PajakOnline.com— Senin, 9 Maret 2020. Bertempat di ruang Kendali, Gedung Utama Lt 2, Kementerian Desa PDT, dan Transmigrasi, Jl. Kalibata, Jakarta Selatan akan dilansungkan telekonferensi bertajuk Tanya Gus Menteri.
Telekonferensi Abdul Halim Iskandar, Menteri Desa PDT dan Transmigrasi dengan warga desa, kades, pendamping desa, Bupati Majalengka, Walikota Pariaman, dan jajaran pemda masing-masing. Acara itu akan berlangsung dari jam 10.00 hingga jam 11.00.
Tema yang diangkat dalam telekonference itu, Percepatan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat. Tema itu diangkat dengan melihat eratnya tautan gerak pemerintah daerah dengan pemerintah desa dan warganya membutuhkan harapan baru pada pilkada serentak September 2020, agar lima tahun ke depan percepatan kemajuan desa kian bertambah.
Target desa-desa mandiri kepala daerah menjadi gizi utama pemda untuk mendukung percepatan kemajuan desa. Dari sinilah roda sinergi daerah dan desa berputar. Meskipun berbagai sarana telah disediakan dari pusat sampai daerah, namun di lapangan tetap dibutuhkan pendampingan guna mempraktikkan isi sarana menjadi rencana pembangunan.
Tongkat penjuru penting untuk mengarahkan pembangunan desa ialah Indeks Desa Membangun (IDM) yang membeberkan kelebihan maupun kekurangan potensi masing-masing desa. Penjuru lainnya ialah kesempatan kerja, pendapatan perkapita, kemiskinan warga, dan ketimpangan desa.
Untuk kepentingan itu, tiap desa, kecamatan, kabupaten, dan provinsi telah memiliki akun idm.kemendesa.go.id. Pemerintah desa bersama pendamping lokal desa bersama-sama mengisi profil desa, sehingga setiap tahun diketahui perubahan potensi dan masalah desa.
“Algoritma yang disusun Kementerian Desa PDTT telah otomatis mengolah data menjadi rekomendasi pembangunan desa. Inilah sumber penyusunan kegiatan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) tahun berikutnya,” ujar Abdul Halim Iskandar, Menteri Desa PDT dan Transmigrasi kepada PajakOnline.com
Dengan mengambil data pengeluaran pada APBDes tiap kabupaten, algoritma serupa juga menyajikan rata-rata pengeluaran untuk kegiatan serupa pada kabupaten yang sama. Ini bisa meginspirasi nilai kegiatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Di lapangan, menurut catatan Kemendes ternyata informasi tentang kemudahan tersebut belum menyebar.
Namun, pemerintah daerah yang kreatif kemudian membentuk forum komunikasi antara Pemda dan pemerintah desa. Selanjutnya, dibentuk pendampingan yang intensif, seperti coaching clinic di Majalengka, untuk menginternalisasikan IDM sebagai basis perencanan pembangunan desa.
