TRENDING
Pemerintah Pastikan Harga BBM Subsidi Tidak Naik hingga Akhir 2026Baznas Dorong Zakat Jadi Pengurang Pajak Langsung, Usulkan Reformasi Kebijakan Fiskal IndonesiaDJP Siapkan Lima Strategi Kejar Target Penerimaan Pajak hingga Akhir Tahun IniDJP dan Kejaksaan Hentikan Penuntutan Pidana Pajak, Komisaris Perusahaan Bayar Denda Damai Rp533,49 JutaRupiah Tertekan di Kisaran Rp18.300 per Dolar AS, Keputusan BI Jadi Penentu Arah PasarInsentif Pajak Kawasan Industri Masih Sepi PeminatPercepatan Restitusi Pajak Jadi Penggerak Ekonomi, Investasi, dan Daya Beli MasyarakatDJP Siapkan Laporan Perdana Pajak Digital Luar Negeri dan Marketplace, Jutaan Transaksi Sudah DiprosesJakarta Kuasai 55,8 Persen Sengketa Pajak Nasional, DJP Ungkap Daerah dengan Perkara TerbanyakBI Umumkan Keputusan Suku Bunga 18 November 2026, Pasar Menanti Arah Kebijakan Moneter dan Nasib RupiahThe Heirloom Jakarta: Merangkai Kemewahan, Seni, dan Legacy Baru Bintang Lima di Ibu KotaPenjualan Ritel Indonesia Diproyeksikan Menguat pada Oktober 2026, BI Soroti Daya Beli MasyarakatDefisit APBN Capai Rp379,3 Triliun hingga Oktober 2026, Pemerintah Jamin Fiskal Tetap TerkendaliPembayaran Pajak Jadi Lebih Mudah dengan CoretaxSebanyak 7 KPP Capai 100 Persen Target, Penerimaan Pajak Nasional Tumbuh 23,2 PersenDeposit Pajak Anjlok 49,8 Persen Menjadi Rp33,6 Triliun, Menkeu Suahasil Ungkap Dana Dialokasikan ke PPh dan PPNPemerintah Pastikan Harga BBM Subsidi Tidak Naik hingga Akhir 2026Baznas Dorong Zakat Jadi Pengurang Pajak Langsung, Usulkan Reformasi Kebijakan Fiskal IndonesiaDJP Siapkan Lima Strategi Kejar Target Penerimaan Pajak hingga Akhir Tahun IniDJP dan Kejaksaan Hentikan Penuntutan Pidana Pajak, Komisaris Perusahaan Bayar Denda Damai Rp533,49 JutaRupiah Tertekan di Kisaran Rp18.300 per Dolar AS, Keputusan BI Jadi Penentu Arah PasarInsentif Pajak Kawasan Industri Masih Sepi PeminatPercepatan Restitusi Pajak Jadi Penggerak Ekonomi, Investasi, dan Daya Beli MasyarakatDJP Siapkan Laporan Perdana Pajak Digital Luar Negeri dan Marketplace, Jutaan Transaksi Sudah DiprosesJakarta Kuasai 55,8 Persen Sengketa Pajak Nasional, DJP Ungkap Daerah dengan Perkara TerbanyakBI Umumkan Keputusan Suku Bunga 18 November 2026, Pasar Menanti Arah Kebijakan Moneter dan Nasib RupiahThe Heirloom Jakarta: Merangkai Kemewahan, Seni, dan Legacy Baru Bintang Lima di Ibu KotaPenjualan Ritel Indonesia Diproyeksikan Menguat pada Oktober 2026, BI Soroti Daya Beli MasyarakatDefisit APBN Capai Rp379,3 Triliun hingga Oktober 2026, Pemerintah Jamin Fiskal Tetap TerkendaliPembayaran Pajak Jadi Lebih Mudah dengan CoretaxSebanyak 7 KPP Capai 100 Persen Target, Penerimaan Pajak Nasional Tumbuh 23,2 PersenDeposit Pajak Anjlok 49,8 Persen Menjadi Rp33,6 Triliun, Menkeu Suahasil Ungkap Dana Dialokasikan ke PPh dan PPN
PajakOnline
Beranda
Berita Pajaknews
Hubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua berita

Headlines

Suku Bunga Naik, Proyeksi Bank Indonesia Tahun 2023

· ·

Suku Bunga Naik, Proyeksi Bank Indonesia Tahun 2023

PajakOnline.com—Gejolak ekonomi global dan ketidakpastian akibat pandemi masih menghantui perekonomian dunia. Hal ini dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi hingga inflasi yang saling beriringan. Meskipun keduanya masih berjalan dalam tren yang bisa dibilang cukup aman, namun perkiraan resesi tinggi berpotensi terjadi.

Dalam kondisi seperti ini, Bank Indonesia (BI) melalui Gubernur BI Perry Warjiyo memaparkan proyeksi pertumbuhan ekonomi di masa yang akan datang, akan lebih rendah dari perkiraan yang telah ditetapkan pada APBN 2023. Hal tersebut disampaikannya dalam rapat pembahasan RATBI (Rencana Anggaran Tahunan BI) 2023 dengan Komisi XI DPR RI.

Dalam rapat pembahasan tersebut BI menyarankan bahwa perkiraan pertumbuhan ekonomi hanya akan sebesar 4,37%, atau angka tersebut masih lebih rendah dari angka perkiraan pada APBN 2023 yang diperkirakan sebesar 5,3%. Sedangkan dalam inflasi, BI memproyeksikan pergerakannya hanya akan sebesar 3,61%, dalam angka tersebut masih cukup seimbang dengan perkiraan yang tercatat pada APBN 2023, yaitu sebesar 3,6%.

Terlihat keputusan BI merupakan sikap yang lebih realistis dengan memprioritaskan penanganan inflasi, meskipun terdapat risiko laju ekonomi yang akan terhambat, baik pada kuartal IV-2022 ataupun pada tahun 2023. Terlebih pada saat gelaran KTT G20 di Bali, di mana munculnya kesepakatan antara negara anggota yang sama-sama berkomitmen dalam mendorong ekonomi maju dengan menjaga stabilitas harga guna mengamankan inflasi.

Untuk diketahui, berdasarkan UU No. 28 Tahun 2022 terkait APBN 2023, pemerintah akan terus berupaya secara maksimal dalam melanjutkan pemulihan nasional ditengah-tengah ketidakpastian ini. Pemerintah juga mendukung adanya sumber-sumber yang memiliki potensi pertumbuhan baru. Selain itu, diakselerasi dalam pelaksanaan reformasi struktural juga harus segera dilakukan guna menstimulasi transformasi perekonomian inklusif dan berkelanjutan.

Meskipun pada tahun 2023 pemerintah akan memproyeksikan pertumbuhan ekonomi akan lebih rendah dari yang diperkirakan dalam APBN 2023, namun pemerintah juga memproyeksikan pertumbuhan ekonomi akan kembali bertumbuh pada tahun selanjutnya pada 2024.

Berita lainnya di Headlines