TRENDING
Pemerintah Pastikan Harga BBM Subsidi Tidak Naik hingga Akhir 2026Baznas Dorong Zakat Jadi Pengurang Pajak Langsung, Usulkan Reformasi Kebijakan Fiskal IndonesiaDJP Siapkan Lima Strategi Kejar Target Penerimaan Pajak hingga Akhir Tahun IniDJP dan Kejaksaan Hentikan Penuntutan Pidana Pajak, Komisaris Perusahaan Bayar Denda Damai Rp533,49 JutaRupiah Tertekan di Kisaran Rp18.300 per Dolar AS, Keputusan BI Jadi Penentu Arah PasarInsentif Pajak Kawasan Industri Masih Sepi PeminatPercepatan Restitusi Pajak Jadi Penggerak Ekonomi, Investasi, dan Daya Beli MasyarakatDJP Siapkan Laporan Perdana Pajak Digital Luar Negeri dan Marketplace, Jutaan Transaksi Sudah DiprosesJakarta Kuasai 55,8 Persen Sengketa Pajak Nasional, DJP Ungkap Daerah dengan Perkara TerbanyakBI Umumkan Keputusan Suku Bunga 18 November 2026, Pasar Menanti Arah Kebijakan Moneter dan Nasib RupiahThe Heirloom Jakarta: Merangkai Kemewahan, Seni, dan Legacy Baru Bintang Lima di Ibu KotaPenjualan Ritel Indonesia Diproyeksikan Menguat pada Oktober 2026, BI Soroti Daya Beli MasyarakatDefisit APBN Capai Rp379,3 Triliun hingga Oktober 2026, Pemerintah Jamin Fiskal Tetap TerkendaliPembayaran Pajak Jadi Lebih Mudah dengan CoretaxSebanyak 7 KPP Capai 100 Persen Target, Penerimaan Pajak Nasional Tumbuh 23,2 PersenDeposit Pajak Anjlok 49,8 Persen Menjadi Rp33,6 Triliun, Menkeu Suahasil Ungkap Dana Dialokasikan ke PPh dan PPNPemerintah Pastikan Harga BBM Subsidi Tidak Naik hingga Akhir 2026Baznas Dorong Zakat Jadi Pengurang Pajak Langsung, Usulkan Reformasi Kebijakan Fiskal IndonesiaDJP Siapkan Lima Strategi Kejar Target Penerimaan Pajak hingga Akhir Tahun IniDJP dan Kejaksaan Hentikan Penuntutan Pidana Pajak, Komisaris Perusahaan Bayar Denda Damai Rp533,49 JutaRupiah Tertekan di Kisaran Rp18.300 per Dolar AS, Keputusan BI Jadi Penentu Arah PasarInsentif Pajak Kawasan Industri Masih Sepi PeminatPercepatan Restitusi Pajak Jadi Penggerak Ekonomi, Investasi, dan Daya Beli MasyarakatDJP Siapkan Laporan Perdana Pajak Digital Luar Negeri dan Marketplace, Jutaan Transaksi Sudah DiprosesJakarta Kuasai 55,8 Persen Sengketa Pajak Nasional, DJP Ungkap Daerah dengan Perkara TerbanyakBI Umumkan Keputusan Suku Bunga 18 November 2026, Pasar Menanti Arah Kebijakan Moneter dan Nasib RupiahThe Heirloom Jakarta: Merangkai Kemewahan, Seni, dan Legacy Baru Bintang Lima di Ibu KotaPenjualan Ritel Indonesia Diproyeksikan Menguat pada Oktober 2026, BI Soroti Daya Beli MasyarakatDefisit APBN Capai Rp379,3 Triliun hingga Oktober 2026, Pemerintah Jamin Fiskal Tetap TerkendaliPembayaran Pajak Jadi Lebih Mudah dengan CoretaxSebanyak 7 KPP Capai 100 Persen Target, Penerimaan Pajak Nasional Tumbuh 23,2 PersenDeposit Pajak Anjlok 49,8 Persen Menjadi Rp33,6 Triliun, Menkeu Suahasil Ungkap Dana Dialokasikan ke PPh dan PPN
PajakOnline
Beranda
Berita Pajaknews
Hubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua berita

Headlines

Bea Cukai Capai 6.164 Penindakan, Naik 14,4 Persen hingga Februari 2024

·

Bea Cukai Capai 6.164 Penindakan, Naik 14,4 Persen hingga Februari 2024

PajakOnline.com—Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC/Bea Cukai) mencatat peningkatan jumlah penindakan yang mencapai 6.164 penindakan atau naik 14,4 persen hingga Februari 2024 dibandingkan periode yang sama tahun lalu (year on year), dengan komoditas utama hasil tembakau, minuman mengandung etil alkohol (MMEA), narkotika, psikotropika, dan prekusor (NPP), obat-obatan; dan tekstil.

Hal tersebut disampaikan Kepala Subdirektorat Humas dan Penyuluhan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC/Bea Cukai) Encep Dudi Ginanjar dalam keterangannya yang dikutip PajakOnline hari ini, Selasa (2/4/2024).

“Bea Cukai turut berperan dalam melindungi masyarakat Indonesia dengan memberantas peredaran NPP dengan jumlah 176 penindakan atau tumbuh 61,5 persen dengan penindakan yang signifikan di Februari 2024. Penindakan itu, antara lain penindakan 33 kg (kilogram) methamphetamine atau sabu-sabu di Nunukan dan 40 kg sabu-sabu di Lhokseumawe,” kata Encep.

Bea Cukai juga menunjukkan peningkatan kinerja fasilitas dan pengawasan hingga Februari 2024. Kinerja fasilitas mampu mendorong ekspor mencapai USD14,8 miliar dan investasi sebesar USD645 juta AS,” kata Encep.

Dia memastikan, capaian kinerja Bea Cukai hingga Februari tahun 2024 tidak terlepas dari kontribusi dan dukungan masyarakat Indonesia. Untuk itu, Bea Cukai menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada masyarakat atas dukungan yang telah diberikan.

“Aktivitas ekonomi harus kita jaga agar kinerja APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) dapat menjadi instrumen yang diandalkan pemerintah untuk membiayai prioritas nasional. Kami juga mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk terus mendukung dan berkolaborasi dengan pemerintah dalam menjaga kinerja bea cukai dan APBN,” kata Encep.

Sebelumnya, dalam Konferensi Pers APBN Kita Edisi Maret 2024, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati melaporkan penerimaan Bea dan Cukai sampai dengan 15 Maret 2024 mencapai Rp56,5 triliun atau 17,6 persen dari target. Rincian penerimaan tersebut terdiri dari bea masuk sebesar Rp9,9 triliun (17,3 persen dari target), bea keluar Rp3,3 triliun (19 persen dari target), dan cukai Rp43,3 triliun (17,6 persen dari target).

“Bea masuk tumbuh tipis 0,2 persen karena adanya peningkatan konsumsi menjelang puasa dan lebaran dengan komoditas utama beras dan bangunan prapabrikasi. Sementara bea keluar tumbuh cukup tinggi sebesar 32,2 persen karena faktor kebijakan pemerintah, seperti relaksasi ekspor. Namun, cukai mengalami penurunan 5,9 persen, karena penurunan cukai hasil tembakau Rp 41,7 triliun atau turun 6,5 persen. Hal ini dipengaruhi produksi hasil tembakau yang lebih rendah dan pola pelunasan yang jatuh tempo awal Januari 2024 telah diselesaikan pada Desember 2023,” kata Sri Mulyani.

Berita lainnya di Headlines