TRENDING
Pemerintah Pastikan Harga BBM Subsidi Tidak Naik hingga Akhir 2026Baznas Dorong Zakat Jadi Pengurang Pajak Langsung, Usulkan Reformasi Kebijakan Fiskal IndonesiaDJP Siapkan Lima Strategi Kejar Target Penerimaan Pajak hingga Akhir Tahun IniDJP dan Kejaksaan Hentikan Penuntutan Pidana Pajak, Komisaris Perusahaan Bayar Denda Damai Rp533,49 JutaRupiah Tertekan di Kisaran Rp18.300 per Dolar AS, Keputusan BI Jadi Penentu Arah PasarInsentif Pajak Kawasan Industri Masih Sepi PeminatPercepatan Restitusi Pajak Jadi Penggerak Ekonomi, Investasi, dan Daya Beli MasyarakatDJP Siapkan Laporan Perdana Pajak Digital Luar Negeri dan Marketplace, Jutaan Transaksi Sudah DiprosesJakarta Kuasai 55,8 Persen Sengketa Pajak Nasional, DJP Ungkap Daerah dengan Perkara TerbanyakBI Umumkan Keputusan Suku Bunga 18 November 2026, Pasar Menanti Arah Kebijakan Moneter dan Nasib RupiahThe Heirloom Jakarta: Merangkai Kemewahan, Seni, dan Legacy Baru Bintang Lima di Ibu KotaPenjualan Ritel Indonesia Diproyeksikan Menguat pada Oktober 2026, BI Soroti Daya Beli MasyarakatDefisit APBN Capai Rp379,3 Triliun hingga Oktober 2026, Pemerintah Jamin Fiskal Tetap TerkendaliPembayaran Pajak Jadi Lebih Mudah dengan CoretaxSebanyak 7 KPP Capai 100 Persen Target, Penerimaan Pajak Nasional Tumbuh 23,2 PersenDeposit Pajak Anjlok 49,8 Persen Menjadi Rp33,6 Triliun, Menkeu Suahasil Ungkap Dana Dialokasikan ke PPh dan PPNPemerintah Pastikan Harga BBM Subsidi Tidak Naik hingga Akhir 2026Baznas Dorong Zakat Jadi Pengurang Pajak Langsung, Usulkan Reformasi Kebijakan Fiskal IndonesiaDJP Siapkan Lima Strategi Kejar Target Penerimaan Pajak hingga Akhir Tahun IniDJP dan Kejaksaan Hentikan Penuntutan Pidana Pajak, Komisaris Perusahaan Bayar Denda Damai Rp533,49 JutaRupiah Tertekan di Kisaran Rp18.300 per Dolar AS, Keputusan BI Jadi Penentu Arah PasarInsentif Pajak Kawasan Industri Masih Sepi PeminatPercepatan Restitusi Pajak Jadi Penggerak Ekonomi, Investasi, dan Daya Beli MasyarakatDJP Siapkan Laporan Perdana Pajak Digital Luar Negeri dan Marketplace, Jutaan Transaksi Sudah DiprosesJakarta Kuasai 55,8 Persen Sengketa Pajak Nasional, DJP Ungkap Daerah dengan Perkara TerbanyakBI Umumkan Keputusan Suku Bunga 18 November 2026, Pasar Menanti Arah Kebijakan Moneter dan Nasib RupiahThe Heirloom Jakarta: Merangkai Kemewahan, Seni, dan Legacy Baru Bintang Lima di Ibu KotaPenjualan Ritel Indonesia Diproyeksikan Menguat pada Oktober 2026, BI Soroti Daya Beli MasyarakatDefisit APBN Capai Rp379,3 Triliun hingga Oktober 2026, Pemerintah Jamin Fiskal Tetap TerkendaliPembayaran Pajak Jadi Lebih Mudah dengan CoretaxSebanyak 7 KPP Capai 100 Persen Target, Penerimaan Pajak Nasional Tumbuh 23,2 PersenDeposit Pajak Anjlok 49,8 Persen Menjadi Rp33,6 Triliun, Menkeu Suahasil Ungkap Dana Dialokasikan ke PPh dan PPN
PajakOnline
Beranda
Berita Pajaknews
Hubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua berita

Headlines

Stabilitas Ekonomi Jabar Terjaga, Kebijakan Fiskal Responsif dan Adaptif

· ·

Stabilitas Ekonomi Jabar Terjaga, Kebijakan Fiskal Responsif dan Adaptif

PajakOnline | Di tengah lingkungan global yang bergejolak, ekonomi Jawa Barat tetap tumbuh resilien 4,98% (yoy). Inflasi Mei 2025 sebesar 1,47% (yoy) dengan IHK 108,38. Penyumbang utama inflasi emas perhiasan, kopi bubuk, beras, minyak goreng, dan sigaret kretek mesin.

