TRENDING
Tidak Lagi Pakai Kartu Izin Praktik, Verifikasi Konsultan Pajak Kini Lewat CoretaxPemkab Blitar Apresiasi Wajib Pajak dalam Gebyar Blitax Award 2026BPPK Buka Pendaftaran Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak, Kuota Hanya 50 PesertaPajak Jadi Penopang Utama Penerimaan Negara dalam APBN 2027, Target Capai Rp2.593,35 TriliunDelapan Prioritas Utama Pemerintah dalam APBN 2027, Cek!APBN 2027 Disahkan, Belanja Negara Tembus Rp4.106,3 TriliunTransaksi Pembayaran Digital Tembus 6,11 Miliar, QRIS Tumbuh 67,22 PersenHari Ini Batas Akhir Pendaftaran GloBE di Coretax, DJP Catat 1.460 WP Sudah TerdaftarKanwil DJP Jakarta Selatan I Kantongi Rp75,06 Triliun hingga Agustus 2026Pajak Karbon Ditunda, Pemerintah Pertimbangkan Dampak Harga EnergiSEMA UGM, BEM UI, dan KM ITB Gaungkan “Nestapa Indonesia”, Soroti Demokrasi hingga Transparansi AnggaranBI Dorong Pemda Pakai AI Gali Potensi Pajak DaerahBukan Lagi DJP, Pengawasan Profesi Konsultan Pajak Beralih ke Dirjen Stabilitas dan Pengembangan Sektor KeuanganBI Tahan Suku Bunga 5,75%, Stabilitas Rupiah Jadi PerhatianSebanyak 1.460 Wajib Pajak Terdaftar GloBE, Pengawasan Pajak Minimum Global DiperkuatIKH Pajak Akan Kedaluwarsa? Begini Ketentuan PerpanjangannyaTidak Lagi Pakai Kartu Izin Praktik, Verifikasi Konsultan Pajak Kini Lewat CoretaxPemkab Blitar Apresiasi Wajib Pajak dalam Gebyar Blitax Award 2026BPPK Buka Pendaftaran Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak, Kuota Hanya 50 PesertaPajak Jadi Penopang Utama Penerimaan Negara dalam APBN 2027, Target Capai Rp2.593,35 TriliunDelapan Prioritas Utama Pemerintah dalam APBN 2027, Cek!APBN 2027 Disahkan, Belanja Negara Tembus Rp4.106,3 TriliunTransaksi Pembayaran Digital Tembus 6,11 Miliar, QRIS Tumbuh 67,22 PersenHari Ini Batas Akhir Pendaftaran GloBE di Coretax, DJP Catat 1.460 WP Sudah TerdaftarKanwil DJP Jakarta Selatan I Kantongi Rp75,06 Triliun hingga Agustus 2026Pajak Karbon Ditunda, Pemerintah Pertimbangkan Dampak Harga EnergiSEMA UGM, BEM UI, dan KM ITB Gaungkan “Nestapa Indonesia”, Soroti Demokrasi hingga Transparansi AnggaranBI Dorong Pemda Pakai AI Gali Potensi Pajak DaerahBukan Lagi DJP, Pengawasan Profesi Konsultan Pajak Beralih ke Dirjen Stabilitas dan Pengembangan Sektor KeuanganBI Tahan Suku Bunga 5,75%, Stabilitas Rupiah Jadi PerhatianSebanyak 1.460 Wajib Pajak Terdaftar GloBE, Pengawasan Pajak Minimum Global DiperkuatIKH Pajak Akan Kedaluwarsa? Begini Ketentuan Perpanjangannya
PajakOnline
BerandaBerita Pajak
Kalkulator PajakHubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua beritaBerita

Rekrutmen CPNS dan PPPK Dibuka Mei 2024, Berikut Formasi Rinciannya

Redaksi PajakOnline · 5 Mei 2024, 14.10 WIB · pajakonline.com

PajakOnline.com—Pemerintah membuka formasi CPNS 2024 sebanyak 2,3 juta yang terdiri dari 690.822 formasi bagi lulusan baru (fresh graduate) dan 1.605.694 formasi untuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Berikut ini rincian jumlah formasi lowongan CPNS tahun 2024;

Formasi CPNS 2024

1. Formasi Pusat

• 207.247 CPNS umum atau fresh graduate

• 15.460 formasi untuk dosen 191.787 untuk tenaga guru, kesehatan, dan teknis.

2. Formasi PPPK

• 221.936 formasi PPPK untuk tenaga guru, kesehatan, dan teknis.

3. Formasi Daerah

• 483.575 formasi untuk tenaga teknis daerah

• 419.146 formasi PPPK guru

• 417.196 formasi PPPK tenaga kesehatan

• 547.416 formasi PPPK tenaga teknis

Formasi CPNS 2024 Seluruh Jurusan dari SMA hingga S1

A. SMA Sederajat

1. Kemenkumham

-Penjaga Tahanan

-Pemeriksa Keimigrasian

2. Kejaksaan

-Penjaga Tahanan

-Pengelola Penanganan Perkara

3. Badan Intelijen Negara (BIN)

-Asisten Penata Kelola Intelijen

-Pengadministrasian Rekam

-Medis dan Informasi

-Pramu Laboratorium

4. BKKBN

-Pemula - Petugas Lapangan Keluarga Berencana

5. Kementerian ESDM

-Pengamat Gunung Api

B. D-III Semua Jurusan

1. KPK
-Terampil - Pranata Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

S1 Semua Jurusan

-Analis Kebijakan

-Penggerak Swadaya Masyarakat

-Penyuluh Sosial

-Auditor

-Pemeriksa

-Widyaswara (Instruktur/Pengajar/Pelatih)

-Pengawasan Penyelenggara Urusan Pemerintah Daerah Pekerja Sosial

-Perencana

-Perekayasa

-Analis Kebijakan