TRENDING
Pemerintah Pastikan Harga BBM Subsidi Tidak Naik hingga Akhir 2026Baznas Dorong Zakat Jadi Pengurang Pajak Langsung, Usulkan Reformasi Kebijakan Fiskal IndonesiaDJP Siapkan Lima Strategi Kejar Target Penerimaan Pajak hingga Akhir Tahun IniDJP dan Kejaksaan Hentikan Penuntutan Pidana Pajak, Komisaris Perusahaan Bayar Denda Damai Rp533,49 JutaRupiah Tertekan di Kisaran Rp18.300 per Dolar AS, Keputusan BI Jadi Penentu Arah PasarInsentif Pajak Kawasan Industri Masih Sepi PeminatPercepatan Restitusi Pajak Jadi Penggerak Ekonomi, Investasi, dan Daya Beli MasyarakatDJP Siapkan Laporan Perdana Pajak Digital Luar Negeri dan Marketplace, Jutaan Transaksi Sudah DiprosesJakarta Kuasai 55,8 Persen Sengketa Pajak Nasional, DJP Ungkap Daerah dengan Perkara TerbanyakBI Umumkan Keputusan Suku Bunga 18 November 2026, Pasar Menanti Arah Kebijakan Moneter dan Nasib RupiahThe Heirloom Jakarta: Merangkai Kemewahan, Seni, dan Legacy Baru Bintang Lima di Ibu KotaPenjualan Ritel Indonesia Diproyeksikan Menguat pada Oktober 2026, BI Soroti Daya Beli MasyarakatDefisit APBN Capai Rp379,3 Triliun hingga Oktober 2026, Pemerintah Jamin Fiskal Tetap TerkendaliPembayaran Pajak Jadi Lebih Mudah dengan CoretaxSebanyak 7 KPP Capai 100 Persen Target, Penerimaan Pajak Nasional Tumbuh 23,2 PersenDeposit Pajak Anjlok 49,8 Persen Menjadi Rp33,6 Triliun, Menkeu Suahasil Ungkap Dana Dialokasikan ke PPh dan PPNPemerintah Pastikan Harga BBM Subsidi Tidak Naik hingga Akhir 2026Baznas Dorong Zakat Jadi Pengurang Pajak Langsung, Usulkan Reformasi Kebijakan Fiskal IndonesiaDJP Siapkan Lima Strategi Kejar Target Penerimaan Pajak hingga Akhir Tahun IniDJP dan Kejaksaan Hentikan Penuntutan Pidana Pajak, Komisaris Perusahaan Bayar Denda Damai Rp533,49 JutaRupiah Tertekan di Kisaran Rp18.300 per Dolar AS, Keputusan BI Jadi Penentu Arah PasarInsentif Pajak Kawasan Industri Masih Sepi PeminatPercepatan Restitusi Pajak Jadi Penggerak Ekonomi, Investasi, dan Daya Beli MasyarakatDJP Siapkan Laporan Perdana Pajak Digital Luar Negeri dan Marketplace, Jutaan Transaksi Sudah DiprosesJakarta Kuasai 55,8 Persen Sengketa Pajak Nasional, DJP Ungkap Daerah dengan Perkara TerbanyakBI Umumkan Keputusan Suku Bunga 18 November 2026, Pasar Menanti Arah Kebijakan Moneter dan Nasib RupiahThe Heirloom Jakarta: Merangkai Kemewahan, Seni, dan Legacy Baru Bintang Lima di Ibu KotaPenjualan Ritel Indonesia Diproyeksikan Menguat pada Oktober 2026, BI Soroti Daya Beli MasyarakatDefisit APBN Capai Rp379,3 Triliun hingga Oktober 2026, Pemerintah Jamin Fiskal Tetap TerkendaliPembayaran Pajak Jadi Lebih Mudah dengan CoretaxSebanyak 7 KPP Capai 100 Persen Target, Penerimaan Pajak Nasional Tumbuh 23,2 PersenDeposit Pajak Anjlok 49,8 Persen Menjadi Rp33,6 Triliun, Menkeu Suahasil Ungkap Dana Dialokasikan ke PPh dan PPN
PajakOnline
Beranda
Berita Pajaknews
Hubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua berita

Headlines

Soal Login DJP Online Pakai NIK/KTP, Berikut Ini Penjelasannya

· ·

Soal Login DJP Online Pakai NIK/KTP, Berikut Ini Penjelasannya

PajakOnline.com—Wajib pajak yang data identitas perpajakan dan kependudukannya sudah dilakukan pemadanan bisa melakukan login DJP Online menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) alias KTP.

Pada halaman depan DJP Online, jumlah digit pada kolom NIK/NPWP sudah tidak dibatasi sebanyak 15 digit seperti sebelumnya.

"Dulu tidak bisa kita meng-input format 16 digit NIK kita di DJP Online, kalau sekarang sudah dibuka. Jadi sudah bisa diakses, kita bisa menginput NIK kita," kata Penyuluh Pajak Ahli Pertama DJP Iqbal Rahadian dalam TaxLive: Seputar NPWP, dikutip hari ini.

Apabila wajib pajak belum bisa login DJP Online menggunakan NIK, wajib pajak perlu masuk ke akun DJP Online menggunakan NPWP 15 digit dan selanjutnya melakukan validasi NIK.

Apabila setelah melakukan proses validasi ternyata NIK masih juga dinyatakan belum valid, artinya data NIK dan NPWP wajib pajak masih dalam proses pemadanan.

"Ini belum valid terkait dengan pemadanan data NIK dari Dukcapil dan data milik DJP yaitu NPWP itu masih dalam proses terus menerus," ujar Iqbal.

Wajib pajak yang sudah bisa melakukan login akun DJP Online menggunakan NIK belum bisa seluruhnya menggunakan NIK tersebut untuk seluruh layanan perpajakan.

NPWP dengan format 15 digit masih dapat digunakan hingga 31 Desember 2023 mengingat hanya sebagian layanan administrasi perpajakan yang sudah bisa menggunakan NIK.

NIK baru digunakan untuk seluruh layanan administrasi perpajakan oleh DJP maupun pihak lain sejak 1 Januari 2024.

Berita lainnya di Headlines