Kelas Menengah Susut, Masyarakat Downgrade Lifestyle

Jakarta, PajakOnline — Tekanan biaya hidup, pendapatan yang sulit mengejar kenaikan pengeluaran, serta ketidakpastian pekerjaan mendorong sebagian masyarakat Indonesia menyesuaikan standar hidup. 

Fenomena downgrade lifestyle atau penurunan gaya hidup semakin menjadi perhatian karena dapat mencerminkan terbatasnya kemampuan belanja rumah tangga, terutama kelompok kelas menengah.

Di tengah pertumbuhan ekonomi nasional yang masih positif, menyusutnya jumlah penduduk kelas menengah menjadi salah satu indikator penting untuk mengukur ketahanan ekonomi masyarakat. Kelompok ini memiliki peran besar dalam konsumsi rumah tangga, yang merupakan salah satu penggerak utama perekonomian Indonesia.

Namun, penurunan jumlah kelas menengah tidak serta-merta membuktikan seluruh masyarakat mengalami pelemahan daya beli. Perubahan tersebut perlu dibaca bersama indikator konsumsi, pendapatan riil, inflasi, ketenagakerjaan, serta kondisi keuangan rumah tangga.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan jumlah penduduk kelas menengah Indonesia turun dari sekitar 57,33 juta orang pada 2019 menjadi 47,85 juta orang pada 2024.

Tren penurunan berlanjut pada 2025. Berdasarkan data yang dirangkum Next Indonesia Center dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) BPS, jumlah kelas menengah tercatat sekitar 46,7 juta orang, dibandingkan 52,3 juta orang pada 2016.

Angka tersebut menunjukkan jumlah kelas menengah menyusut sekitar 5,6 juta orang dalam satu dekade terakhir. Perubahan ini perlu menjadi perhatian karena sebagian penduduk berpotensi berpindah ke kelompok ekonomi yang lebih rentan ketika menghadapi kehilangan pekerjaan, kenaikan cicilan, atau meningkatnya biaya kebutuhan pokok.

Kelas menengah juga tidak seluruhnya memiliki kondisi keuangan yang kuat. Sebagian rumah tangga masih harus mengalokasikan porsi besar pendapatannya untuk makanan, tempat tinggal, transportasi, pendidikan, dan kesehatan sehingga ruang untuk menabung maupun berinvestasi menjadi terbatas.

Indikator lain yang perlu dicermati adalah pertumbuhan konsumsi rumah tangga. Berdasarkan data BPS, konsumsi rumah tangga pada kuartal II-2026 tumbuh 5,06% secara tahunan atau year-on-year (yoy), melambat dibandingkan pertumbuhan 5,52% pada kuartal I-2026.

Pada periode yang sama, ekonomi Indonesia tumbuh 5,29% yoy. Artinya, perekonomian nasional masih ekspansif, tetapi pertumbuhan konsumsi rumah tangga kehilangan sebagian momentumnya dibandingkan kuartal sebelumnya.

Perlambatan ini belum cukup untuk menyimpulkan konsumsi masyarakat secara keseluruhan mengalami kontraksi. Meski demikian, perkembangannya perlu diawasi karena konsumsi rumah tangga merupakan komponen penting dalam pembentukan produk domestik bruto (PDB).

Apabila rumah tangga semakin berhati-hati membelanjakan uangnya, dampaknya dapat menjalar ke sektor perdagangan eceran, pusat perbelanjaan, makanan dan minuman, fesyen, pariwisata, perhotelan, hingga industri manufaktur.

Penyesuaian gaya hidup menjadi salah satu tanda yang terlihat ketika rumah tangga berusaha mempertahankan keseimbangan keuangan.

Masyarakat dapat mengurangi frekuensi makan di restoran, membatasi pembelian kopi di gerai, memilih produk dengan harga lebih murah, menunda liburan, mengurangi belanja pakaian, hingga menekan pengeluaran untuk hiburan dan hobi.

