TRENDING
Pemerintah Pastikan Harga BBM Subsidi Tidak Naik hingga Akhir 2026Baznas Dorong Zakat Jadi Pengurang Pajak Langsung, Usulkan Reformasi Kebijakan Fiskal IndonesiaDJP Siapkan Lima Strategi Kejar Target Penerimaan Pajak hingga Akhir Tahun IniDJP dan Kejaksaan Hentikan Penuntutan Pidana Pajak, Komisaris Perusahaan Bayar Denda Damai Rp533,49 JutaRupiah Tertekan di Kisaran Rp18.300 per Dolar AS, Keputusan BI Jadi Penentu Arah PasarInsentif Pajak Kawasan Industri Masih Sepi PeminatPercepatan Restitusi Pajak Jadi Penggerak Ekonomi, Investasi, dan Daya Beli MasyarakatDJP Siapkan Laporan Perdana Pajak Digital Luar Negeri dan Marketplace, Jutaan Transaksi Sudah DiprosesJakarta Kuasai 55,8 Persen Sengketa Pajak Nasional, DJP Ungkap Daerah dengan Perkara TerbanyakBI Umumkan Keputusan Suku Bunga 18 November 2026, Pasar Menanti Arah Kebijakan Moneter dan Nasib RupiahThe Heirloom Jakarta: Merangkai Kemewahan, Seni, dan Legacy Baru Bintang Lima di Ibu KotaPenjualan Ritel Indonesia Diproyeksikan Menguat pada Oktober 2026, BI Soroti Daya Beli MasyarakatDefisit APBN Capai Rp379,3 Triliun hingga Oktober 2026, Pemerintah Jamin Fiskal Tetap TerkendaliPembayaran Pajak Jadi Lebih Mudah dengan CoretaxSebanyak 7 KPP Capai 100 Persen Target, Penerimaan Pajak Nasional Tumbuh 23,2 PersenDeposit Pajak Anjlok 49,8 Persen Menjadi Rp33,6 Triliun, Menkeu Suahasil Ungkap Dana Dialokasikan ke PPh dan PPNPemerintah Pastikan Harga BBM Subsidi Tidak Naik hingga Akhir 2026Baznas Dorong Zakat Jadi Pengurang Pajak Langsung, Usulkan Reformasi Kebijakan Fiskal IndonesiaDJP Siapkan Lima Strategi Kejar Target Penerimaan Pajak hingga Akhir Tahun IniDJP dan Kejaksaan Hentikan Penuntutan Pidana Pajak, Komisaris Perusahaan Bayar Denda Damai Rp533,49 JutaRupiah Tertekan di Kisaran Rp18.300 per Dolar AS, Keputusan BI Jadi Penentu Arah PasarInsentif Pajak Kawasan Industri Masih Sepi PeminatPercepatan Restitusi Pajak Jadi Penggerak Ekonomi, Investasi, dan Daya Beli MasyarakatDJP Siapkan Laporan Perdana Pajak Digital Luar Negeri dan Marketplace, Jutaan Transaksi Sudah DiprosesJakarta Kuasai 55,8 Persen Sengketa Pajak Nasional, DJP Ungkap Daerah dengan Perkara TerbanyakBI Umumkan Keputusan Suku Bunga 18 November 2026, Pasar Menanti Arah Kebijakan Moneter dan Nasib RupiahThe Heirloom Jakarta: Merangkai Kemewahan, Seni, dan Legacy Baru Bintang Lima di Ibu KotaPenjualan Ritel Indonesia Diproyeksikan Menguat pada Oktober 2026, BI Soroti Daya Beli MasyarakatDefisit APBN Capai Rp379,3 Triliun hingga Oktober 2026, Pemerintah Jamin Fiskal Tetap TerkendaliPembayaran Pajak Jadi Lebih Mudah dengan CoretaxSebanyak 7 KPP Capai 100 Persen Target, Penerimaan Pajak Nasional Tumbuh 23,2 PersenDeposit Pajak Anjlok 49,8 Persen Menjadi Rp33,6 Triliun, Menkeu Suahasil Ungkap Dana Dialokasikan ke PPh dan PPN
PajakOnline
Beranda
Berita Pajaknews
Hubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua berita

Headlines

Apa Saja Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)?

·

Apa Saja Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)?

PajakOnline.com—Dalam sebuah penyelenggaraan negara dibutuhkan penerimaan sebagai pendukung program pemerintah. Peran yang paling signifikan terdapat pajak pajak dalam penerimaan negara. Namun, ternyata ada pula penerimaan negara yang bukan dari pajak.

Dalam penjelasan Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2003, pendapatan negara menjadi hak pemerintah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan yang bersih terdiri atas penerimaan pajak, penerimaan bukan pajak, dan hibah. Belanja negara sendiri digunakan pemerintah sebagai penyelenggaraan tugas pemerintah pusat dan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah.

Pengertian Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) adalah seluruh penerimaan negara yang diterima pemerintah pusat tetapi tidak berasal dari penerimaan perpajakan. Pungutan dalam penerimaan ini diambil langsung dari orang pribadi dengan pembayaran terhadap layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara. Berikut merupakan yang termasuk objek PNBP, yaitu:

1. Penerimaan yang sumbernya dari pengelolaan dana pemerintah.
2. Penerimaan dari pemanfaatan sumber daya.
3. Penerimaan dari kegiatan pelayanan yang dilaksanakan pemerintah.
4. Penerimaan dari pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan.
5. Penerimaan dari pengelolaan barang milik negara.
6. Penerimaan berbentuk hibah yang menjadi hak negara.

PNBP seperti layanan paspor, perpanjangan SIM, pembayaran tilang, dan biaya administrasi layanan publik yang disediakan oleh Kementerian/Lembaga lainnya.

Tarif terhadap penerimaan negara bukan pajak berupa tarif spesifik dan berbeda mengikuti jenis PNBP itu sendiri, ditentukan dengan mengikuti dampak pengenaan kepada masyarakat dan kegiatan usahanya, biaya penyelenggaraan kegiatan pemerintah sehubungan dengan jenis PNBP bersangkutan, dan sisi keadilan pada pengenaan dampak terhadap masyarakat, juga kebijakan pemerintah itu sendiri kepada jenis PNBP.

Aktivitas pembayaran PNBP dilakukan oleh wajib bayar (orang pribadi dan badan) lewat tempat yang ditunjuk oleh Menteri. Sampai sekarang pembayaran atau penyetoran PNBP ada beberapa cara seperti memakai Modul Penerimaan Negara Generasi ke-3 (MPN G3). Modul ini merupakan sistem penerimaan negara yang dikembangkan untuk membantu pemerintah dalam mengurangi kesalahan perhitungan PNBP. Sedangkan untuk penyetoran PNBP dapat dilakukan melalui ATM, teller bank, ataupun internet banking.(Ridho Rizqullah Zulkarnain)

Berita lainnya di Headlines