TRENDING
DJP Berikan Pengurangan Sanksi Pajak hingga 100 Persen, Wajib Pajak Diminta Manfaatkan Kesempatan Sebelum 31 Desember 2026Pajak Global Minimum: Upaya Global Akhiri Persaingan Tarif Pajak Tidak SehatPajak Global Minimum: Upaya Global Akhiri Persaingan Tarif Pajak Tidak SehatKanwil DJP Kalselteng Serahkan Tiga Tersangka Pidana Pajak ke Kejari, Kerugian Negara Rp11,5 MiliarDJP Sosialisasikan PMK 71/2026, Tata Cara Keberatan dan Pengurangan Sanksi Pajak DiperbaruiPenerimaan Pajak Minimum Global Masih Terbatas, DJP Evaluasi Strategi Pemajakan Perusahaan MultinasionalEkonomi Indonesia Tumbuh 5,47 Persen pada Kuartal III 2026, Lampaui Sejumlah Negara G20Pemerintah Evaluasi Tax Holiday, Insentif Investasi Asing Disesuaikan dengan Pajak Minimum GlobalKemenkeu Kaji Tiga Alternatif Insentif Investasi di Tengah Pajak Minimum Global 15 PersenDari Komitmen Menuju Aksi: Taiwan dan Dunia Bersinergi Menciptakan Solusi IklimTujuh Provinsi Gelar Pemutihan Pajak Kendaraan November 2026, Ada Penghapusan Tunggakan hingga Diskon 50 PersenDJP dan Menteri UMKM Luruskan Pernyataan Hashim soal Perluasan Pajak, Warteg hingga Tukang Pijat Tetap Bebas PPhPemerintah Proyeksikan Ekonomi Indonesia Tumbuh 5,4–5,5 Persen pada 2026, Konsumsi dan Investasi Jadi PenopangDJP dan Kejaksaan Hentikan Penuntutan Pidana Pajak melalui Denda Damai Rp533,49 JutaEmpat Marketplace Mulai Pungut PPh Pasal 22 Sebesar 0,5 Persen, Pedagang Online Wajib Perhatikan OmzetUngkap Motif dan Aktor Intelektual Penyadapan PresidenDJP Berikan Pengurangan Sanksi Pajak hingga 100 Persen, Wajib Pajak Diminta Manfaatkan Kesempatan Sebelum 31 Desember 2026Pajak Global Minimum: Upaya Global Akhiri Persaingan Tarif Pajak Tidak SehatPajak Global Minimum: Upaya Global Akhiri Persaingan Tarif Pajak Tidak SehatKanwil DJP Kalselteng Serahkan Tiga Tersangka Pidana Pajak ke Kejari, Kerugian Negara Rp11,5 MiliarDJP Sosialisasikan PMK 71/2026, Tata Cara Keberatan dan Pengurangan Sanksi Pajak DiperbaruiPenerimaan Pajak Minimum Global Masih Terbatas, DJP Evaluasi Strategi Pemajakan Perusahaan MultinasionalEkonomi Indonesia Tumbuh 5,47 Persen pada Kuartal III 2026, Lampaui Sejumlah Negara G20Pemerintah Evaluasi Tax Holiday, Insentif Investasi Asing Disesuaikan dengan Pajak Minimum GlobalKemenkeu Kaji Tiga Alternatif Insentif Investasi di Tengah Pajak Minimum Global 15 PersenDari Komitmen Menuju Aksi: Taiwan dan Dunia Bersinergi Menciptakan Solusi IklimTujuh Provinsi Gelar Pemutihan Pajak Kendaraan November 2026, Ada Penghapusan Tunggakan hingga Diskon 50 PersenDJP dan Menteri UMKM Luruskan Pernyataan Hashim soal Perluasan Pajak, Warteg hingga Tukang Pijat Tetap Bebas PPhPemerintah Proyeksikan Ekonomi Indonesia Tumbuh 5,4–5,5 Persen pada 2026, Konsumsi dan Investasi Jadi PenopangDJP dan Kejaksaan Hentikan Penuntutan Pidana Pajak melalui Denda Damai Rp533,49 JutaEmpat Marketplace Mulai Pungut PPh Pasal 22 Sebesar 0,5 Persen, Pedagang Online Wajib Perhatikan OmzetUngkap Motif dan Aktor Intelektual Penyadapan Presiden
PajakOnline
Beranda
Berita Pajaknews
Hubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua berita

Headlines

Termasuk Non-PKP, Pembeli Bisa Bikin Nota Retur Pajak Masukan di Coretax

· ·

Termasuk Non-PKP, Pembeli Bisa Bikin Nota Retur Pajak Masukan di Coretax

PajakOnline | Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melalui Kring Pajak menjelaskan pembeli dapat membuat nota retur pajak masukan sepanjang memiliki akun Coretax. Hal ini juga berlaku bagi orang pribadi atau badan yang non-Pengusaha Kena Pajak (PKP).

Untuk membuat retur atas pajak masukan, pembeli harus memastikan
status pajak masukan ialah credit/uncredited. Apabila statusnya masih Approved, silakan klik pada faktur yang akan dibuat retur lalu pilih Kreditkan/Tidak Kreditkan.

“Apabila statusnya sudah Credited atau Uncredited maka atas faktur tersebut dapat dibuatkan retur,” terang DJP melalui akun resmi Kring Pajak di media sosial, dikutip Senin (6/10/2025).

Apabila masih terjadi kendala, Kring Pajak menyarankan wajib pajak pembeli untuk mencoba menggunakan browser lain atau menggunakan private window dan dicoba secara berkala.

Wajib pajak juga bisa mendatangi langsung KPP untuk dibuatkan tiket permasalahan melalui helpdesk KPP atau melalui layanan Kring Pajak (telepon 1500200 atau live chat) dengan memberikan informasi lebih detail terkait dengan permasalahannya.

Kring Pajak juga menerangkan tata cara menginput nota retur tersebut
secara manual.

Pertama, masuk melalui menu e-Faktur Pajak Masukan.

Kedua, cari nomor faktur pajak masukan dan pastikan sudah dikreditkan/tidak dikreditkan dan sudah muncul tombol retur berwarna biru.

Ketiga, klik tombol retur (panah bolak balik).

Keempat, sistem akan redirect ke bagian Retur Pajak Masukan.

Kelima, silakan input retur yang akan dilakukan.

Alternatif lainnya retur dapat dibuat langsung melalui menu Retur Pajak Masukan, dengan cara sebagai berikut:

1. wajib pajak input nomor faktur dan klik cari;
2. sistem akan mencari faktur pajak untuk diretur; dan wajib pajak menginput data retur yang diperlukan termasuk tanggal retur yang merupakan
tanggal terjadinya retur.

Berita lainnya di Headlines