TRENDING
Kanwil DJP Bali Serahkan Tersangka Pidana di Bidang PerpajakanDJP Terbitkan Aturan Penyedia Printer Meterai Teraan DigitalGaruda Juara ASEAN! Bekap Thailand Lewat Penalti, Gema Sasmita Bicara DNA JuaraDJP Kejar Target Pajak Rp2.593,4 Triliun pada 2027Tax Ratio 2027 Ditargetkan 9,26%, DJP Andalkan Coretax dan Perluasan Basis PajakSebanyak 11 Provinsi Gelar Pemutihan Pajak Kendaraan Oktober 2026, Cek Daftar dan KeringanannyaSuahasil Lantik 17 Pejabat Kemenkeu, 13 di Antaranya Pejabat Strategis DJPPMK 71/2026 Ubah Tata Cara Keberatan Pajak, DJP Kini Bisa Minta Data Pihak KetigaPrabowo Ingatkan TNI: Ancaman Indonesia Kini Tak Hanya Perang Fisik, Siber hingga NarkotikaDJP Siapkan Strategi Kejar Setoran Pajak Rp2.593 Triliun Tahun DepanDJP Mutasi dan Kukuhkan 1.834 Pegawai, Pelantikan Hari IniRupiah Anjlok, Cadangan Devisa Turun, BI Menjadi Mesin Utang Luar NegeriPemerintah dan BI Perkuat Sinergi Fiskal-Moneter, Lima Pilar Jadi Fokus Jaga EkonomiPengawasan Transaksi Properti Makin KetatDJP Perketat Pengawasan Pajak hingga Akhir 2026Penerimaan Pajak Jakarta Barat Capai Rp58,28 TriliunKanwil DJP Bali Serahkan Tersangka Pidana di Bidang PerpajakanDJP Terbitkan Aturan Penyedia Printer Meterai Teraan DigitalGaruda Juara ASEAN! Bekap Thailand Lewat Penalti, Gema Sasmita Bicara DNA JuaraDJP Kejar Target Pajak Rp2.593,4 Triliun pada 2027Tax Ratio 2027 Ditargetkan 9,26%, DJP Andalkan Coretax dan Perluasan Basis PajakSebanyak 11 Provinsi Gelar Pemutihan Pajak Kendaraan Oktober 2026, Cek Daftar dan KeringanannyaSuahasil Lantik 17 Pejabat Kemenkeu, 13 di Antaranya Pejabat Strategis DJPPMK 71/2026 Ubah Tata Cara Keberatan Pajak, DJP Kini Bisa Minta Data Pihak KetigaPrabowo Ingatkan TNI: Ancaman Indonesia Kini Tak Hanya Perang Fisik, Siber hingga NarkotikaDJP Siapkan Strategi Kejar Setoran Pajak Rp2.593 Triliun Tahun DepanDJP Mutasi dan Kukuhkan 1.834 Pegawai, Pelantikan Hari IniRupiah Anjlok, Cadangan Devisa Turun, BI Menjadi Mesin Utang Luar NegeriPemerintah dan BI Perkuat Sinergi Fiskal-Moneter, Lima Pilar Jadi Fokus Jaga EkonomiPengawasan Transaksi Properti Makin KetatDJP Perketat Pengawasan Pajak hingga Akhir 2026Penerimaan Pajak Jakarta Barat Capai Rp58,28 Triliun
PajakOnline
Beranda
Berita PajaknewsHubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua beritaBerita

Ajang WSBK Mandalika Disebut Merugi, Ini Kata Kementerian BUMN

· · pajakonline.com

PajakOnline.com—Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menjelaskan, tentang penyelenggaraan ajang balap motor Wolrd Superbike (WSBK) di Sirkuit Mandalika, Nusa Tenggara Barat (NTB) yang disebut-sebut merugi.

"Jadi, kalau ada namanya rugi, ya wajar lah, namanya juga di mana-mana promosi pertama ya memang rugi. Mana ada orang langsung jualan untung. Kalau semua jualan langsung untung, semua bahagia dan semua akan masuk ke bisnis itu dan itu bukan soal kerugian, ini soal penugasan," kata Staf Khusus (Stafsus) III Menteri BUMN Arya Sinulingga di Gedung Kementerian BUMN, Jakarta, Kamis (22/6/2023).

Arya mengatakan kawasan Mandalika bukan hanya untuk pembangunan sirkuitnya, namun juga dengan seluruh fasilitas dan infrastrukturnya. Lebih lanjut, pembangunan kawasan Mandalika juga merupakan upaya Indonesia untuk membangkitkan pariwisata saat itu.

"Kita dulu corona, kita sudah divaksinasi sekarang, kita geber. Indonesia mau tunjukkan bahwa kita bangkit lebih dulu daripada negara lain dan ada yang namanya pariwisata. Pariwisata adalah sektor industri paling terpukul pada saat corona dan ketika itu ada momen yang namanya WSBK tahun 2021 akhir," ucap Arya.

Seperti saat pandemi Covid-19, kata dia, tidak ada investor yang masuk untuk membangun infrastruktur di Mandalika sehingga BUMN yang mengerjakannya.

"Bayangkan, kita baru corona, baru vaksinasi, tiba-tiba kita bikin yang namanya WSBK. Itu artinya BUMN masuk ke area di mana orang belum berani masuk, supaya apa menggerakkan ekonomi. Ada fasilitas yang seharusnya investor masuk tetapi karena corona investor tidak mau masuk, tidak siap mereka. Maka siapa yang masuk, BUMN masuk, membangun infrastruktur yang harusnya dibangun oleh investor. Jadi, ini adalah sebuah rangka untuk mendorong pariwisata," jelasnya.

Arya mengatakan ajang WSBK yang pertama kali digelar pada akhir 2021 juga sebagai pendorong untuk meningkatkan pariwisata.

"Pada saat itu semua orang itu melihat bagaimana Indonesia ternyata sangat baik dan siap pariwisatanya dan pendorong kita adalah WSBK, yang pertama pada saat itu," lanjut Arya.

Sebelumnya, Direktur Utama PT Aviasi Pariwisata Indonesia atau InJourney Dony Oskaria dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI, menuturkan pihaknya akan bernegosiasi untuk menghilangkan WSBK karena dianggap tidak menarik bagi investor untuk masuk sebagai sponsor.

Penghapusan ajang balap WSBK ini diharapkan akan membantu menurunkan beban perusahaan, sehingga kerugian yang ditimbulkan tidak semakin bertambah setiap tahunnya. Sebab dari informasi yang beraedar, perhelatan tersebut mengalami kerugian hingga Rp100 miliar. (Azzahra Choirrun Nissa)