Belajar Pajak: Tempat Pendaftaran Bagi Wajib Pajak Tertentu

Tempat Pendaftaran Bagi Wajib Pajak Tertentu (KEP - 515/PJ./2000 Jo KEP - 389/PJ/2003, KEP - 67/PJ/2004)

PajakOnline.com—Apa yang dimaksud dengan Wajib Pajak dan Pengusaha Kena Pajak tertentu?

Wajib Pajak dan Pengusaha Kena Pajak tertentu adalah :

	a.	Badan usaha milik negara;
	b.	Penanaman modal asing;
	c.	Bentuk usaha tetap dan orang asing, dan;
	d.	Perusahaan masuk bursa, termasuk badan-badan khusus (self regulatory organization) yang didirikan dan beroperasi di bursa berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal;
	e.	Perusahaan besar yang memenuhi kriteria tertentu.

Wajib Pajak orang pribadi pengusaha tertentu adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang mempunyai tempat usaha tersebar di beberapa tempat.

2) Di mana tempat pendaftaran dan pelaporan usaha bagi Wajib Pajak tertentu dan Pengusaha Kena Pajak tertentu?

Tempat pendaftaran dan pelaporan usaha bagi Wajib Pajak tertentu dan Pengusaha Kena Pajak tertentu adalah ( KEP - 515/PJ./2000 Jo KEP - 67/PJ/2004)

1. Kantor Pelayanan Pajak Badan Usaha Milik Negara (KPP PND), untuk BUMN, termasuk anak perusahaan BUMN yang penyertaan modal induk lebih dari 50% (lima puluh persen);

2. Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing I, untuk seluruh Wajib Pajak penanaman modal asing yang tidak masuk bursa dan melakukan kegiatan usaha di sektor  industri kimia dan barang galian  non logam, kecuali yang selama ini telah terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak berkedudukan;

3. Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing II, Untuk seluruh wajib pajak Penanaman Modal Asing yang tidak masuk bursa dan melakukan kegiatan usaha di bidang industri logam dan mesin, kecuali yang selama ini telah terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak berkedudukan;

4. Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing III, untuk seluruh Wajib Pajak Pananaman Modal Asing yang tidak masuk bursa dan melakukan kegiatan usaha di sektor pertambangan dan perdagangan, kecuali yang selama ini telah terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak berkedudukan;

5. Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing IV, untuk seluruh Wajib Pajak Penanaman Modal Asing yang tidak masuk bursa dan melakukan kegiatan usaha di sektor industri tekstil, makanan dan kayu, kecuali yang selama ini telah terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak berkedudukan;

6. Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing V, untuk seluruh Wajib Pajak Penanaman Modal Asing yang tidak masuk bursa dan melakukan kegiatan usaha di sektor agribisnis dan jasa, kecuali yang selama ini telah terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak berkedudukan dan badan-badan khusus (Self Regulatory Organization) yang didirikan dan beroperasi di bursa berdasarkan undang-undang Pasar Modal;

7. Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing VI, untuk Wajib Pajak Penanaman Modal Asing yang tidak masuk bursa dan melakukan kegiatan usaha disektor jasa dan perdagangan kecuali yang selama ini telah terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak berkedudukan;

8. Kantor Pelayanan Pajak Badan dan Orang Asing I, untuk Wajib Pajak BUT yang berkedudukan di DKI Jakarta dan orang asing yang bertempat tinggal di DKI atau wilayah kerja Kanwil Dirjen Pajak Jawa Bagian Barat I dan Kanwil Dirjen Pajak Jawa Bagian Barat III kecuali Kota/kabupaten Cirebon, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Indramayu, dan Kabupaten Kuningan yang berasal dari negara-negara di benua Asia dan Afrika, termasuk Maldives, Cape Verde, Comoros, Mauritius, Mayotte, Saint Helena, Seychelles, Sao Tome dan Principe;

