TRENDING
Kanwil DJP Bali Serahkan Tersangka Pidana di Bidang PerpajakanDJP Terbitkan Aturan Penyedia Printer Meterai Teraan DigitalGaruda Juara ASEAN! Bekap Thailand Lewat Penalti, Gema Sasmita Bicara DNA JuaraDJP Kejar Target Pajak Rp2.593,4 Triliun pada 2027Tax Ratio 2027 Ditargetkan 9,26%, DJP Andalkan Coretax dan Perluasan Basis PajakSebanyak 11 Provinsi Gelar Pemutihan Pajak Kendaraan Oktober 2026, Cek Daftar dan KeringanannyaSuahasil Lantik 17 Pejabat Kemenkeu, 13 di Antaranya Pejabat Strategis DJPPMK 71/2026 Ubah Tata Cara Keberatan Pajak, DJP Kini Bisa Minta Data Pihak KetigaPrabowo Ingatkan TNI: Ancaman Indonesia Kini Tak Hanya Perang Fisik, Siber hingga NarkotikaDJP Siapkan Strategi Kejar Setoran Pajak Rp2.593 Triliun Tahun DepanDJP Mutasi dan Kukuhkan 1.834 Pegawai, Pelantikan Hari IniRupiah Anjlok, Cadangan Devisa Turun, BI Menjadi Mesin Utang Luar NegeriPemerintah dan BI Perkuat Sinergi Fiskal-Moneter, Lima Pilar Jadi Fokus Jaga EkonomiPengawasan Transaksi Properti Makin KetatDJP Perketat Pengawasan Pajak hingga Akhir 2026Penerimaan Pajak Jakarta Barat Capai Rp58,28 TriliunKanwil DJP Bali Serahkan Tersangka Pidana di Bidang PerpajakanDJP Terbitkan Aturan Penyedia Printer Meterai Teraan DigitalGaruda Juara ASEAN! Bekap Thailand Lewat Penalti, Gema Sasmita Bicara DNA JuaraDJP Kejar Target Pajak Rp2.593,4 Triliun pada 2027Tax Ratio 2027 Ditargetkan 9,26%, DJP Andalkan Coretax dan Perluasan Basis PajakSebanyak 11 Provinsi Gelar Pemutihan Pajak Kendaraan Oktober 2026, Cek Daftar dan KeringanannyaSuahasil Lantik 17 Pejabat Kemenkeu, 13 di Antaranya Pejabat Strategis DJPPMK 71/2026 Ubah Tata Cara Keberatan Pajak, DJP Kini Bisa Minta Data Pihak KetigaPrabowo Ingatkan TNI: Ancaman Indonesia Kini Tak Hanya Perang Fisik, Siber hingga NarkotikaDJP Siapkan Strategi Kejar Setoran Pajak Rp2.593 Triliun Tahun DepanDJP Mutasi dan Kukuhkan 1.834 Pegawai, Pelantikan Hari IniRupiah Anjlok, Cadangan Devisa Turun, BI Menjadi Mesin Utang Luar NegeriPemerintah dan BI Perkuat Sinergi Fiskal-Moneter, Lima Pilar Jadi Fokus Jaga EkonomiPengawasan Transaksi Properti Makin KetatDJP Perketat Pengawasan Pajak hingga Akhir 2026Penerimaan Pajak Jakarta Barat Capai Rp58,28 Triliun
PajakOnline
Beranda
Berita PajaknewsHubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua beritaBerita

Tiga Acuan Wujudkan Indonesia Emas 2045

· · pajakonline.com

PajakOnline.com—Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebutkan, setidaknya ada tiga hal pokok yang akan menjadi acuan untuk menggapai visi Indonesia Emas 2045.

Hal tersebut disampaikan Presiden Jokowi saat meluncurkan Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045, di Djakarta Theater, Jakarta, Kamis (15/6/2023),

Pertama adalah stabilitas bangsa dan negara. “Stabilitas bangsa ini harus terjaga. Tidak ada satu negara pun yang berhasil mencapai sebuah kemakmuran saat kondisinya tidak stabil, enggak ada,” ujar Presiden.

Kedua, keberlanjutan dan kesinambungan dalam memimpin. Presiden menyampaikan, kepemimpinan pada sebuah bangsa ibarat tongkat estafet yang harus bersambung dan bukan dimulai dari nol pada setiap kepemimpinan.

“Kepemimpinan itu ibarat tongkat estafet, bukan meteran pom bensin. Kalau meteran pom bensin itu, ‘Pak, dimulai dari nol ya’ sama ditunjukkan ini. Apakah kita mau seperti itu? Ndak kan. Masa kayak meteran pom bensin. Mestinya kalau sudah dari TK, SD, SMP, ini ya kepemimpinan berikut masuk ke SMA, universitas. Nanti kepemimpinan berikut masuk ke S2, S3, mestinya seperti itu. Tidak maju mundur poco poco, ndak,” ujarnya.

Selain itu, Presiden Jokowi juga menekankan pentingnya hilirisasi industri, yang jika berhasil akan melompatkan Indonesia.

“Kalau hilirisasi ini berhasil, kita akan melompat. Membangun, misalnya urusan hilirisasi mineral, membangun ekosistem EV battery. Bagaimana yang dulu kita ekspor hanya mentahan, nikel ekspor hanya mentahan, bisa jadi cathode, bisa jadi prekursor, bisa jadi lithium battery,” ujarnya.

Di samping itu, orientasi pembangunan yang Indonesiasentris juga penting dilakukan yakni dengan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang diharapkan bisa memeratakan ekonomi Indonesia. Presiden menjelaskan bahwa 56 persen penduduk Indonesia ada di Jawa dan 58 persen produk domestik bruto (PDB/GDP) Indonesia juga berada di Jawa.

“Oleh sebab itu, beban harus dikurangi, pemerataan harus dilakukan. Tidak dalam jangka setahun, dua tahun, tiga tahun, empat tahun, lima tahun yang akan datang, tetapi kita harus melihat visi yang jauh ke depan. Oleh sebab itu, hilirisasi, IKN Nusantara ini harus diperkuat, harus dilanjutkan, harus ditingkatkan,” ujarnya.

Yang ketiga adalah sumber daya manusia (SDM), yang menjadi kekuatan besar bangsa Indonesia.

“Ini kekuatan besar kita, jangan tapi juga jangan hanya menang dari segi jumlah, tetapi juga harus dari segi kualitas SDM-nya, baik secara fisik, skill, karakter produktif, dan karakter disiplin. Ini yang harus kita benahi total, termasuk penguasaan iptek,” pungkasnya.