TRENDING
Pemerintah Pastikan Harga BBM Subsidi Tidak Naik hingga Akhir 2026Baznas Dorong Zakat Jadi Pengurang Pajak Langsung, Usulkan Reformasi Kebijakan Fiskal IndonesiaDJP Siapkan Lima Strategi Kejar Target Penerimaan Pajak hingga Akhir Tahun IniDJP dan Kejaksaan Hentikan Penuntutan Pidana Pajak, Komisaris Perusahaan Bayar Denda Damai Rp533,49 JutaRupiah Tertekan di Kisaran Rp18.300 per Dolar AS, Keputusan BI Jadi Penentu Arah PasarInsentif Pajak Kawasan Industri Masih Sepi PeminatPercepatan Restitusi Pajak Jadi Penggerak Ekonomi, Investasi, dan Daya Beli MasyarakatDJP Siapkan Laporan Perdana Pajak Digital Luar Negeri dan Marketplace, Jutaan Transaksi Sudah DiprosesJakarta Kuasai 55,8 Persen Sengketa Pajak Nasional, DJP Ungkap Daerah dengan Perkara TerbanyakBI Umumkan Keputusan Suku Bunga 18 November 2026, Pasar Menanti Arah Kebijakan Moneter dan Nasib RupiahThe Heirloom Jakarta: Merangkai Kemewahan, Seni, dan Legacy Baru Bintang Lima di Ibu KotaPenjualan Ritel Indonesia Diproyeksikan Menguat pada Oktober 2026, BI Soroti Daya Beli MasyarakatDefisit APBN Capai Rp379,3 Triliun hingga Oktober 2026, Pemerintah Jamin Fiskal Tetap TerkendaliPembayaran Pajak Jadi Lebih Mudah dengan CoretaxSebanyak 7 KPP Capai 100 Persen Target, Penerimaan Pajak Nasional Tumbuh 23,2 PersenDeposit Pajak Anjlok 49,8 Persen Menjadi Rp33,6 Triliun, Menkeu Suahasil Ungkap Dana Dialokasikan ke PPh dan PPNPemerintah Pastikan Harga BBM Subsidi Tidak Naik hingga Akhir 2026Baznas Dorong Zakat Jadi Pengurang Pajak Langsung, Usulkan Reformasi Kebijakan Fiskal IndonesiaDJP Siapkan Lima Strategi Kejar Target Penerimaan Pajak hingga Akhir Tahun IniDJP dan Kejaksaan Hentikan Penuntutan Pidana Pajak, Komisaris Perusahaan Bayar Denda Damai Rp533,49 JutaRupiah Tertekan di Kisaran Rp18.300 per Dolar AS, Keputusan BI Jadi Penentu Arah PasarInsentif Pajak Kawasan Industri Masih Sepi PeminatPercepatan Restitusi Pajak Jadi Penggerak Ekonomi, Investasi, dan Daya Beli MasyarakatDJP Siapkan Laporan Perdana Pajak Digital Luar Negeri dan Marketplace, Jutaan Transaksi Sudah DiprosesJakarta Kuasai 55,8 Persen Sengketa Pajak Nasional, DJP Ungkap Daerah dengan Perkara TerbanyakBI Umumkan Keputusan Suku Bunga 18 November 2026, Pasar Menanti Arah Kebijakan Moneter dan Nasib RupiahThe Heirloom Jakarta: Merangkai Kemewahan, Seni, dan Legacy Baru Bintang Lima di Ibu KotaPenjualan Ritel Indonesia Diproyeksikan Menguat pada Oktober 2026, BI Soroti Daya Beli MasyarakatDefisit APBN Capai Rp379,3 Triliun hingga Oktober 2026, Pemerintah Jamin Fiskal Tetap TerkendaliPembayaran Pajak Jadi Lebih Mudah dengan CoretaxSebanyak 7 KPP Capai 100 Persen Target, Penerimaan Pajak Nasional Tumbuh 23,2 PersenDeposit Pajak Anjlok 49,8 Persen Menjadi Rp33,6 Triliun, Menkeu Suahasil Ungkap Dana Dialokasikan ke PPh dan PPN
PajakOnline
Beranda
Berita Pajaknews
Hubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua berita

Headlines

Presiden Prabowo Tetapkan 77 Proyek Strategis Nasional 2025-2029

·

Presiden Prabowo Tetapkan 77 Proyek Strategis Nasional 2025-2029

PajakOnline | Presiden Prabowo Subianto menetapkan sebanyak 77 Proyek Strategis Nasional (PSN) 2025-2029. Jumlah ini jauh lebih rendah dibandingkan dengan 228 proyek dan 16 program yang tercantum dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian No. 12 Tahun 2024.

Dari total 77 proyek, sebanyak 47 di antaranya merupakan kelanjutan dari pemerintahan sebelumnya.

Prabowo hanya menambahkan 30 proyek baru dalam programnya, termasuk Program Makan Bergizi Gratis dan pembangunan tiga juta rumah.

Keputusan untuk menetapkan PSN bersifat dinamis dan akan diperbarui setiap tahun berdasarkan sejumlah faktor, seperti prioritas pembangunan, kesiapan proyek, ketersediaan pendanaan, serta persetujuan Presiden.

Hal tersebut tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025. Sebanyak 26 dari 47 proyek PSN yang dilanjutkan merupakan pengembangan kawasan industri. Dari jumlah tersebut, 18 proyek berada di Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua.

Sementara itu, beberapa proyek PSN era Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang baru ditetapkan tahun lalu tidak masuk dalam Perpres No. 12 Tahun 2025. Di antaranya adalah Pengembangan Pantai Indah Kapuk 2 serta sistem pembayaran nontunai berbasis multi lane free flow (MLFF).

Pemerintah menegaskan bahwa PSN yang dipilih bersifat dinamis dan merupakan proyek pemerintahan sebelumnya. “PSN ditetapkan sesuai dengan prioritas pembangunan, kesiapan proyek, ketersediaan pendanaan, dan persetujuan presiden,” demikian tertulis dalam Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2025, dikutip Kamis (6/3/2025).

Prabowo memutuskan untuk tidak melanjutkan PSN dari pemerintahan sebelumnya di beberapa sektor, seperti bandara, kereta api, teknologi, dan seluruh program PSN lainnya. Sektor konektivitas darat mengalami pemangkasan terbesar.

Dari 50 proyek PSN yang tercantum dalam Permenko Ekonomi No. 12 Tahun 2024, hanya tiga yang tetap berlanjut, yaitu: Jalan Tol Serang-Panimbang, Tol Probolinggo-Banyuwangi

Daftar PSN Infrastruktur yang Dilanjutkan
-Pembangunan Kampus Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII)
-Bendungan Way Apu
-Bendungan Jragung
-Bendungan Mbay
-Bendungan Bulango Ulu
-SPAM Regional Wosusokas
-SPAM Regional Benteng-Kobema
-Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN)
-Pembangunan Pelabuhan Patimban
-Pembangunan Jakarta Metropolitan Mass Rapid Transit Koridor Timur-Barat -Jakarta Sewerage System

Berita lainnya di Headlines