PajakOnline.com—Realisasi Belanja Negara mencapai Rp2.240,8 triliun atau 73,2% Pagu APBN, terkontraksi 4,7% (yoy). Komponen Belanja Pemerintah Pusat (BPP) telah terealisasi sebesar Rp1.572,2 triliun (70,0% dari Pagu), ditopang Belanja K/L sebesar Rp768,7 triliun dan Belanja non-K/L sebesar Rp803,6 triliun.
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menjelaskan dalam Konferensi Pers APBN Kita Edisi November 2023, sebanyak 57,2% dari BPP atau sebesar Rp899,1 triliun merupakan belanja yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat, baik di sektor perlindungan sosial, petani, dan UMKM, sektor Pendidikan, dan sektor infrastruktur.
Penyaluran Transfer ke Daerah (TKD) per Oktober 2023 lebih rendah dari tahun sebelumnya, mencapai Rp668,5 triliun (82,1% dari Pagu) atau turun 1,6% (yoy).
Penyaluran DBH lebih rendah 11,4% (yoy) terutama karena pada 31 Oktober 2022 terdapat penyaluran Kurang Bayar DBH, dan Dana Otonomi Khusus lebih rendah 24,9% (yoy) karena beberapa daerah belum menyampaikan syarat salur. DAK Fisik lebih rendah secara nominal, namun secara persentase penyaluran mengalami peningkatan.
Sementara, penyaluran Insentif Fiskal (IF) naik 10,1% (yoy) karena telah dilakukan penyaluran IF Kinerja kesejahteraan masyarakat sebesar 50% dari pagu. DAK Nonfisik lebih tinggi 2,3% (yoy) didukung peningkatan kepatuhan penyampaian syarat salur. DAU lebih tinggi karena telah dilakukan penyaluran tahap III DAU bidang Pendidikan, bidang Kesehatan, Bidang PU termasuk DAU untuk penggajian PPPK, dan kinerja penyaluran Dana Desa lebih baik karena insentif sudah mulai disalurkan pada bulan Oktober 2023.
