TRENDING
Prabowo Ingatkan TNI: Ancaman Indonesia Kini Tak Hanya Perang Fisik, Siber hingga NarkotikaDJP Siapkan Strategi Kejar Setoran Pajak Rp2.593 Triliun Tahun DepanDJP Mutasi dan Kukuhkan 1.834 Pegawai, Pelantikan Hari IniRupiah Anjlok, Cadangan Devisa Turun, BI Menjadi Mesin Utang Luar NegeriPemerintah dan BI Perkuat Sinergi Fiskal-Moneter, Lima Pilar Jadi Fokus Jaga EkonomiPengawasan Transaksi Properti Makin KetatDJP Perketat Pengawasan Pajak hingga Akhir 2026Penerimaan Pajak Jakarta Barat Capai Rp58,28 TriliunKapolri Suyudi Mutasi 88 Perwira, 19 Kapolda BergantiDJP Terbitkan 454.377 SP2DK hingga September 2026PTKP Bisa Naik 2027, DJP Siapkan Strategi Perluas Basis PajakTax Goes to Campus, DJP Banten Tingkatkan Kesadaran Pajak Generasi Muda UPHDJP Terus Kejar Pajak Orang KayaPemajakan Marketplace Dimajukan Jadi 1 Oktober, Begini Alasan DJPHari Ini Sertijab Kapolri Baru dan Pelepasan Listyo SigitKPK Periksa Pegawai Adaro dan Dua Pegawai Pajak, Uang Lebih dari Rp1 Miliar DisitaPrabowo Ingatkan TNI: Ancaman Indonesia Kini Tak Hanya Perang Fisik, Siber hingga NarkotikaDJP Siapkan Strategi Kejar Setoran Pajak Rp2.593 Triliun Tahun DepanDJP Mutasi dan Kukuhkan 1.834 Pegawai, Pelantikan Hari IniRupiah Anjlok, Cadangan Devisa Turun, BI Menjadi Mesin Utang Luar NegeriPemerintah dan BI Perkuat Sinergi Fiskal-Moneter, Lima Pilar Jadi Fokus Jaga EkonomiPengawasan Transaksi Properti Makin KetatDJP Perketat Pengawasan Pajak hingga Akhir 2026Penerimaan Pajak Jakarta Barat Capai Rp58,28 TriliunKapolri Suyudi Mutasi 88 Perwira, 19 Kapolda BergantiDJP Terbitkan 454.377 SP2DK hingga September 2026PTKP Bisa Naik 2027, DJP Siapkan Strategi Perluas Basis PajakTax Goes to Campus, DJP Banten Tingkatkan Kesadaran Pajak Generasi Muda UPHDJP Terus Kejar Pajak Orang KayaPemajakan Marketplace Dimajukan Jadi 1 Oktober, Begini Alasan DJPHari Ini Sertijab Kapolri Baru dan Pelepasan Listyo SigitKPK Periksa Pegawai Adaro dan Dua Pegawai Pajak, Uang Lebih dari Rp1 Miliar Disita
PajakOnline Logo
PajakOnline
BerandaBerita Pajak
Kalkulator PajakHubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua beritaBerita

Anies Kritik Pemerintah Soal Pemberian Insentif Pajak Mobil Listrik

· · pajakonline.com

PajakOnline.com—Anies Baswedan mengkritik kebijakan pemerintah yang memberikan insentif atau potongan pajak untuk pembelian mobil listrik. Menurut Anies, pemberian insentif tersebut dinilai kurang tepat. Hal itu bukan solusi yang tepat untuk menyelesaikan permasalahan lingkungan dan meningkatkan penjualan kendaraan listrik, karena di satu sisi insentif banyak tertuju untuk masyarakat menengah ke atas.

"Solusi menghadapi masalah lingkungan hidup apalagi soal polusi udara bukan terletak di dalam subsidi untuk mobil listrik yang pemilik-pemilik mobil listriknya ialah mereka yang tidak membutuhkan subsidi," kata Anies Baswedan dalam acara deklarasi relawan Amanat Indonesia (ANIES) di GBK Senayan, Jakarta pada Minggu (7/5/2023).

Anies Baswedan yang menjadi Calon Presiden 2024 ini mengatakan, seharusnya pemerintah memberikan solusi yang tepat untuk masyarakat jika ingin membenahi masalah lingkungan. Jika berbicara soal transportasi, seharusnya pemerintah dapat membenahi terlebih dahulu transportasi umum daripada sibuk memberi bantuan terhadap calon pembeli mobil listrik.

"Kalau kami hitung apalagi ini, contoh ketika sampai pada mobil listrik, emisi karbon mobil listrik per kapita per kilometer sesungguhnya lebih tinggi daripada emisi karbon bus berbahan bakar minyak," kata Anies.

"Kenapa itu bisa terjadi? Karena bus memuat orang banyak sementara mobil memuat orang sedikit, ditambah lagi pengalaman kami di Jakarta, ketika kendaraan pribadi berbasis listrik dia tidak akan menggantikan mobil yang ada di garasinya, dia akan menambah mobil di jalanan, menambah kemacetan di jalanan," katanya.

Anies mendorong agar penggunaan kendaraan listrik ke depannya lebih diutamakan untuk angkutan umum. "Kendaraan logistik berbasis listrik, bukan pribadi, tapi kendaraan umum," katanya.

Pemerintah telah memberikan insentif bagi pembeli mobil listrik sejak bulan Maret 2023. Insentif berupa potongan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari sebelumnya 11 persen menjadi hanya 1 persen. Mobil listrik yang bisa dibeli dengan insentif tersebut saat ini baru dua mobil, karena menyesuaikan syarat dan ketentuan pemerintah. Mobil listrik tersebut yakni Hyundai Ioniq 5 dan Wuling Air EV dengan kuota hingga akhir tahun sebanyak 35.900 unit.