Sebagian rumah tangga juga dapat menunda pembelian kendaraan atau barang tahan lama lainnya. Pengeluaran yang sebelumnya dianggap rutin kemudian dievaluasi kembali agar kebutuhan utama tetap terpenuhi.

Fenomena tersebut dikenal sebagai downgrade lifestyle. Dalam kondisi tertentu, perubahan gaya hidup merupakan pilihan rasional untuk menghemat uang. Namun, apabila penyesuaian dilakukan karena pendapatan tidak lagi mencukupi kebutuhan dasar, fenomena tersebut dapat menjadi sinyal tekanan ekonomi yang lebih serius.

Salah satu faktor yang memengaruhi daya beli adalah kemampuan pendapatan riil untuk mengikuti kenaikan harga barang dan jasa.

Kenaikan gaji secara nominal belum tentu meningkatkan kesejahteraan apabila biaya kebutuhan sehari-hari meningkat lebih cepat. Akibatnya, uang yang sama hanya mampu membeli lebih sedikit barang atau jasa.

Tekanan juga dapat meningkat ketika rumah tangga menghadapi cicilan kredit, biaya pendidikan, sewa tempat tinggal, serta pengeluaran kesehatan yang sulit dikurangi.

Risiko menjadi lebih besar bagi pekerja yang kehilangan pekerjaan, mengalami pengurangan jam kerja, atau memperoleh pendapatan tidak tetap. Dalam situasi tersebut, tabungan dapat digunakan untuk menutup kebutuhan rutin, sementara kemampuan membangun cadangan keuangan semakin terbatas.

Oleh karena itu, penilaian daya beli perlu mempertimbangkan pertumbuhan upah riil, kualitas lapangan kerja, inflasi kebutuhan pokok, serta perkembangan kredit dan tabungan rumah tangga.

Dampaknya terhadap Dunia Usaha

Melemahnya kemampuan belanja masyarakat dapat mengubah strategi pelaku usaha. Konsumen yang semakin sensitif terhadap harga cenderung membandingkan produk, mencari promosi, memilih ukuran kemasan yang lebih kecil, atau beralih ke merek dengan harga lebih terjangkau.

Bagi sektor ritel dan barang konsumsi, perubahan tersebut dapat memengaruhi komposisi penjualan dan strategi harga. Sementara itu, sektor pariwisata, restoran, fesyen, dan hiburan berpotensi menghadapi tekanan ketika konsumen mengurangi belanja yang tidak bersifat mendesak.

Pelaku usaha perlu membaca perubahan perilaku konsumen secara cermat. Penurunan transaksi tidak selalu berarti konsumen berhenti berbelanja, tetapi dapat menunjukkan perpindahan ke produk yang lebih murah atau perubahan prioritas pengeluaran.

Pemerintah Perlu Menjaga Daya Beli

Menyusutnya kelompok kelas menengah menjadi tantangan bagi pemerintah dalam menjaga pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Selain mempertahankan konsumsi, kebijakan ekonomi perlu mendorong penciptaan lapangan kerja produktif, peningkatan pendapatan riil, dan pengendalian biaya hidup.

Bantuan sosial tetap penting bagi kelompok yang memenuhi kriteria penerima. Namun, penguatan kelas menengah juga membutuhkan kebijakan yang mendukung produktivitas pekerja, keberlangsungan usaha, akses perumahan, serta peningkatan kualitas pekerjaan.

Di sisi lain, ketepatan sasaran bantuan dan kualitas data sosial ekonomi menjadi penting agar dukungan pemerintah menjangkau rumah tangga yang benar-benar membutuhkan.

Dengan demikian, tantangan ekonomi Indonesia bukan hanya menjaga pertumbuhan PDB, melainkan memastikan pertumbuhan tersebut diikuti peningkatan kemampuan masyarakat memenuhi kebutuhan hidup dan membangun ketahanan keuangan.