Presiden Jokowi Dorong Penguatan Kemitraan Dunia Usaha dan Pemerintah

PajakOnline.com—Meskipun perekonomian di ASEAN tetap positif saat dunia tengah dilanda gelombang krisis, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan kawasan untuk tetap waspada. Hal tersebut disampaikan Presiden Jokowi saat berbicara dalam pertemuan pemimpin ASEAN dengan ASEAN Business Advisory Council (ASEAN-BAC), di Hotel Sokha, Phnom Penh, Kamis (10/11/2022).

“Total GDP ASEAN masih di atas 3 triliun Dolar AS dan ASEAN ekonomi terbesar ke-5 dunia. Dalam situasi guncangan finansial ini, tentu kita semua harus waspada. Kemitraan dunia usaha dan pemerintah harus makin diperkuat. Sektor swasta memiliki peran sangat penting,” ungkap Presiden Jokowi.

Untuk jangka pendek, Presiden mendorong untuk memperkuat resiliensi ekonomi ASEAN. Hal ini memerlukan countermeasures dan kebijakan makroprudensial pemerintah yang adaptif untuk stabilkan keuangan dan stimulasi pergerakan ekonomi.

“Sektor swasta juga harus forward looking, artinya cermat melihat krisis, berhati-hati, tapi bergerak cepat untuk adaptasi. Kecepatan dan ketepatan beradaptasi jadi kunci resiliensi ekonomi ASEAN,” ucap Presiden Jokowi.

Sementara itu untuk jangka panjang, Presiden Jokowi menekankan pentingnya peningkatan daya saing ASEAN dimana kuncinya adalah inovasi.

“Inovasi pastikan kita kompetitif di masa depan. Ekonomi digital dan ekonomi hijau adalah masa depan ASEAN. Ekonomi digital mampu tingkatkan produktivitas dan perluas akses pasar, sementara ekonomi hijau pastikan ASEAN terus tumbuh dan berkelanjutan,” jelas Presiden.

Dalam pertemuan tersebut, Presiden Jokowi juga mengemukakan pentingya sektor UMKM bagi perekonomian ASEAN. Ada lebih dari 90 persen dunia usaha di kawasan adalah usaha, mikro, kecil, dan menengah (UMKM), di mana di Indonesia sendiri terdapat 65 juta UMKM.

“Kemajuan UMKM sangat berdampak pada ekonomi ASEAN, untuk itu sinergi kita menjadi sangat krusial untuk makin diperkokoh,” ujar Presiden Jokowi.

Turut mendampingi Presiden Jokowi dalam pertemuan tersebut yaitu Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi.