TRENDING
Tidak Lagi Pakai Kartu Izin Praktik, Verifikasi Konsultan Pajak Kini Lewat CoretaxPemkab Blitar Apresiasi Wajib Pajak dalam Gebyar Blitax Award 2026BPPK Buka Pendaftaran Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak, Kuota Hanya 50 PesertaPajak Jadi Penopang Utama Penerimaan Negara dalam APBN 2027, Target Capai Rp2.593,35 TriliunDelapan Prioritas Utama Pemerintah dalam APBN 2027, Cek!APBN 2027 Disahkan, Belanja Negara Tembus Rp4.106,3 TriliunTransaksi Pembayaran Digital Tembus 6,11 Miliar, QRIS Tumbuh 67,22 PersenHari Ini Batas Akhir Pendaftaran GloBE di Coretax, DJP Catat 1.460 WP Sudah TerdaftarKanwil DJP Jakarta Selatan I Kantongi Rp75,06 Triliun hingga Agustus 2026Pajak Karbon Ditunda, Pemerintah Pertimbangkan Dampak Harga EnergiSEMA UGM, BEM UI, dan KM ITB Gaungkan “Nestapa Indonesia”, Soroti Demokrasi hingga Transparansi AnggaranBI Dorong Pemda Pakai AI Gali Potensi Pajak DaerahBukan Lagi DJP, Pengawasan Profesi Konsultan Pajak Beralih ke Dirjen Stabilitas dan Pengembangan Sektor KeuanganBI Tahan Suku Bunga 5,75%, Stabilitas Rupiah Jadi PerhatianSebanyak 1.460 Wajib Pajak Terdaftar GloBE, Pengawasan Pajak Minimum Global DiperkuatIKH Pajak Akan Kedaluwarsa? Begini Ketentuan PerpanjangannyaTidak Lagi Pakai Kartu Izin Praktik, Verifikasi Konsultan Pajak Kini Lewat CoretaxPemkab Blitar Apresiasi Wajib Pajak dalam Gebyar Blitax Award 2026BPPK Buka Pendaftaran Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak, Kuota Hanya 50 PesertaPajak Jadi Penopang Utama Penerimaan Negara dalam APBN 2027, Target Capai Rp2.593,35 TriliunDelapan Prioritas Utama Pemerintah dalam APBN 2027, Cek!APBN 2027 Disahkan, Belanja Negara Tembus Rp4.106,3 TriliunTransaksi Pembayaran Digital Tembus 6,11 Miliar, QRIS Tumbuh 67,22 PersenHari Ini Batas Akhir Pendaftaran GloBE di Coretax, DJP Catat 1.460 WP Sudah TerdaftarKanwil DJP Jakarta Selatan I Kantongi Rp75,06 Triliun hingga Agustus 2026Pajak Karbon Ditunda, Pemerintah Pertimbangkan Dampak Harga EnergiSEMA UGM, BEM UI, dan KM ITB Gaungkan “Nestapa Indonesia”, Soroti Demokrasi hingga Transparansi AnggaranBI Dorong Pemda Pakai AI Gali Potensi Pajak DaerahBukan Lagi DJP, Pengawasan Profesi Konsultan Pajak Beralih ke Dirjen Stabilitas dan Pengembangan Sektor KeuanganBI Tahan Suku Bunga 5,75%, Stabilitas Rupiah Jadi PerhatianSebanyak 1.460 Wajib Pajak Terdaftar GloBE, Pengawasan Pajak Minimum Global DiperkuatIKH Pajak Akan Kedaluwarsa? Begini Ketentuan Perpanjangannya
PajakOnline
BerandaBerita Pajak
Kalkulator PajakHubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua beritaBerita

Realisasi Belanja Negara Capai Rp490 Triliun Hingga Maret 2022

Redaksi PajakOnline · 21 Apr 2022, 12.00 WIB · pajakonline.com

PajakOnline.com—APBN bekerja keras melalui belanja negara yang didukung oleh program-program penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi. Sementara itu, pembiayaan investasi didorong untuk mendukung pembangunan di sektor prioritas dan upaya pemulihan ekonomi.

“Belanja negara kita telah mencapai Rp490,6 triliun. Ini adalah 18,1% dari total APBN yang akan kita belanjakan tahun ini, dimana belanja Kementerian/Lembaga (K/L) mencapai Rp150 triliun (15,9% terhadap APBN), belanja non K/L mencapai Rp164,2 triliun (16,4% dari APBN), sedangkan Transfer ke Daerah dan Dana Desa telah terealisasi sebesar Rp176,5 triliun atau (22,9%),” kata Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers APBN Kita Edisi April 2022.

Pada pos belanja K/L, belanja negara dimanfaatkan untuk pembayaran gaji dan tunjangan rutin, kegiatan operasional K/L, program kegiatan K/L mulai dari pengadaan peralatan dan mesin, jalan, jaringan, serta penyaluran berbagai bantuan sosial (bansos) ke masyarakat.

Sedangkan realisasi pos belanja non K/L didukung terutama oleh penyaluran subsidi energi, pembayaran pensiunan, serta jaminan kesehatan. Sementara itu, pada pos TKDD realisasinya didukung oleh kepatuhan daerah dalam menyampaikan syarat salur yang lebih baik dan penyaluran dana BOS reguler TA 2022 tahap I.

Di sisi lain, untuk faktor pembiayaan investasi juga sudah terealisasi Rp15 triliun sampai dengan 14 April 2022. Hal ini juga mendukung kegiatan investasi pemerintah. baik dalam bentuk pembangunan jalan melalui belanja BLU Lembaga Manajemen Aset Negara sebesar Rp10 triliun, dan juga investasi pemerintah di bidang perumahan yaitu untuk fasilitas likuiditas perumahan yang telah terealisasi Rp4 triliun, serta untuk BLU LDKPI sebesar Rp1 triliun.

“Artinya disini APBN sejalan dengan pemulihan ekonomi juga ikut bekerja menopang pemulihan ekonomi dan terus mendukung program-program dari mulai program penanganan Covid yang belum berakhir dan program untuk memulihkan ekonomi nasional kita, terutama dengan membelanjakan atau membiayai kegiatan-kegiatan yang menjadi prioritas dari pembangunan,” kata Menkeu Sri Mulyani.