TRENDING
Penerimaan Pajak Kanwil DJP Banten Capai Rp48,24 Triliun hingga Agustus 2026Kurs Pajak Terbaru Ditetapkan, Dolar AS Naik Jadi Rp17.863DJP Gandeng 5 Bank dan 1 Fintech, Pungut PPN Transaksi Digital Luar NegeriTidak Lagi Pakai Kartu Izin Praktik, Verifikasi Konsultan Pajak Kini Lewat CoretaxPemkab Blitar Apresiasi Wajib Pajak dalam Gebyar Blitax Award 2026BPPK Buka Pendaftaran Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak, Kuota Hanya 50 PesertaPajak Jadi Penopang Utama Penerimaan Negara dalam APBN 2027, Target Capai Rp2.593,35 TriliunDelapan Prioritas Utama Pemerintah dalam APBN 2027, Cek!APBN 2027 Disahkan, Belanja Negara Tembus Rp4.106,3 TriliunTransaksi Pembayaran Digital Tembus 6,11 Miliar, QRIS Tumbuh 67,22 PersenHari Ini Batas Akhir Pendaftaran GloBE di Coretax, DJP Catat 1.460 WP Sudah TerdaftarKanwil DJP Jakarta Selatan I Kantongi Rp75,06 Triliun hingga Agustus 2026Pajak Karbon Ditunda, Pemerintah Pertimbangkan Dampak Harga EnergiSEMA UGM, BEM UI, dan KM ITB Gaungkan “Nestapa Indonesia”, Soroti Demokrasi hingga Transparansi AnggaranBI Dorong Pemda Pakai AI Gali Potensi Pajak DaerahBukan Lagi DJP, Pengawasan Profesi Konsultan Pajak Beralih ke Dirjen Stabilitas dan Pengembangan Sektor KeuanganPenerimaan Pajak Kanwil DJP Banten Capai Rp48,24 Triliun hingga Agustus 2026Kurs Pajak Terbaru Ditetapkan, Dolar AS Naik Jadi Rp17.863DJP Gandeng 5 Bank dan 1 Fintech, Pungut PPN Transaksi Digital Luar NegeriTidak Lagi Pakai Kartu Izin Praktik, Verifikasi Konsultan Pajak Kini Lewat CoretaxPemkab Blitar Apresiasi Wajib Pajak dalam Gebyar Blitax Award 2026BPPK Buka Pendaftaran Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak, Kuota Hanya 50 PesertaPajak Jadi Penopang Utama Penerimaan Negara dalam APBN 2027, Target Capai Rp2.593,35 TriliunDelapan Prioritas Utama Pemerintah dalam APBN 2027, Cek!APBN 2027 Disahkan, Belanja Negara Tembus Rp4.106,3 TriliunTransaksi Pembayaran Digital Tembus 6,11 Miliar, QRIS Tumbuh 67,22 PersenHari Ini Batas Akhir Pendaftaran GloBE di Coretax, DJP Catat 1.460 WP Sudah TerdaftarKanwil DJP Jakarta Selatan I Kantongi Rp75,06 Triliun hingga Agustus 2026Pajak Karbon Ditunda, Pemerintah Pertimbangkan Dampak Harga EnergiSEMA UGM, BEM UI, dan KM ITB Gaungkan “Nestapa Indonesia”, Soroti Demokrasi hingga Transparansi AnggaranBI Dorong Pemda Pakai AI Gali Potensi Pajak DaerahBukan Lagi DJP, Pengawasan Profesi Konsultan Pajak Beralih ke Dirjen Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan
PajakOnline Logo
PajakOnline
BerandaBerita Pajak
Kalkulator PajakHubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua beritaBerita

Realisasi Penerimaan Pajak Kanwil DJP Sumbar dan Jambi Capai Rp2,28 Triliun hingga Mei 2024

Redaksi PajakOnline · 9 Jul 2024, 06.25 WIB · pajakonline.com

PajakOnline.com—Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Sumatera Barat (Sumbar) dan Jambi mencatatkan realisasi penerimaan pajak sebesar Rp2,28 triliun hingga Mei 2024. Nominal tersebut setara 35,5% dari target APBN sebesar Rp6,44 triliun.

Kepala Kanwil DJP Sumbar dan Jambi Etty Rachmiyanthi mengungkapkan realisasi tersebut tumbuh 1,24% dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya (year on year/yoy). "Kinerja penerimaan pajak hingga Mei dipengaruhi oleh beberapa faktor, termasuk pemberlakuan tarif efektif PPh Pasal 21 mulai 1 Januari 2024 yang menyebabkan kenaikan penerimaan PPh Pasal 21, serta peningkatan setoran PPh Final dari instansi pemerintah," kata Etty, dikutip Senin (1/7/2024).

Secara regional, pertumbuhan penerimaan pajak hingga Mei 2024 cukup baik, didorong oleh kinerja positif di empat KPP Pratama di Sumbar. Namun, KPP Pratama Padang Satu mengalami kontraksi karena penurunan setoran PPh Pasal 25/29 Badan sebesar Rp241,2 miliar dibandingkan dengan periode yang sama pada 2023.

Selama Januari hingga Mei 2024, mayoritas jenis pajak mencatat pertumbuhan positif. PPh Pasal 21 tumbuh seiring penerapan tarif efektif Pasal 21 mulai 1 Januari 2024. Sebaliknya, PPh Pasal 23 terkontraksi akibat penurunan setoran masa pada sektor pertambangan dan penggalian.

PPh Orang Pribadi tumbuh positif seiring dengan peningkatan pembayaran tahunan (Pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi berakhir pada 31 Maret 2024). PPh Pasal 25/29 Badan mengalami pertumbuhan negatif akibat besarnya restitusi, sementara PPh Final tumbuh positif karena peningkatan setoran di sektor konstruksi.

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) juga tumbuh positif, didorong kenaikan setoran PBB Perkebunan dan PBB Kehutanan sebesar Rp239,9 juta. Penerimaan pajak terutama didukung oleh lima sektor utama: perdagangan besar dan eceran, reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor, aktivitas keuangan dan asuransi, administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial, serta pengadaan listrik.

Sektor industri pengolahan mencatat pertumbuhan negatif, namun lebih baik dibandingkan tahun 2023. Sektor pengadaan listrik tumbuh sangat baik berkat kenaikan pembayaran PPh Pasal 21, pembayaran sekaligus jaminan hari tua, uang tebusan pensiun, dan uang pesangon. "Kami berharap kinerja ini terus membaik pada triwulan II-2024," pungkas Etty Rachmiyanthi.