TRENDING
Pemerintah Pastikan Harga BBM Subsidi Tidak Naik hingga Akhir 2026Baznas Dorong Zakat Jadi Pengurang Pajak Langsung, Usulkan Reformasi Kebijakan Fiskal IndonesiaDJP Siapkan Lima Strategi Kejar Target Penerimaan Pajak hingga Akhir Tahun IniDJP dan Kejaksaan Hentikan Penuntutan Pidana Pajak, Komisaris Perusahaan Bayar Denda Damai Rp533,49 JutaRupiah Tertekan di Kisaran Rp18.300 per Dolar AS, Keputusan BI Jadi Penentu Arah PasarInsentif Pajak Kawasan Industri Masih Sepi PeminatPercepatan Restitusi Pajak Jadi Penggerak Ekonomi, Investasi, dan Daya Beli MasyarakatDJP Siapkan Laporan Perdana Pajak Digital Luar Negeri dan Marketplace, Jutaan Transaksi Sudah DiprosesJakarta Kuasai 55,8 Persen Sengketa Pajak Nasional, DJP Ungkap Daerah dengan Perkara TerbanyakBI Umumkan Keputusan Suku Bunga 18 November 2026, Pasar Menanti Arah Kebijakan Moneter dan Nasib RupiahThe Heirloom Jakarta: Merangkai Kemewahan, Seni, dan Legacy Baru Bintang Lima di Ibu KotaPenjualan Ritel Indonesia Diproyeksikan Menguat pada Oktober 2026, BI Soroti Daya Beli MasyarakatDefisit APBN Capai Rp379,3 Triliun hingga Oktober 2026, Pemerintah Jamin Fiskal Tetap TerkendaliPembayaran Pajak Jadi Lebih Mudah dengan CoretaxSebanyak 7 KPP Capai 100 Persen Target, Penerimaan Pajak Nasional Tumbuh 23,2 PersenDeposit Pajak Anjlok 49,8 Persen Menjadi Rp33,6 Triliun, Menkeu Suahasil Ungkap Dana Dialokasikan ke PPh dan PPNPemerintah Pastikan Harga BBM Subsidi Tidak Naik hingga Akhir 2026Baznas Dorong Zakat Jadi Pengurang Pajak Langsung, Usulkan Reformasi Kebijakan Fiskal IndonesiaDJP Siapkan Lima Strategi Kejar Target Penerimaan Pajak hingga Akhir Tahun IniDJP dan Kejaksaan Hentikan Penuntutan Pidana Pajak, Komisaris Perusahaan Bayar Denda Damai Rp533,49 JutaRupiah Tertekan di Kisaran Rp18.300 per Dolar AS, Keputusan BI Jadi Penentu Arah PasarInsentif Pajak Kawasan Industri Masih Sepi PeminatPercepatan Restitusi Pajak Jadi Penggerak Ekonomi, Investasi, dan Daya Beli MasyarakatDJP Siapkan Laporan Perdana Pajak Digital Luar Negeri dan Marketplace, Jutaan Transaksi Sudah DiprosesJakarta Kuasai 55,8 Persen Sengketa Pajak Nasional, DJP Ungkap Daerah dengan Perkara TerbanyakBI Umumkan Keputusan Suku Bunga 18 November 2026, Pasar Menanti Arah Kebijakan Moneter dan Nasib RupiahThe Heirloom Jakarta: Merangkai Kemewahan, Seni, dan Legacy Baru Bintang Lima di Ibu KotaPenjualan Ritel Indonesia Diproyeksikan Menguat pada Oktober 2026, BI Soroti Daya Beli MasyarakatDefisit APBN Capai Rp379,3 Triliun hingga Oktober 2026, Pemerintah Jamin Fiskal Tetap TerkendaliPembayaran Pajak Jadi Lebih Mudah dengan CoretaxSebanyak 7 KPP Capai 100 Persen Target, Penerimaan Pajak Nasional Tumbuh 23,2 PersenDeposit Pajak Anjlok 49,8 Persen Menjadi Rp33,6 Triliun, Menkeu Suahasil Ungkap Dana Dialokasikan ke PPh dan PPN
PajakOnline
Beranda
Berita Pajaknews
Hubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua berita

Headlines

Tumbuh Positif, Kanwil DJP Bali Kumpulkan Rp6,26 Triliun Penerimaan Pajak hingga Mei 2025

· ·

Tumbuh Positif, Kanwil DJP Bali Kumpulkan Rp6,26 Triliun Penerimaan Pajak hingga Mei 2025

PajakOnline | Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP Bali) telah mengumpulkan penerimaan pajak sejumlah Rp6,27 triliun atau 34,86% dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp17,99 triliun hingga Mei 2025.

