TRENDING
Tidak Lagi Pakai Kartu Izin Praktik, Verifikasi Konsultan Pajak Kini Lewat CoretaxPemkab Blitar Apresiasi Wajib Pajak dalam Gebyar Blitax Award 2026BPPK Buka Pendaftaran Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak, Kuota Hanya 50 PesertaPajak Jadi Penopang Utama Penerimaan Negara dalam APBN 2027, Target Capai Rp2.593,35 TriliunDelapan Prioritas Utama Pemerintah dalam APBN 2027, Cek!APBN 2027 Disahkan, Belanja Negara Tembus Rp4.106,3 TriliunTransaksi Pembayaran Digital Tembus 6,11 Miliar, QRIS Tumbuh 67,22 PersenHari Ini Batas Akhir Pendaftaran GloBE di Coretax, DJP Catat 1.460 WP Sudah TerdaftarKanwil DJP Jakarta Selatan I Kantongi Rp75,06 Triliun hingga Agustus 2026Pajak Karbon Ditunda, Pemerintah Pertimbangkan Dampak Harga EnergiSEMA UGM, BEM UI, dan KM ITB Gaungkan “Nestapa Indonesia”, Soroti Demokrasi hingga Transparansi AnggaranBI Dorong Pemda Pakai AI Gali Potensi Pajak DaerahBukan Lagi DJP, Pengawasan Profesi Konsultan Pajak Beralih ke Dirjen Stabilitas dan Pengembangan Sektor KeuanganBI Tahan Suku Bunga 5,75%, Stabilitas Rupiah Jadi PerhatianSebanyak 1.460 Wajib Pajak Terdaftar GloBE, Pengawasan Pajak Minimum Global DiperkuatIKH Pajak Akan Kedaluwarsa? Begini Ketentuan PerpanjangannyaTidak Lagi Pakai Kartu Izin Praktik, Verifikasi Konsultan Pajak Kini Lewat CoretaxPemkab Blitar Apresiasi Wajib Pajak dalam Gebyar Blitax Award 2026BPPK Buka Pendaftaran Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak, Kuota Hanya 50 PesertaPajak Jadi Penopang Utama Penerimaan Negara dalam APBN 2027, Target Capai Rp2.593,35 TriliunDelapan Prioritas Utama Pemerintah dalam APBN 2027, Cek!APBN 2027 Disahkan, Belanja Negara Tembus Rp4.106,3 TriliunTransaksi Pembayaran Digital Tembus 6,11 Miliar, QRIS Tumbuh 67,22 PersenHari Ini Batas Akhir Pendaftaran GloBE di Coretax, DJP Catat 1.460 WP Sudah TerdaftarKanwil DJP Jakarta Selatan I Kantongi Rp75,06 Triliun hingga Agustus 2026Pajak Karbon Ditunda, Pemerintah Pertimbangkan Dampak Harga EnergiSEMA UGM, BEM UI, dan KM ITB Gaungkan “Nestapa Indonesia”, Soroti Demokrasi hingga Transparansi AnggaranBI Dorong Pemda Pakai AI Gali Potensi Pajak DaerahBukan Lagi DJP, Pengawasan Profesi Konsultan Pajak Beralih ke Dirjen Stabilitas dan Pengembangan Sektor KeuanganBI Tahan Suku Bunga 5,75%, Stabilitas Rupiah Jadi PerhatianSebanyak 1.460 Wajib Pajak Terdaftar GloBE, Pengawasan Pajak Minimum Global DiperkuatIKH Pajak Akan Kedaluwarsa? Begini Ketentuan Perpanjangannya
PajakOnline Logo
PajakOnline
BerandaBerita Pajak
Kalkulator PajakHubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua beritaBerita

Soal Pandora Papers, Ini Respons DJP

Redaksi PajakOnline · 11 Okt 2021, 02.30 WIB · pajakonline.com

PajakOnline.com—Direktorat Jenderal Pajak (DJP) akan membuka dan mempelajari dokumen Pandora Papers. Data yang dirilis dalam laporan jurnalisme investigatif dunia ini bisa dipergunakan untuk mendukung pengawasan kepatuhan wajib pajak dalam negeri. Namun, DJP menyatakan belum menerima informasi atau dokumen terkait hal tersebut.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP Neilmaldrin Noor mengatakan, DJP sendiri dapat menggunakan data eksternal demi mendukung proses pengawasan terhadap wajib pajak. Hal tersebut berlaku juga untuk data yang tersaji dalam Pandora Papers.

"Prinsipnya DJP terbuka terhadap semua informasi dan masukan dan akan ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku," kata Neil saat kami hubungi hari ini.

Dokumen Pandora Papers beredar sejak pekan lalu atau Minggu (3/10/2021), diterbitkan oleh konsorsium media; International Consortium of Investigative Journalist (ICIJ).

Yang menghebohkan, karena banyak mencatut nama-nama pejabat, pengusaha hingga politisi negara di berbagai belahan dunia. Laporan dokumen berisi 11,9 juta file dengan volume data mencapai hampir 3 terabita ini berisi dokumen finansial rahasia kesepakatan bisnis dan kepemilikan perusahaan di negara suaka pajak.

Kami kutip dari AFP, ICIJ menemukan hampir 1.000 perusahaan di negara surga pajak dengan 336 politisi tingkat tinggi dan pejabat publik berbagai negara.

Nama yang tercantum dalam Pandora Papers mayoritas orang terkemuka dunia. Tersebut nama Presiden Rusia Vladimir Putin hingga Raja Yordania Abdullah II.

Untuk pejabat Indonesia, salah satunya yang disebut-sebut dokumen Pandora Papers adalah Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi RI (Menkomarves) Luhut Binsar Pandjaitan. Dalam laporan itu, Luhut dikaitkan dengan perusahaan asal Republik Panama, yaitu Petrocapital S.A.