidak melaporkan faktur pajaknya sesuai ketentuan. Dalam hal ini, penjualan mobil baru tetap akan dikenai PPnBM.

Selain itu, kepala kantor pelayanan pajak atas nama dirjen pajak juga dapat menagih PPnBM yang terutang jika memperoleh informasi yang menunjukkan mobil baru tidak termasuk kendaraan yang memperoleh insentif, tidak memenuhi persyaratan, atau tidak memenuhi kriteria yang diatur pemerintah.

Penagihan PPnBM yang terutang juga bisa dilakukan jika ternyata ditemukan insentif PPnBM DTP tidak memenuhi ketentuan atau PKP tidak melaksanakan kewajibannya.

"Pelaksanaan dan pertanggungjawaban belanja subsidi pajak ditanggung pemerintah...dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," bunyi Pasal 8 PMK tersebut.

Dalam pemberitaan media ini melalui PMK 20/2021, pemerintah memberikan insentif PPnBM DTP atas 2 jenis mobil, yakni sedan atau station wagon dengan kapasitas silinder sampai dengan 1.500 cc dan kendaraan bermotor 4x2 dengan kapasitas silinder sampai dengan 1.500 cc.

Jumlah pembelian lokal atau local purchase harus dipenuhi. Selain itu, ada syarat penggunaan komponen dari dalam negeri paling sedikit 70%. Fasilitas insentif atau diskon pajak ini berlaku sepanjang Maret hingga Desember 2021.

Pada masa pajak Maret hingga Mei 2021, diskon PPnBM DTP diberikan 100%. Pada masa pajak Juni hingga Agustus 2021, diskon PPnBM DTP sebesar 50%. Pada masa pajak September hingga Desember 2021 PPnBM DTP sebesar 25%.