Penerimaan ini tumbuh sebesar 11,44% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya (year on year). Kinerja tersebut disampaikan Kepala Kanwil DJP Bali Darmawan dalam Media Briefing yang diselenggarakan secara daring diikuti media PajakOnline.

“Hingga bulan Mei 2025, penerimaan pajak di Bali mencapai Rp6.271,59 miliar. Apabila dibandingkan dengan periode Mei tahun 2024, penerimaan pajak saat itu Rp5.627,98 miliar. Perbandingan penerimaan pajak tersebut mengakibatkan pertumbuhan yang positif sebesar 11,44%,” ungkap Darmawan.

Darmawan juga menerangkan bahwa penerimaan pajak tersebut merupakan kontribusi dari seluruh wajib pajak yang terdaftar di Provinsi Bali. Penerimaan pajak tersebut diadministrasikan oleh 8 Kantor Pelayanan Pajak, yaitu :

1. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Denpasar dengan realisasi sejumlah Rp3.316,42 miliar dari target Rp8.579,94 miliar;

2. KPP Pratama Denpasar Timur, realisasi Rp470,12 miliar dari target Rp1.545,82 miliar;

3. KPP Pratama Denpasar Barat, realisasi Rp427,12 miliar dari target Rp1.372,53 miliar;

4. KPP Pratama Badung Selatan, realisasi Rp667,54 miliar dari target Rp1.805,61 miliar;

5. KPP Pratama Badung Utara, realisasi Rp645,41 miliar dari target Rp1.943,49 miliar;

6. KPP Pratama Gianyar, realisasi Rp453,12 miliar dari target Rp1.482,92 miliar;

7. KPP Pratama Tabanan, realisasi Rp161,98 miliar dari target Rp751,52 miliar; dan

8. KPP Pratama Singaraja, realisasi Rp129,48 miliar dari target 507,39 miliar.

“Apabila kita lihat dari sisi jenis pajaknya, Pajak Penghasilan (PPh) memiliki kontribusi terbesar yaitu sejumlah Rp4.539,47 miliar, diikuti oleh Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) sebesar Rp1.417,60 miliar, Pajak Bumi Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah/Bangunan (BPHTB) sejumlah Rp0,21 miliar, dan Pajak Lainnya sebesar Rp314,32 miliar,” ungkap Darmawan.

Darmawan juga menyampaikan bahwa penerimaan pajak didorong oleh beberapa sektor usaha dominan, yaitu:

1. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor: Rp1.168,46 miliar (dengan kontribusi sebesar 18,63% dari total penerimaan pajak);

2. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum: Rp1.032,78 miliar (16,47%);

3. Aktivitas Keuangan dan Asuransi: Rp886,31 miliar (14,13%);

4. Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis: Rp524,09 miliar (8,36%);

5. Industri Pengolahan: Rp468,95 miliar (7,48%); dan

6. Sektor lainnya : 2.191,00 miliar (34,94%).

“Bali sebagai destinasi pariwisata internasional menunjukkan peningkatan aktivitas perekonomian yang cukup signifikan. Hal ini dapat dilihat dari capaian penerimaan dari sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sejumlah Rp1.032,78 miliar yang tumbuh 18,24% dibandingkan dengan tahun 2024 lalu,” jelas Darmawan.

Dari sisi kepatuhan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan, Darmawan menyebutkan bahwa hingga bulan Mei 2025, sebanyak 344.845 SPT Tahunan PPh telah disampaikan. Angka ini meningkat 2,95% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Jumlah tersebut terdiri dari 37.335 SPT WP Badan, 269.235 SPT WP Orang Pribadi Karyawan, dan 38.275 SPT WP Orang Pribadi Non-Karyawan.

Berita lainnya di Headlines