Neraca Perdagangan April 2025 mengalami surplus USD 1,72 Miliar dengan total ekspor USD 2,76 miliar dan total impor USD 1,04 miliar. Pada periode Januari s.d. April 2025 transaksi perdagangan nonmigas dengan mitra dagang utama, khususnya Amerika Serikat, menunjukkan surplus mencapai USD 1,77 miliar. Sedangkan neraca perdagangan dengan Tiongkok dan Taiwan mengalami defisit sebesar USD 0,60 miliar dan USD 0,07 miliar.

Kinerja Fiskal di Jawa Barat sampai dengan 31 Mei 2025 mencatatkan total pendapatan APBN sebesar Rp56,16 triliun (34,63% dari target), sedangkan belanja negara regional Jawa Barat sebesar Rp44,37 triliun (37,59% pagu). Sehingga menghasilkan surplus regional sebesar Rp11,79 triliun.

Secara akumulatif, Pendapatan Negara tumbuh sebesar 2,87% (yoy). Realisasi penerimaan perpajakan tumbuh sebesar 2,50% (yoy). Pertumbuhan terutama dikontribusi oleh pertumbuhan pada penerimaan Pajak Dalam Negeri dan Pajak lainnya. PBB terkontraksi sebesar 34,14% sebagai dampak perubahan kebijakan pencatatan penerimaan pajak atas kewajiban pajak perusahaan-perusahaan besar di daerah yang mulai dicatat sebagai penerimaan kantor pajak besar (LTO, Large Tax Office) di Jakarta. Bea Masuk terkontraksi 40,90% dipengaruhi oleh tidak adanya importasi PT Bulog, importasi PT ADM dan PT TAM (otomotif) mendapat fasilitas FTA, serta penurunan BM dari PLB PT Inchcape (d/h PT Mercedes Benz) karena penurunan penjualan secara nasional.

Sejalan dengan capaian realisasi penerimaan perpajakan diatas, Realisasi penerimaan neto Kantor Wilayah DJP (Kanwil DJP) Jawa Barat II telah mencapai Rp17,09 Triliun atau 35% dari target dengan capaian pertumbuhan sebesar 10,2% (yoy). Penerimaan per jenis pajak utama secara mayoritas menunjukan pencapaian yang positif diantaranya PPN Impor tumbuh 24% (yoy), PPh Pasal 25/29 Badan tumbuh 15% (yoy), dan PPh Pasal 22 Impor tumbuh 47,3% (yoy).

Realisasi PNBP mengalami pertumbuhan sebesar 9,59% (yoy) dengan rincian PNBP lainnya 15,15% dan Pendapatan PNBP BLU 3,91%. Belanja K/L sampai dengan 31 Mei 2025 terealisasi sebesar Rp13,05 triliun atau 31,93% dari pagu. Kinerja belanja K/L ini lebih lambat dibanding tahun lalu. Perlambatan terjadi pada Belanja Barang dan Belanja Modal masing-masing sebesar 56,40% dan 62,76%. TKD telah terealisasi sebesar Rp31,33 triliun atau 40,58% dari pagu 2025, tumbuh sebesar 4,92% (yoy) terutama pada Dana Bagi Hasil, Insentif Fiskal, dan Dana Desa.

Dalam rangka meningkatkan ekonomi kerakyatan di Jawa Barat, Pemerintah menyalurkan kredit UMi dan KUR. Realisasi penyaluran UMi untuk periode 1 Januari s.d. 31 Mei 2025 sebanyak Rp349,09 miliar dengan jumlah debitur sebanyak 72.310 debitur. Sementara realisasi penyaluran KUR periode 1 Januari s.d. 31 Mei 2025 sebanyak Rp11,55 triliun dengan jumlah debitur sebanyak 217.870 debitur.

APBN akan terus dikelola secara hati-hati namun ekspansif sebagai instrumen countercyclical guna mendukung pertumbuhan ekonomi dan memperkuat fondasi ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global. Belanja negara dioptimalkan peranannya dalam menjaga daya beli masyarakat dan mendukung program prioritas Pemerintah.

Berita lainnya di Headlines