TRENDING

Kapolri Suyudi Mutasi 88 Perwira, 19 Kapolda Berganti DJP Terbitkan 454.377 SP2DK hingga September 2026 PTKP Bisa Naik 2027, DJP Siapkan Strategi Perluas Basis Pajak Tax Goes to Campus, DJP Banten Tingkatkan Kesadaran Pajak Generasi Muda UPH DJP Terus Kejar Pajak Orang Kaya Pemajakan Marketplace Dimajukan Jadi 1 Oktober, Begini Alasan DJP Hari Ini Sertijab Kapolri Baru dan Pelepasan Listyo Sigit KPK Periksa Pegawai Adaro dan Dua Pegawai Pajak, Uang Lebih dari Rp1 Miliar Disita PMI Manufaktur Indonesia Kembali Ekspansif, Tembus 52,4 Rupiah Dekati Rp18.000 per Dolar AS, Pasar Dibayangi Tekanan Global Enam Pihak Ditunjuk Pungut PPN dalam Transaksi Digital Luar Negeri Pendaftaran USKP Periode III 2026 Dibuka, Jadi Ujian Mengulang Terakhir Masa Transisi Tarif Bunga Sanksi Pajak Oktober 2026 Turun, Ini Rinciannya Pemungutan PPh Pasal 22 Marketplace Mulai Dilaksanakan 1 Oktober 2026 Pemerintah Mulai Terapkan SPP-TDLN Prabowo Rombak Kabinet Merah Putih, 18 Pejabat Dilantik: Suyudi Jadi Kapolri, Listyo Sigit Pimpin KSP Kapolri Suyudi Mutasi 88 Perwira, 19 Kapolda Berganti DJP Terbitkan 454.377 SP2DK hingga September 2026 PTKP Bisa Naik 2027, DJP Siapkan Strategi Perluas Basis Pajak Tax Goes to Campus, DJP Banten Tingkatkan Kesadaran Pajak Generasi Muda UPH DJP Terus Kejar Pajak Orang Kaya Pemajakan Marketplace Dimajukan Jadi 1 Oktober, Begini Alasan DJP Hari Ini Sertijab Kapolri Baru dan Pelepasan Listyo Sigit KPK Periksa Pegawai Adaro dan Dua Pegawai Pajak, Uang Lebih dari Rp1 Miliar Disita PMI Manufaktur Indonesia Kembali Ekspansif, Tembus 52,4 Rupiah Dekati Rp18.000 per Dolar AS, Pasar Dibayangi Tekanan Global Enam Pihak Ditunjuk Pungut PPN dalam Transaksi Digital Luar Negeri Pendaftaran USKP Periode III 2026 Dibuka, Jadi Ujian Mengulang Terakhir Masa Transisi Tarif Bunga Sanksi Pajak Oktober 2026 Turun, Ini Rinciannya Pemungutan PPh Pasal 22 Marketplace Mulai Dilaksanakan 1 Oktober 2026 Pemerintah Mulai Terapkan SPP-TDLN Prabowo Rombak Kabinet Merah Putih, 18 Pejabat Dilantik: Suyudi Jadi Kapolri, Listyo Sigit Pimpin KSP

(021) 5050-4316 WhatsApp Partner 087792001940

Beranda Berita Pajak

Kalkulator Pajak Hubungi Kami Kebijakan Privasi

← Semua beritaBerita

Sanksi dalam Akuntansi

Redaksi PajakOnline · 13 Apr 2021, 13.07 WIB · pajakonline.com

PajakOnline.com—

1. Sanksi dalam Akuntansi

-	Secara akuntansi , sanksi bunga dan denda yang ditanggung perusahaan merupakan beban tambahan dalam tahun berjalan.
-	Perusahaan yang melakukan pembelian dan memperoleh sanksi, maka sanksi tersebut tidak boleh dimasukkan ke dalam harga perolehan tetapi diperlakukan sebagai beban tambahan yang bukan bagian dari harga yang seharusnya dibayarkan.

Contoh 1 :

Tanggal 5 Januari 2003, PT Beta membeli 10 unit TaxGuide dari PT MUC dengan total harga Rp 10.000.000,- secara kredit. Apabila PT Beta melunasi hutang dalam jangka waktu 10 hari sejak tanggal pembelian, PT MUC akan memberikan potongan harga sebesar 10%. Namun, jika PT Beta terlambat melunasi hutangnya, akan dikenakan sanksi sebesar 2% dari harga jual dan tidak mendapat potongan harga. Secara akuntansi , pencatatan sanksi tersebut sbb :
a)	Saat pembelian dengan potongan harga 10%
	PPN masukan	Rp 900.000,-
	Pembelian	Rp 10.000.000,-
	Utang Dagang					Rp 9.900.000,-
	Potongan pembelian					Rp 1.000.000,-
b)	Saat pembelian tanpa potongan harga
	Pembelian	Rp 10.000.000,-
	PPN masukan	Rp 1.000.000,-
	Utang Dagang					Rp11.000.000,-
c)	Saat pelunasan dengan potongan harga
	Utang Dagang			Rp 9.900.000,-
	Potongan pembelian			Rp 1.000.000,-
	Kas					Rp 10.900.000,-
d)	Saat pelunasan apabila dikenakan sanksi 2%
	Utang Dagang		Rp 11.000.000,-
	Sanksi keterlambatan		Rp 200.000,-
	Kas				Rp 11.200.000,-

Pada sisi penjual, denda yang dikenakan terhadap pembeli merupakan penghasilan tambahan. Namun, berdasarkan surat Dirjen Pajak, sanksi keterlambatan tersebut bukan objek PPN. Pencatatan transaksi tersebut bagi PT MUC sbb :
a)	Saat penjualan
	Piutang dagang	Rp 10.000.000,-
	Potongan penjualan	Rp 1.000.000,-
	PPN keluaran		Rp 1.000.000,-
	Penjualan		Rp 10.000.000,-
b)	Saat penerimaan pembayaran
	Kas	Rp 10.000.000,-
	Piutang dagang		Rp 10.000.000,-
c)	Saat penerimaan apabila pembeli memperoleh sanksi 2%
	Kas	Rp 11.200.000,-
	Piutang dagang		Rp 11.000.000,-
	Sanksi keterlambatan		Rp 200.000,-

2. Sanksi Administrasi Perpajakan

-	Sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundang-undangan di bidang perpajakan, tidak boleh dibebankan sebagai biaya (non-deductible).