TRENDING
Pemungutan PPh Pasal 22 Marketplace Mulai Dilaksanakan 1 Oktober 2026Pemerintah Mulai Terapkan SPP-TDLNPrabowo Rombak Kabinet Merah Putih, 18 Pejabat Dilantik: Suyudi Jadi Kapolri, Listyo Sigit Pimpin KSPDPR Setujui Suyudi Ario Seto Jadi Calon Kapolri, Gantikan Listyo SigitPemerintah Hitung Penyesuaian PTKP, Besaran Baru Belum DiputuskanPajak Marketplace Tak Jadi Dipungut Hari Ini, DJP Tetapkan Mulai 1 November 2026Coretax Resmi Tinggalkan Skema Delta, Mulai Hari Ini Pembetulan SPT Gunakan Mekanisme ReplacePenerimaan Pajak Kanwil DJP Banten Capai Rp48,24 Triliun hingga Agustus 2026Kurs Pajak Terbaru Ditetapkan, Dolar AS Naik Jadi Rp17.863DJP Gandeng 5 Bank dan 1 Fintech, Pungut PPN Transaksi Digital Luar NegeriTidak Lagi Pakai Kartu Izin Praktik, Verifikasi Konsultan Pajak Kini Lewat CoretaxPemkab Blitar Apresiasi Wajib Pajak dalam Gebyar Blitax Award 2026BPPK Buka Pendaftaran Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak, Kuota Hanya 50 PesertaPajak Jadi Penopang Utama Penerimaan Negara dalam APBN 2027, Target Capai Rp2.593,35 TriliunDelapan Prioritas Utama Pemerintah dalam APBN 2027, Cek!APBN 2027 Disahkan, Belanja Negara Tembus Rp4.106,3 TriliunPemungutan PPh Pasal 22 Marketplace Mulai Dilaksanakan 1 Oktober 2026Pemerintah Mulai Terapkan SPP-TDLNPrabowo Rombak Kabinet Merah Putih, 18 Pejabat Dilantik: Suyudi Jadi Kapolri, Listyo Sigit Pimpin KSPDPR Setujui Suyudi Ario Seto Jadi Calon Kapolri, Gantikan Listyo SigitPemerintah Hitung Penyesuaian PTKP, Besaran Baru Belum DiputuskanPajak Marketplace Tak Jadi Dipungut Hari Ini, DJP Tetapkan Mulai 1 November 2026Coretax Resmi Tinggalkan Skema Delta, Mulai Hari Ini Pembetulan SPT Gunakan Mekanisme ReplacePenerimaan Pajak Kanwil DJP Banten Capai Rp48,24 Triliun hingga Agustus 2026Kurs Pajak Terbaru Ditetapkan, Dolar AS Naik Jadi Rp17.863DJP Gandeng 5 Bank dan 1 Fintech, Pungut PPN Transaksi Digital Luar NegeriTidak Lagi Pakai Kartu Izin Praktik, Verifikasi Konsultan Pajak Kini Lewat CoretaxPemkab Blitar Apresiasi Wajib Pajak dalam Gebyar Blitax Award 2026BPPK Buka Pendaftaran Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak, Kuota Hanya 50 PesertaPajak Jadi Penopang Utama Penerimaan Negara dalam APBN 2027, Target Capai Rp2.593,35 TriliunDelapan Prioritas Utama Pemerintah dalam APBN 2027, Cek!APBN 2027 Disahkan, Belanja Negara Tembus Rp4.106,3 Triliun
PajakOnline
BerandaBerita Pajak
Kalkulator PajakHubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua beritaBerita

Tandatangani PKS, Kanwil DJP Jaktim dan Urindo Bentuk Tax Center

Redaksi PajakOnline · 22 Des 2023, 06.40 WIB · pajakonline.com

PajakOnline.com—Kantor Wilayah (Kanwil) DJP Jakarta Timur bekerja sama dengan Universitas Respati Indonesia (URINDO) menyelenggarakan kegiatan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dalam rangka
pembentukan Tax Center bertempat di Kampus C Urindo, Jalan Bambu Hitam, Cipayung, Jakarta Timur, pada Jumat (8/12/2023).

Kegiatan ini dihadiri oleh Wakil Rektor Urindo, Para Dekan, Dosen, dan 70 ahasiswa Urindo luring. Dari pihak DJP, hadir Kepala Kantor Wilayah DJP Jakarta Timur, Kpala Bidang Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat (P2Humas) Sugeng Satoto beserta tim, serta Kepala KPP Pratama Jakarta Pasar Rebo.

Membuka acara, Wakil Rektor Urindo II Ibu Dr. Ani Nuraini,Mm menuturkan, “Kami sangat bangga dan berterima kasih kepada pihak Kanwil DJP Jakarta Timur yang bersedia bekerja sama dalam pembentukan Tax Center dan edukasi tentang Pemadanan NIK menjadi NPWP hari ini. Kami menantikan kerja sama kedepannya
setelah terbentuk Tax Center Urindo,” tutur Ani.

Menanggapi Wakil Rektor Urindo, Kepala Kantor Wilayah DJP Jakarta Timur Muhammad Ismiransyah M. Zain mengungkapkan terima kasih dan harapan agar kerja sama ini tidak hanya sekedar tanda tangan saja, tetapi juga dapat mengadakan kegiatan yang bermanfaat. Selain memberikan sambutan, Ismiransyah juga memberikan sedikit gambaran tentang latar belakang Pemadanan NIK menjadi NPWP dan perubahannya
NPWP menjadi 16 digit.

Setelah penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dan penyerahan plakat antara Kantor Wilayah DJP Jakarta Timur dengan Urindo, kegiatan dilanjutkan dengan edukasi tentang Pemadanan NIK menjadi NPWP yang disampaikan oleh Penyuluh Pajak Ahli Pertama Kanwil DJP Jakarta Timur Yolanda Angelina Togatorop. Para
peserta yang hadir antusias mengikuti dan diberikan kesempatan untuk diskusi dan tanya jawab dengan narasumber. Kegiatan ditutup dengan dan foto bersama dengan seluruh peserta.