TRENDING
Pemerintah Hitung Penyesuaian PTKP, Besaran Baru Belum DiputuskanPajak Marketplace Tak Jadi Dipungut Hari Ini, DJP Tetapkan Mulai 1 November 2026Coretax Resmi Tinggalkan Skema Delta, Mulai Hari Ini Pembetulan SPT Gunakan Mekanisme ReplacePenerimaan Pajak Kanwil DJP Banten Capai Rp48,24 Triliun hingga Agustus 2026Kurs Pajak Terbaru Ditetapkan, Dolar AS Naik Jadi Rp17.863DJP Gandeng 5 Bank dan 1 Fintech, Pungut PPN Transaksi Digital Luar NegeriTidak Lagi Pakai Kartu Izin Praktik, Verifikasi Konsultan Pajak Kini Lewat CoretaxPemkab Blitar Apresiasi Wajib Pajak dalam Gebyar Blitax Award 2026BPPK Buka Pendaftaran Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak, Kuota Hanya 50 PesertaPajak Jadi Penopang Utama Penerimaan Negara dalam APBN 2027, Target Capai Rp2.593,35 TriliunDelapan Prioritas Utama Pemerintah dalam APBN 2027, Cek!APBN 2027 Disahkan, Belanja Negara Tembus Rp4.106,3 TriliunTransaksi Pembayaran Digital Tembus 6,11 Miliar, QRIS Tumbuh 67,22 PersenHari Ini Batas Akhir Pendaftaran GloBE di Coretax, DJP Catat 1.460 WP Sudah TerdaftarKanwil DJP Jakarta Selatan I Kantongi Rp75,06 Triliun hingga Agustus 2026Pajak Karbon Ditunda, Pemerintah Pertimbangkan Dampak Harga EnergiPemerintah Hitung Penyesuaian PTKP, Besaran Baru Belum DiputuskanPajak Marketplace Tak Jadi Dipungut Hari Ini, DJP Tetapkan Mulai 1 November 2026Coretax Resmi Tinggalkan Skema Delta, Mulai Hari Ini Pembetulan SPT Gunakan Mekanisme ReplacePenerimaan Pajak Kanwil DJP Banten Capai Rp48,24 Triliun hingga Agustus 2026Kurs Pajak Terbaru Ditetapkan, Dolar AS Naik Jadi Rp17.863DJP Gandeng 5 Bank dan 1 Fintech, Pungut PPN Transaksi Digital Luar NegeriTidak Lagi Pakai Kartu Izin Praktik, Verifikasi Konsultan Pajak Kini Lewat CoretaxPemkab Blitar Apresiasi Wajib Pajak dalam Gebyar Blitax Award 2026BPPK Buka Pendaftaran Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak, Kuota Hanya 50 PesertaPajak Jadi Penopang Utama Penerimaan Negara dalam APBN 2027, Target Capai Rp2.593,35 TriliunDelapan Prioritas Utama Pemerintah dalam APBN 2027, Cek!APBN 2027 Disahkan, Belanja Negara Tembus Rp4.106,3 TriliunTransaksi Pembayaran Digital Tembus 6,11 Miliar, QRIS Tumbuh 67,22 PersenHari Ini Batas Akhir Pendaftaran GloBE di Coretax, DJP Catat 1.460 WP Sudah TerdaftarKanwil DJP Jakarta Selatan I Kantongi Rp75,06 Triliun hingga Agustus 2026Pajak Karbon Ditunda, Pemerintah Pertimbangkan Dampak Harga Energi
PajakOnline
BerandaBerita Pajak
Kalkulator PajakHubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua beritaBerita

BPS: Sebanyak 7,86 Juta Orang Indonesia Jadi Pengangguran

Redaksi PajakOnline · 2 Nov 2023, 02.45 WIB · pajakonline.com

PajakOnline.com—Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan sebanyak 7,86 juta orang Indonesia menjadi pengangguran atau setara tingkat pengangguran terbuka (TPT) sebesar 5,32%.

Plt. Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengungkapkan angka tersebut lebih rendah 0,54% poin jika dibandingkan dengan Agustus 2022 (year-on-year/yoy).

"Meski terus menurun, jumlah dan tingkat ini masih relatif lebih tinggi dibanding sebelum pandemi Covid-19 atau Agustus 2019 atau sebelum pandemi Covid-19," kata Amalia dalam Keterangan Pers BPS, Senin (6/11/2023).

BPS mencatat pada Agustus 2019 terdapat sebanyak 7,10 juta orang pengangguran atau setara TPT 5,23%. Angka pengangguran kemudian melonjak naik menjadi 9,77 juta orang pada Agustus 2020, dan mulai menurun pada Agustus 2021 menjadi 9,10 juta orang.

Tren penurunan kembali terjadi pada Agustus 2022 di mana tingkat pengangguran tercatat sebesar 8,42 juta, dan Agustus 2023 turun menjadi 7,86 juta. Di sisi lain, menurut jenis kelamin, pengangguran laki-laki tercatat 5,42% atau turun 0,5% poin sedangkan perempuan 5,15% atau turun 0,6% poin dibandingkan Agustus 2022.

"Sejalan dengan peningkatan TPAK-nya, penurunan pada pengangguran perempuan lebih besar dibanding laki-laki," ujarnya. Kemudian menurut wilayahnya, terjadi penurunan pengangguran pada wilayah perkotaan sementara di pedesaan terjadi peningkatan. BPS mencatat TPT di wilayah perkotaan sebesar 6,40% sedangkan pedesaan 3,88%.