TRENDING
Pemerintah Pastikan Harga BBM Subsidi Tidak Naik hingga Akhir 2026Baznas Dorong Zakat Jadi Pengurang Pajak Langsung, Usulkan Reformasi Kebijakan Fiskal IndonesiaDJP Siapkan Lima Strategi Kejar Target Penerimaan Pajak hingga Akhir Tahun IniDJP dan Kejaksaan Hentikan Penuntutan Pidana Pajak, Komisaris Perusahaan Bayar Denda Damai Rp533,49 JutaRupiah Tertekan di Kisaran Rp18.300 per Dolar AS, Keputusan BI Jadi Penentu Arah PasarInsentif Pajak Kawasan Industri Masih Sepi PeminatPercepatan Restitusi Pajak Jadi Penggerak Ekonomi, Investasi, dan Daya Beli MasyarakatDJP Siapkan Laporan Perdana Pajak Digital Luar Negeri dan Marketplace, Jutaan Transaksi Sudah DiprosesJakarta Kuasai 55,8 Persen Sengketa Pajak Nasional, DJP Ungkap Daerah dengan Perkara TerbanyakBI Umumkan Keputusan Suku Bunga 18 November 2026, Pasar Menanti Arah Kebijakan Moneter dan Nasib RupiahThe Heirloom Jakarta: Merangkai Kemewahan, Seni, dan Legacy Baru Bintang Lima di Ibu KotaPenjualan Ritel Indonesia Diproyeksikan Menguat pada Oktober 2026, BI Soroti Daya Beli MasyarakatDefisit APBN Capai Rp379,3 Triliun hingga Oktober 2026, Pemerintah Jamin Fiskal Tetap TerkendaliPembayaran Pajak Jadi Lebih Mudah dengan CoretaxSebanyak 7 KPP Capai 100 Persen Target, Penerimaan Pajak Nasional Tumbuh 23,2 PersenDeposit Pajak Anjlok 49,8 Persen Menjadi Rp33,6 Triliun, Menkeu Suahasil Ungkap Dana Dialokasikan ke PPh dan PPNPemerintah Pastikan Harga BBM Subsidi Tidak Naik hingga Akhir 2026Baznas Dorong Zakat Jadi Pengurang Pajak Langsung, Usulkan Reformasi Kebijakan Fiskal IndonesiaDJP Siapkan Lima Strategi Kejar Target Penerimaan Pajak hingga Akhir Tahun IniDJP dan Kejaksaan Hentikan Penuntutan Pidana Pajak, Komisaris Perusahaan Bayar Denda Damai Rp533,49 JutaRupiah Tertekan di Kisaran Rp18.300 per Dolar AS, Keputusan BI Jadi Penentu Arah PasarInsentif Pajak Kawasan Industri Masih Sepi PeminatPercepatan Restitusi Pajak Jadi Penggerak Ekonomi, Investasi, dan Daya Beli MasyarakatDJP Siapkan Laporan Perdana Pajak Digital Luar Negeri dan Marketplace, Jutaan Transaksi Sudah DiprosesJakarta Kuasai 55,8 Persen Sengketa Pajak Nasional, DJP Ungkap Daerah dengan Perkara TerbanyakBI Umumkan Keputusan Suku Bunga 18 November 2026, Pasar Menanti Arah Kebijakan Moneter dan Nasib RupiahThe Heirloom Jakarta: Merangkai Kemewahan, Seni, dan Legacy Baru Bintang Lima di Ibu KotaPenjualan Ritel Indonesia Diproyeksikan Menguat pada Oktober 2026, BI Soroti Daya Beli MasyarakatDefisit APBN Capai Rp379,3 Triliun hingga Oktober 2026, Pemerintah Jamin Fiskal Tetap TerkendaliPembayaran Pajak Jadi Lebih Mudah dengan CoretaxSebanyak 7 KPP Capai 100 Persen Target, Penerimaan Pajak Nasional Tumbuh 23,2 PersenDeposit Pajak Anjlok 49,8 Persen Menjadi Rp33,6 Triliun, Menkeu Suahasil Ungkap Dana Dialokasikan ke PPh dan PPN
PajakOnline
Beranda
Berita Pajaknews
Hubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua berita

Headlines

Begini Strategi Pemerintah Pulihkan Ekonomi Berkelanjutan

·

Begini Strategi Pemerintah Pulihkan Ekonomi Berkelanjutan

PajakOnline.com—Pemerintah terus menjaga keberlanjutan proses penguatan pemulihan ekonomi nasional. Indonesia perlu memperkuat fondasi ekonomi dan mengakselerasi tingkat pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif agar dapat keluar dari jebakan kelas menengah atau middle income trap.

Penjelasan tersebut disampaikan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dalam pidato Pengantar dan Keterangan Pemerintah atas Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) Tahun 2023 dalam Sidang Paripurna DPR.

Tema yang diangkat dalam KEM PPKF Tahun 2023 adalah “Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”. Selaras dengan tema tersebut, Menkeu menjelaskan bahwa pemerintah akan menempuh dua strategi.

Pertama, memfokuskan anggaran untuk penguatan kualitas SDM, akselerasi pembangunan infrastruktur, reformasi birokrasi dan regulasi, revitalisasi industri dan mendorong pembangunan ekonomi hijau.

“Kedua, meningkatkan efektivitas transformasi ekonomi didukung dengan reformasi fiskal yang holistik melalui mobilisasi pendapatan untuk pelebaran ruang fiskal, konsistensi penguatan spending better untuk efisiensi dan efektivitas belanja, serta terus mendorong pengembangan pembiayaan yang kreatif dan inovatif,” terang Menkeu Sri Mulyani.

Pemerintah menentukan usulan kisaran indikator ekonomi makro sebagai asumsi dasar penyusunan RAPBN 2023 dilakukan secara hati-hati serta mempertimbangkan berbagai risiko dan potensi pemulihan ekonomi nasional di tahun depan.

Dalam KEM PPKF tahun 2023, pemerintah mengusulkan pertumbuhan ekonomi 5,3 hingga 5,9 persen, inflasi 2,0 hingga 4,0 persen, nilai tukar Rupiah Rp14.300 hingga Rp14.800 per USD, tingkat suku bunga SBN 10 Tahun 7,34 persen hingga 9,16 persen, harga minyak mentah Indonesia USD80 hingga USD100 per barel, lifting minyak bumi 619 ribu hingga 680 ribu barel per hari, dan lifting gas 1,02 juta hingga 1,11 juta barel setara minyak per hari.

Di depan DPR, Menkeu menjelaskan bahwa penyusunan KEM PPKF tahun 2023 telah mempertimbangkan dinamika perekonomian, tantangan, dan agenda pembangunan. Ia juga menggarisbawahi pentingnya memperkuat kembali kesehatan APBN melalui konsolidasi fiskal agar mampu berperan optimal sebagai instrumen shock absorber saat terjadi gejolak pada masa mendatang.

“Suatu keniscayaan jika suatu perekonomian akan menghadapi siklus ekonomi (business cycle), episode makmur (boom) dan episode paceklik (resesi). Oleh karena itu, sangat krusial untuk menyiapkan bantalan kebijakan (policy buffer) untuk menghadapi situasi sulit (masa resesi),” tutupnya.

Berita lainnya di Headlines