TRENDING
BPPK Gelar Simulasi Uji Kompetensi Perpajakan Hari Ini, Libatkan 7.000 PesertaDJP Kejar Kekurangan Target Pajak Rp750,1 Triliun, Pengawasan dan Pemungutan Digital DiperkuatPMK 71/2026 Perluas Kewenangan DJP, Penelitian Keberatan Pajak Bisa Libatkan Pertukaran Informasi Lintas NegaraCukai Minuman Berpemanis Berlaku Tahun Depan, Targetkan Rp1,7 TriliunRestitusi Pajak hingga September 2026 Capai Rp198,71 Triliun, Turun 38,08 PersenPenerimaan Pajak Capai Rp1.607,6 Triliun, Ini Tiga Strategi DJP Kejar Target Sampai Akhir TahunKPP Pratama Tangerang Barat Lelang Toyota Innova 2015, Nilai Limit Rp97,37 JutaCukai Minuman Manis Berlaku Semester II-2027, Kemenkeu Bidik Penerimaan Rp1,7 TriliunBea Cukai Mulai Integrasikan X-Ray KargoMenkeu Suahasil Buka Peluang Penghapusan Sanksi Pajak hingga Dua Tahun, Ini SyaratnyaPemkot Depok Beri Diskon PBB-P2 hingga 100 Persen, Warga Bisa Manfaatkan sampai 30 November 2026Keyakinan Konsumen Indonesia Turun pada September 2026, BI Catat Indeks 118,1DJP Terbitkan 454.377 SP2DK hingga September 2026, Wajib Pajak Diminta Siapkan Bukti PendukungPengadilan Pajak Umumkan Antrean Layanan Hari Ini, Wajib Pajak Diminta Perhatikan JadwalSebanyak 25 Aset Sitaan Pajak Senilai Rp17,8 Miliar di Kalbar Segera DilelangSebanyak 420.000 Wajib Pajak Orang Pribadi Kena PPh 35%BPPK Gelar Simulasi Uji Kompetensi Perpajakan Hari Ini, Libatkan 7.000 PesertaDJP Kejar Kekurangan Target Pajak Rp750,1 Triliun, Pengawasan dan Pemungutan Digital DiperkuatPMK 71/2026 Perluas Kewenangan DJP, Penelitian Keberatan Pajak Bisa Libatkan Pertukaran Informasi Lintas NegaraCukai Minuman Berpemanis Berlaku Tahun Depan, Targetkan Rp1,7 TriliunRestitusi Pajak hingga September 2026 Capai Rp198,71 Triliun, Turun 38,08 PersenPenerimaan Pajak Capai Rp1.607,6 Triliun, Ini Tiga Strategi DJP Kejar Target Sampai Akhir TahunKPP Pratama Tangerang Barat Lelang Toyota Innova 2015, Nilai Limit Rp97,37 JutaCukai Minuman Manis Berlaku Semester II-2027, Kemenkeu Bidik Penerimaan Rp1,7 TriliunBea Cukai Mulai Integrasikan X-Ray KargoMenkeu Suahasil Buka Peluang Penghapusan Sanksi Pajak hingga Dua Tahun, Ini SyaratnyaPemkot Depok Beri Diskon PBB-P2 hingga 100 Persen, Warga Bisa Manfaatkan sampai 30 November 2026Keyakinan Konsumen Indonesia Turun pada September 2026, BI Catat Indeks 118,1DJP Terbitkan 454.377 SP2DK hingga September 2026, Wajib Pajak Diminta Siapkan Bukti PendukungPengadilan Pajak Umumkan Antrean Layanan Hari Ini, Wajib Pajak Diminta Perhatikan JadwalSebanyak 25 Aset Sitaan Pajak Senilai Rp17,8 Miliar di Kalbar Segera DilelangSebanyak 420.000 Wajib Pajak Orang Pribadi Kena PPh 35%
PajakOnline
Beranda
Berita PajaknewsHubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua beritaBerita

Presiden Jokowi: Fokus APBN 2023 Perluasan Lapangan Kerja dan Pengentasan Kemiskinan

· · pajakonline.com

PajakOnline.com—Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan pandangannya mengenai fokus pemanfaatan APBN 2023. Menurut Presiden, fokus APBN adalah perluasan lapangan kerja dan pengentasan kemiskinan.

Selain itu, APBN 2023 akan difokuskan untuk kegiatan-kegiatan dan program produktif. Targetnya, untuk penciptaan lapangan kerja sebanyak-banyaknya dan pengentasan kemiskinan. APBN 2023 juga disiapkan untuk mengantisipasi gejolak politik menjelang pemilihan umum atau Pemilu 2024.

"APBN 2023 harus fokus menyelesaikan prioritas nasional baik yang berkaitan dengan penurunan stunting penurunan kemiskinan ekstrem dan juga ketahanan pangan serta agenda menjelang pemilu," kata Presiden Jokowi.

Selain itu, Jokowi juga berharap APBN 2023 bisa mengoptimalkan transfer ke daerah, termasuk dana desa. Menurut Jokowi, transfer daerah masih punya peranan sangat besar untuk mendorong perekonomian daerah.

"Selain itu, juga APBD harus sinkron dengan APBN artinya sinkron dengan prioritas nasional yang telah saya kira bolak-balik saya sampaikan terutama terkaitan dengan ekonomi kerakyatan dan ekspor dan berkaitan dengan investasi," kata Presiden Jokowi.

Jokowi meminta para menterinya untuk ikut memastikan pengendalian inflasi. Jokowi menargetkan tingkat inflasi pada tahun ini bisa didesak turun ke bawah 5%. "Saya minta juga urusan inflasi kita keroyok bareng bareng suapaya inflasi ini bisa ditekan di bawah 5%," kata Jokowi.

Presiden optimistis perekonomian Indonesia pada tahun ini bisa melalui berbagai tantangan eksternal dan internal. Pernyataan Presiden Jokowi ini didasarkan pada capaian positif perekonomian sepanjang 2022 lalu. Pada kuartal III/2022, ekonomi berhasil tumbuh hingga 5,72%. Sementara inflasi, kendati melonjak cukup tinggi hingga 5,5%, Jokowi menilai capaian tersebut sudah cuku baik.

"Saya minta untuk juga terus dilanjutkan menekan inflasi ini dan selain dari Bank Indonesia, saya minta menteri dalam negeri untuk melanjutkan agar daerah-daerah ikut bersama-sama berpartisipasi dalam menekan inflasi agar bisa kita tekan sekecil mungkin," kata Jokowi.

Sepanjang 2022, realisasi pendapatan negara mencapai Rp2.626,4 triliun, tumbuh
30,6% (year on year). Pencapaian tersebut setara 115,9% dari target yang dipatok
dalam Peraturan Presiden (Perpres) 98/2022. "Investasi juga masih baik, kemudian kita juga akan terus memperkuat hilirisasi karena ini akan memberikan dampak yang luas bagi kesempatan kerja bagi rakyat kita dan juga akan menambah devisa bagi negara," kata Presiden Jokowi.