9. Kantor Pelayanan Pajak Badan dan Orang Asing II, untuk Wajib Pajak BUT yang berkedudukan di DKI Jakarta dan orang asing yang bertempat tinggal di DKI atau wilayah kerja Kanwil Dirjen Pajak Jawa Bagian Barat I dan Kanwil Dirjen Pajak Jawa Bagian Barat III kecuali Kota/kabupaten Cirebon, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Indramayu, dan Kabupaten Kuningan yang berasal dari negara-negara selain negara sebagaimana dimaksud pada huruf h;

10. Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa, untuk seluruh Wajib Pajak yang pernyataan pendaftaran emisi saham telah dinyatakan efektif oleh Badan Pengawas Pasar Modal, termasuk badan-badan khusus (Self Regulatory Organization) yang didirikan dan beroperasi di bursa berdasarkan Undang Undang Pasar Modal, kecuali Wajib Pajak Emiten yang selama ini telah terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak berkedudukan dan Wajib Pajak Emiten BUMN dan BUMD;

11. Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar, untuk perusahaan besar tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak;

Kantor Pelayanan Pajak yang wilayah kerjanya meliputi :

1. Tempat kedudukan Wajib Pajak BU,T untuk Wajib Pajak BUT yang berkedudukan di luar Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

2. Tempat tinggal Wajib Pajak orang asing, untuk Wajib Pajak orang asing, yang bertempat tinggal di luar DKI, seluruh wilayah Kanwil Dirjen Pajak Jawa Bagian Barat I dan sebagian wilayah kerja Kanwil Dirjen Pajak Jawa Bagian Barat III, yaitu di luar Kota/Kabupaten Bekasi, Kabupaten Karawang, Kabupaten Purwakarta, dan Kabupaten Subang

Kantor Pelayanan Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat pusat, cabang, perwakilan, atau kegiatan usaha dilakukan yang lokasinya berada di luar DKI Jakarta untuk Wajib Pajak BUMN, PMA, BUT dan orang asing, perusahaan masuk bursa dan perusahaan besar tertentu, terbatas dalam hal sebagai pemotong dan/atau pemungut Pajak Penghasilan.

Bagi Wajib Pajak baru yang bertempat kedudukan diluar wilayah DKI Jakarta yang termasuk Wajib Pajak  Penanaman Modal Asing dan Perusahaan Masuk Bursa, dapat memlilih untuk mendaftarkan diri di Kantor Pelayanan pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat kedudukan dan wajib melaporkan usahanya sebagai Pengusaha Kena Pajak di Kantor Pelayanan Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat kedudukan dan tempat kegiatan usaha Wajib Pajak.

Ketentuan mengenai tempat Pendaftaran Wajib pajak Penanaman Modal Asing juga berlaku bagi Wajib pajak yang semula bukan Wajib Pajak PMA tetapi kemudian status modalnya berubah menjadi Penanaman Modal Asing kecuali Wajib pajak yang bersangkutan memilih untuk tetap terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak semula.

Bagi Wajib Pajak yang bertempat kedudukan di Kawasan Berikat Pulau Batam, Kawasan Pulau Bintan, dan Kawasan Pulau Karimun yang selama ini telah terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing dan Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk dapat mengajukan permohonan pindah ke Kantor Pelayanan Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat kedudukan wajib Pajak.

Untuk pendaftaran WP PMA, sebelumnya harus memperhatikan klasifikasi KLU WP di bawah ini (Lampiran keputusan DJP Nomor KEP - 67/PJ/2004) :

