TRENDING
Pemerintah Pastikan Harga BBM Subsidi Tidak Naik hingga Akhir 2026Baznas Dorong Zakat Jadi Pengurang Pajak Langsung, Usulkan Reformasi Kebijakan Fiskal IndonesiaDJP Siapkan Lima Strategi Kejar Target Penerimaan Pajak hingga Akhir Tahun IniDJP dan Kejaksaan Hentikan Penuntutan Pidana Pajak, Komisaris Perusahaan Bayar Denda Damai Rp533,49 JutaRupiah Tertekan di Kisaran Rp18.300 per Dolar AS, Keputusan BI Jadi Penentu Arah PasarInsentif Pajak Kawasan Industri Masih Sepi PeminatPercepatan Restitusi Pajak Jadi Penggerak Ekonomi, Investasi, dan Daya Beli MasyarakatDJP Siapkan Laporan Perdana Pajak Digital Luar Negeri dan Marketplace, Jutaan Transaksi Sudah DiprosesJakarta Kuasai 55,8 Persen Sengketa Pajak Nasional, DJP Ungkap Daerah dengan Perkara TerbanyakBI Umumkan Keputusan Suku Bunga 18 November 2026, Pasar Menanti Arah Kebijakan Moneter dan Nasib RupiahThe Heirloom Jakarta: Merangkai Kemewahan, Seni, dan Legacy Baru Bintang Lima di Ibu KotaPenjualan Ritel Indonesia Diproyeksikan Menguat pada Oktober 2026, BI Soroti Daya Beli MasyarakatDefisit APBN Capai Rp379,3 Triliun hingga Oktober 2026, Pemerintah Jamin Fiskal Tetap TerkendaliPembayaran Pajak Jadi Lebih Mudah dengan CoretaxSebanyak 7 KPP Capai 100 Persen Target, Penerimaan Pajak Nasional Tumbuh 23,2 PersenDeposit Pajak Anjlok 49,8 Persen Menjadi Rp33,6 Triliun, Menkeu Suahasil Ungkap Dana Dialokasikan ke PPh dan PPNPemerintah Pastikan Harga BBM Subsidi Tidak Naik hingga Akhir 2026Baznas Dorong Zakat Jadi Pengurang Pajak Langsung, Usulkan Reformasi Kebijakan Fiskal IndonesiaDJP Siapkan Lima Strategi Kejar Target Penerimaan Pajak hingga Akhir Tahun IniDJP dan Kejaksaan Hentikan Penuntutan Pidana Pajak, Komisaris Perusahaan Bayar Denda Damai Rp533,49 JutaRupiah Tertekan di Kisaran Rp18.300 per Dolar AS, Keputusan BI Jadi Penentu Arah PasarInsentif Pajak Kawasan Industri Masih Sepi PeminatPercepatan Restitusi Pajak Jadi Penggerak Ekonomi, Investasi, dan Daya Beli MasyarakatDJP Siapkan Laporan Perdana Pajak Digital Luar Negeri dan Marketplace, Jutaan Transaksi Sudah DiprosesJakarta Kuasai 55,8 Persen Sengketa Pajak Nasional, DJP Ungkap Daerah dengan Perkara TerbanyakBI Umumkan Keputusan Suku Bunga 18 November 2026, Pasar Menanti Arah Kebijakan Moneter dan Nasib RupiahThe Heirloom Jakarta: Merangkai Kemewahan, Seni, dan Legacy Baru Bintang Lima di Ibu KotaPenjualan Ritel Indonesia Diproyeksikan Menguat pada Oktober 2026, BI Soroti Daya Beli MasyarakatDefisit APBN Capai Rp379,3 Triliun hingga Oktober 2026, Pemerintah Jamin Fiskal Tetap TerkendaliPembayaran Pajak Jadi Lebih Mudah dengan CoretaxSebanyak 7 KPP Capai 100 Persen Target, Penerimaan Pajak Nasional Tumbuh 23,2 PersenDeposit Pajak Anjlok 49,8 Persen Menjadi Rp33,6 Triliun, Menkeu Suahasil Ungkap Dana Dialokasikan ke PPh dan PPN
PajakOnline
Beranda
Berita Pajaknews
Hubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua berita

Headlines

BEI Targetkan 96 Partisipan Bursa Karbon Tahun Ini

·

BEI Targetkan 96 Partisipan Bursa Karbon Tahun Ini

PajakOnline.com—Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatatkan pengguna jasa bursa karbon mencapai 48 partisipan secara year to date. Sepanjang 2024, Bursa menargetkan pengguna jasa hingga 96 partisipan. Direktur Pengembangan BEI Jeffrey Hendrik mengatakan hingga saat ini, Bursa masih akan terus melakukan kegiatan diskusi dan sosialisasi ke para emiten atau perusahaan tercatat.

Hal ini sejalan dengan strategi perusahaan tercatat untuk mengarah ke net zero emission. “Itu yang akan kami ajak diskusi untuk berpartisipasi, memanfaatkan keberadaan bursa karbon ini untuk mendukung strategi mereka ke arah net zero. Nah tentu kami harapkan setiap perusahaan tercatat, emiten juga mulai menyusun roadmap,” kataya, dikutip hari ini.

Jeffrey mengungkapkan, sepanjang 2024, pihaknya menargetkan 96 partisipan bursa karbon. Namun untuk jumlah transaksi, Jeffrey mengklaim tidak menetapkan target sepanjang tahun ini. Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia, sepanjang 2023 partisipan bursa karbon mencapai 62 pengguna jasa.

Dari total pengguna tersebut, 50% merupakan partisipan umum yang dikategorikan dalam lainnya. lalu, 26% merupakan perusahaan tercatat dan anak usaha, 15% merupakan perusahaan BUMN dan anak usaha yang tidak tercatat di Bursa, dan 9% adalah partisipan anggota Bursa. Kemudian sebanyak 494.254 tCO2e karbon diperdagangkan dengan nilai transaksi mencapai Rp30,90 miliar dalam 47 kali transaksi.

Sementara itu, untuk perdagangan Januari 2024, sebanyak 48 partisipan terdaftar sebagai pengguna jasa. Sebanyak 7.656 tCO2e diperdagangkan dengan nilai transaksi mencapai Rp453,23 juta. Transaksi terjadi sebanyak 7 kali pada perdagangan Januari.

Adapun untuk proyek yang didaftarkan untuk menjual karbon kreditnya, yaitu Proyek Lahendong Unit 5 dan unit 6 milik PT Pertamina Geothermal Energy Tbk. (PGEO) dan Pembangunan Pembangkit Listrik Baru Berbahan Bakar Gas Bimo PLTGU Blok 3 milik PJB Muara Karang.

Bursa karbon adalah medium jual beli kredit karbon berupa sertifikasi atau izin dalam menghasilkan emisi karbon dioksida. Teknis perdagangannya adalah perusahaan yang menghasilkan emisi karbon dioksida dalam jumlah sedikit, menjual kredit karbon kepada perusahaan yang menghasilkan banyak karbon dioksida. Bursa Karbon merupakan perdagangan karbon yang diatur melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK). Tujuannya sebagai upaya besar Indonesia dalam pengurangan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) melalui tata laksana nilai ekonomi karbon.

Berita lainnya di Headlines