PajakOnline.com—Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menerbitkan 14 Peraturan Menteri Keuangan (PMK) mengenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sesuai amanat Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).
Seluruh PMK terbaru ini mengatur ketentuan pajak, PPN sebagai turunan dari UU HPP. Kini, wajib pajak dapat menerapkan penyesuaian tarif PPN sesuai aturan tersebut.
Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Suryo Utomo mengungkapkan, keempat belas PMK sudah selesai. Walaupun, PMK nya terbit belakangan, namun ketentuan kenaikan tarif PPN menjadi 11% tetap berlaku sejak 1 April 2022.
Berikut ini 14 PMK terbaru;
1.PMK 58/PMK.03/2022 tentang Penunjukan Pihak Lain Sebagai Pemungut Pajak dan Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, dan/ atau Pelaporan Pajak yang Dipungut oleh Pihak Lain Atas Transaksi Pengadaan Barang dan/atau Jasa Melalui Sistem Informasi Pengadaan Pemerintah.
2.PMK 59/PMK.03/2022 tentang Perubahan atas PMK 231/PMK.03/2019 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, serta Pemotongan dan/atau Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Bagi Instansi Pemerintah.
3.PMK 60/PMK.03/2022 tentang Tata Cara Penunjukan Pemungut, Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean di Dalam Daerah Pabean Melalui Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.
4.PMK 61/PMK.03/2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai Atas Kegiatan Membangun Sendiri.
5.PMK 62/PMK.03/2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Liquefied Petroleum Gas Tertentu.
