TRENDING
Tidak Lagi Pakai Kartu Izin Praktik, Verifikasi Konsultan Pajak Kini Lewat CoretaxPemkab Blitar Apresiasi Wajib Pajak dalam Gebyar Blitax Award 2026BPPK Buka Pendaftaran Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak, Kuota Hanya 50 PesertaPajak Jadi Penopang Utama Penerimaan Negara dalam APBN 2027, Target Capai Rp2.593,35 TriliunDelapan Prioritas Utama Pemerintah dalam APBN 2027, Cek!APBN 2027 Disahkan, Belanja Negara Tembus Rp4.106,3 TriliunTransaksi Pembayaran Digital Tembus 6,11 Miliar, QRIS Tumbuh 67,22 PersenHari Ini Batas Akhir Pendaftaran GloBE di Coretax, DJP Catat 1.460 WP Sudah TerdaftarKanwil DJP Jakarta Selatan I Kantongi Rp75,06 Triliun hingga Agustus 2026Pajak Karbon Ditunda, Pemerintah Pertimbangkan Dampak Harga EnergiSEMA UGM, BEM UI, dan KM ITB Gaungkan “Nestapa Indonesia”, Soroti Demokrasi hingga Transparansi AnggaranBI Dorong Pemda Pakai AI Gali Potensi Pajak DaerahBukan Lagi DJP, Pengawasan Profesi Konsultan Pajak Beralih ke Dirjen Stabilitas dan Pengembangan Sektor KeuanganBI Tahan Suku Bunga 5,75%, Stabilitas Rupiah Jadi PerhatianSebanyak 1.460 Wajib Pajak Terdaftar GloBE, Pengawasan Pajak Minimum Global DiperkuatIKH Pajak Akan Kedaluwarsa? Begini Ketentuan PerpanjangannyaTidak Lagi Pakai Kartu Izin Praktik, Verifikasi Konsultan Pajak Kini Lewat CoretaxPemkab Blitar Apresiasi Wajib Pajak dalam Gebyar Blitax Award 2026BPPK Buka Pendaftaran Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak, Kuota Hanya 50 PesertaPajak Jadi Penopang Utama Penerimaan Negara dalam APBN 2027, Target Capai Rp2.593,35 TriliunDelapan Prioritas Utama Pemerintah dalam APBN 2027, Cek!APBN 2027 Disahkan, Belanja Negara Tembus Rp4.106,3 TriliunTransaksi Pembayaran Digital Tembus 6,11 Miliar, QRIS Tumbuh 67,22 PersenHari Ini Batas Akhir Pendaftaran GloBE di Coretax, DJP Catat 1.460 WP Sudah TerdaftarKanwil DJP Jakarta Selatan I Kantongi Rp75,06 Triliun hingga Agustus 2026Pajak Karbon Ditunda, Pemerintah Pertimbangkan Dampak Harga EnergiSEMA UGM, BEM UI, dan KM ITB Gaungkan “Nestapa Indonesia”, Soroti Demokrasi hingga Transparansi AnggaranBI Dorong Pemda Pakai AI Gali Potensi Pajak DaerahBukan Lagi DJP, Pengawasan Profesi Konsultan Pajak Beralih ke Dirjen Stabilitas dan Pengembangan Sektor KeuanganBI Tahan Suku Bunga 5,75%, Stabilitas Rupiah Jadi PerhatianSebanyak 1.460 Wajib Pajak Terdaftar GloBE, Pengawasan Pajak Minimum Global DiperkuatIKH Pajak Akan Kedaluwarsa? Begini Ketentuan Perpanjangannya
PajakOnline Logo
PajakOnline
BerandaBerita Pajak
Kalkulator PajakHubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua beritaBerita

Badan Kebijakan Transportasi Usul Pajak Tiket Pesawat Dihapus

Redaksi PajakOnline · 14 Agu 2024, 14.40 WIB · pajakonline.com

PajakOnline.com—Badan Kebijakan Transportasi mengusulkan penghapusan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk tiket pesawat terbang. Penghapusan ini dinilai perlu dilakukan untuk mengatasi mahalnya tiket pesawat terbang.

Kepala BKT Kemenhub Robby Kurniawan mengatakan, usulan tersebut muncul setelah lembaganya melakukan kajian untuk menemukan berbagai solusi guna menekan harga tiket pesawat. Diskusi tersebut, kata dia, salah satunya dilakukan bersama asosiasi penerbangan, Indonesia National Air Carriers Association (INACA).

"Jadi kami merekomendasikan setelah kami diskusi dengan yang lain, termasuk INACA," kata Robby dalam program Focus On Infra di CNBC Indonesia, Rabu, (14/8/2024).

Robby mengatakan PPN 11% menjadi salah satu komponen yang berkontribusi pada pembentukan harga tiket. Sebagaimana diketahui, pesawat adalah satu-satunya moda transportasi publik yang terkena PPN tersebut.

"Memang saat ini tiket pesawat itu kena PPN 11%," kata dia.

Selain penghapusan PPN, Robby mengatakan pihaknya juga merekomendasikan agar pemerintah memberikan insentif fiskal. Insentif itu utamanya untuk avtur, suku cadang pesawat dan komponen lainnya.

Robby bilang avtur menjadi salah satu komponen yang paling berpengaruh dalam pembentukan harga tiket. Dia bilang pembelian avtur berkontribusi sebesar 52% untuk operasional pesawat. "Avtur menjadi komponen paling menentukan untuk pesawat," kata dia.

Dia mengatakan harga avtur amat dipengaruhi oleh berbagai faktor, salah satunya nilai tukar dolar Amerika Serikat. Karena itu, BKT merekomendasikan agar avtur bisa disediakan oleh banyak perusahaan. "Rekomendasi kami mendorong multiprovider untuk avtur yang menjadi bahan utama industri penerbangan," katanya.