UNIT KANTOR KEKHUSUSAN JENIS USAHA	GOLONGAN POKOK	URAIAN KLASIFIKASI LAPANGAN USAHA
KPP PMA SATU Industri Kimia dan Barang Galian Non Logam	21	Industri Kertas, Barang dari Kertas, dan sejenisnya.
	22	Industri Penerbitan, Percetakan, dan Reproduksi Media Rekaman.
	23	Industri Batubara, Pengilangan Minyak Bumi, dan Pengolahan Gas Bumi, Barang-barang dari Hasil Pengilangan, dan Bahan Bakar Nuklir.
	24	Industri Kimia dan Barang-barang dari Bahan Kimia.
	25	Industri Karet, Barang dari Karet, dan Barang dari Plastik.
	26	Industri Barang Galian Bukan Logam.
	36	Industri Furnitur dan Industri Pengolahan Lainnya.
	37	Daur Ulang
KPP PMA DUA Industri Logam dan Mesin	27	Industri Logam Dasar
	28	Industri Barang dari Logam, kecuali Mesin dan Peralatannya.
	29	Industri Mesin dan Perlengkapannya.
	30	Industri Mesin dan Peralatan Kantor, Akuntansi, dan Pengolahan Data.
	31	Industri Mesin Listrik Lainnya dan Perlengkapannya.
	32	Industri Radio, Televisi, dan Peralatan Komunikasi, serta Perlengkapannya.
	33	Industri Peralatan Kedokteran, Alat-alat Ukur, Peralatan Navigasi, Peralatan Optik, Jam dan Lonceng.
	34	Industri Kendaraan Bermotor.
	35	Industri Alat Angkutan, selain Kendaraan Bermotor Roda Empat atau lebih.
KPP PMA TIGA Pertambangan dan Perdagangan	10	Pertambangan Batubara, Penggalian Gambut, Gasifikasi Batubara dan Pembuatan Briket Batubara.
	11	Pertambangan dan Jasa Pertambangan Minyak dan Gas Bumi.
	12	Pertambangan Bijih Uranium dan Thorium.
	13	Pertambangan Bijih Logam.
	14	Penggalian Batu-batuan, Tanah Liat dan Pasir, serta Pertambangan Mineral dan Bahan Kimia.
	50	Penjualan, Pemeliharaan, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, Penjualan Eceran Bahan Bakar Kendaraan.
	51	Perdagangan Besar Dalam Negeri, kecuali Perdagangan Mobil dan Sepeda Motor Selain Ekspor dan Impor.
	52	Perdagangan Eceran, kecuali Sepeda Motor, Reparasi Barang-barang Keperluan Pribadi dan Rumah Tangga.
KPP PMA EMPAT Industri Tekstil, Makanan dan Kayu	15	Industri Makanan dan Minuman.
	16	Industri Pengolahan Tembakau.
	17	Industri Tekstil.
	18	Industri Pakaian Jadi.
	19	Industri Kulit, Barang dari Kulit.
	20	Industri Kayu, Barang-barang dari Kayu (tidak termasuk furniture), dan Barang-barang anyaman dari Rotan, Bambu dan Sejenisnya.
KPP PMA LIMA Agribisnis dan Jasa	01	Pertanian dan Perburuan.
	02	Kehutanan.
	05	Perikanan.
	40	Listrik, Gas, Uap, dan Air Panas.
	41	Pengadaan dan Penyaluran Air Bersih.
	60	Angkutan Darat dan Angkutan Dengan Saluran Pipa.
	61	Angkutan Air.
	62	Angkutan Udara.
	63	Jasa Penunjang dan Pelengkap Kegiatan Angkutan, dan Jasa Perjalanan Wisata.
	64	Pos dan Telekomunikasi.
	65	Perantara Keuangan Kecuali Asuransi dan Dana Pensiun.
	66	Asuransi dan Dana Pensiun.
	67	Jasa Penunjang Perantara Keuangan.
	71	Jasa Persewaan Mesin dan Peralatannya (tanpa operator), Barang-barang Keperluan Rumah Tangga dan Pribadi.
	72	Jasa Komputer dan Kegiatan Yang Terkait.
	73	Penelitian dan Pengembangan (Swasta)
	74	Jasa Perusahaan Lainnya.
	75	Administrasi Pemerintah, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib.
	80	Jasa Pendidikan.
	85	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial.
KPP PMA ENAM Jasa dan Perdagangan	45	Konstruksi.
	53	Perdagangan Ekspor, kecuali Perdagangan Mobil dan Sepeda Motor.
	54	Perdagangan Impor, kecuali Perdagangan Mobil dan Sepeda Motor.
	55	Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum.
	70	Real Estat.
	90	Jasa Kebersihan.
	91	Kegiatan Organisasi Yang Tidak Diklasifikasi Di Tempat Lain.
	92	Jasa Rekreasi, Kebudayaan, dan Olahraga.
	93	Jasa Kegiatan Lainnya.
	00	Kegiatan Yang Belum Jelas Batasannya