PajakOnline.com—Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas mengingatkan seluruh aparatur negara PNS atau ASN untuk segera menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN).
Azwar telah menerbitkan Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 02/2023 tentang Penyampaian LHKAN pada 31 Januari 2023. Pelaporan harta kekayaan tersebu menjadi salah satu upaya pencegahan tindak pidana korupsi. "LHKAN ini merupakan kewajiban yang harus disampaikan setiap aparatur negara, baik berupa LHKPN maupun SPT Tahunan," tertulis dalam SE yang ditandatangani Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas, dikutip hari ini.
Azwar menyatakan kewajiban melaporkan harta kekayaan tidak hanya berlaku bagi aparatur sipil negara (ASN), tetapi juga TNI dan Polri. Selain itu, bagi yang sudah melakukan pelaporan melalui SPT Tahunan, bukti penerimaannya dapat diakui sebagai penyampaian LHKAN.
Selama ini pelaporan harta kekayaan dilakukan melalui Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara (LHKPN) untuk penyelenggara negara dan jabatan tertentu, Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) terhadap ASN selain wajib LHKPN, serta SPT Tahunan bagi aparatur negara sebagai wajib pajak orang pribadi.
Sementara pada TNI dan Polri, memang belum diatur secara khusus. Melalui SE 02/2023, dia menyampaikan laporan harta kekayaan juga disimplifikasi untuk mendukung upaya pencegahan tindak pidana korupsi. Harta kekayaan cukup dilaporkan melalui 1 dokumen, yaitu informasi harta kekayaan yang sudah termasuk dalam bagian dari SPT Tahunan, khususnya terhadap aparatur negara tidak wajib LHKPN.
Bukti penerimaan penyampaian SPT Tahunan yang di dalamnya memuat laporan harta kekayaan dapat diakui sebagai penyampaian LHKAN bagi aparatur negara yang tidak diwajibkan menyampaikan LHKPN. Dengan ketentuan ini, tidak diperlukan lagi penyampaian laporan harta kekayaan secara terpisah seperti pada tahun-tahun sebelumnya.
