TRENDING
Mekanik di Tangerang Ditagih Pajak McLaren Rp137 Juta, Identitas Diduga DicatutResensi Buku: Negara dalam Cengkeraman Partai: PartitokrasiKelas Menengah Susut, Masyarakat Downgrade LifestylePerlinsos Digital Diluncurkan 10 November 2026, Pemerintah Targetkan 48 Juta Keluarga Miskin TerdaftarInflasi Pangan Tembus 5,03%, Harga Kebutuhan Pokok Jadi Perhatian Pemerintah52% Ekonom Nilai Ekonomi Indonesia Memburuk8 Strategi DJP Tahun Depan, Gunakan AI dan Prioritaskan Pengawasan Aset KriptoDJP Rekam 5,5 Juta Transaksi Digital Luar Negeri Senilai Rp10 TriliunDJP Permudah Cetak Ulang Surat Pengukuhan PKP Lewat CoretaxDampak Skema Replace untuk Pembetulan SPTDJP Dorong Wajib Pajak Manfaatkan Pengurangan SanksiKanwil DJP Bengkulu dan Lampung dan Perketat Pengawasan Pajak bersama Kejati, Bidik Pidana Perpajakan hingga TPPUSuahasil Rombak Eselon I Kemenkeu, Lima Pejabat Baru DilantikDiskon Biaya Admin Marketplace Minimal 50% Berlaku Permanen, UMKM Produk Lokal Wajib Daftar SAPA UMKMPemerintah Perkuat Stabilitas Ekonomi, Investasi Capai Rp1.539 Triliun hingga September 2026Inflasi September 2026 Naik Jadi 3,28%, Harga Pangan Melonjak Daya Beli Masyarakat TurunMekanik di Tangerang Ditagih Pajak McLaren Rp137 Juta, Identitas Diduga DicatutResensi Buku: Negara dalam Cengkeraman Partai: PartitokrasiKelas Menengah Susut, Masyarakat Downgrade LifestylePerlinsos Digital Diluncurkan 10 November 2026, Pemerintah Targetkan 48 Juta Keluarga Miskin TerdaftarInflasi Pangan Tembus 5,03%, Harga Kebutuhan Pokok Jadi Perhatian Pemerintah52% Ekonom Nilai Ekonomi Indonesia Memburuk8 Strategi DJP Tahun Depan, Gunakan AI dan Prioritaskan Pengawasan Aset KriptoDJP Rekam 5,5 Juta Transaksi Digital Luar Negeri Senilai Rp10 TriliunDJP Permudah Cetak Ulang Surat Pengukuhan PKP Lewat CoretaxDampak Skema Replace untuk Pembetulan SPTDJP Dorong Wajib Pajak Manfaatkan Pengurangan SanksiKanwil DJP Bengkulu dan Lampung dan Perketat Pengawasan Pajak bersama Kejati, Bidik Pidana Perpajakan hingga TPPUSuahasil Rombak Eselon I Kemenkeu, Lima Pejabat Baru DilantikDiskon Biaya Admin Marketplace Minimal 50% Berlaku Permanen, UMKM Produk Lokal Wajib Daftar SAPA UMKMPemerintah Perkuat Stabilitas Ekonomi, Investasi Capai Rp1.539 Triliun hingga September 2026Inflasi September 2026 Naik Jadi 3,28%, Harga Pangan Melonjak Daya Beli Masyarakat Turun
PajakOnline
Beranda
Berita Pajaknews
Hubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua berita

Headlines

Agustus 2021, Hari Belanja Diskon Bangkitkan Ekonomi Nasional

· ·

Agustus 2021, Hari Belanja Diskon Bangkitkan Ekonomi Nasional

PajakOnline.com—Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengajak masyarakat belanja di Hari Belanja Diskon Indonesia (HBDI) agar menjadi momentum kebangkitan Industri Pariwisata dan Industri Ritel Indonesia, seiring dengan berjalannya program vaksinasi Covid-19.

"Ayo belanjakan terutama kepada produk-produk lokal supaya ekonomi kita gerak. Saatnya kita semua berupaya membangkitkan ekonomi nasional," kata Teten di Jakarta, belum lama ini.

Hari Belanja Diskon Indonesia diinisiasi Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (HIPPINDO) bersama mitra dan stakeholder asosiasi lain. Acara ini akan berlangsung sepanjang bulan Agustus, bertepatan dengan momen perayaan Hari UMKM Nasional pada 12 Agustus 2021 serta Hari Kemerdekaan Ke-76 Republik Indonesia pada 17 Agustus 2021.

Kami kutip dari keterangan Kemenkop UKM, berdasarkan data statistik, jumlah peritel, brand dan pusat perbelanjaan yang berpartisipasi di HBDI terus meningkat setiap tahunnya.

Teten menjelaskan, dalam 4 tahun jumlah peritel yang ikut serta tumbuh hampir 2 kali lipat, diikuti oleh total 500 brand berpartisipasi. Tahun lalu melibatkan 375 pusat perbelanjaan di 91 kota. Bahkan, nilai transaksi HBDI 2019 sebesar Rp20 triliun dan meningkat menjadi Rp22,5 triliun di tahun 2020.

"Tren baik tersebut tentu juga harapannya dapat memberikan dampak positif dari sisi transaksi yang meningkat bagi peritel dan UMKM Indonesia," ujar Teten.

Selain itu, Teten mengharapkan HBDI juga dapat menjadi lokomotif transformasi digital UMKM unggulan Indonesia serta membuka akses UMKM ke rantai pasok industri besar. Selain itu, membenahi proses bisnis agar lebih efektif dan efisien, membenahi tata kelola usaha, serta SDM yang lebih teratur, hingga memberikan akses pembiayaan.

Setahun ke belakang pemerintah dan seluruh elemen termasuk asosiasi peritel sukses menghadirkan tambahan 6,7 juta pelaku UMKM dalam ekosistem digital. Hingga hari ini setidaknya 13,7 juta pelaku UMKM, atau setara 21% total populasi pelaku usaha telah onboarding digital. Angka ini perlu terus digenjot agar mencapai 30 juta di tahun 2024. Hari Belanja Diskon Indonesia juga diharapkan dapat mengakselerasinya.

Berita lainnya di Headlines