TRENDING
Pemerintah Pastikan Harga BBM Subsidi Tidak Naik hingga Akhir 2026Baznas Dorong Zakat Jadi Pengurang Pajak Langsung, Usulkan Reformasi Kebijakan Fiskal IndonesiaDJP Siapkan Lima Strategi Kejar Target Penerimaan Pajak hingga Akhir Tahun IniDJP dan Kejaksaan Hentikan Penuntutan Pidana Pajak, Komisaris Perusahaan Bayar Denda Damai Rp533,49 JutaRupiah Tertekan di Kisaran Rp18.300 per Dolar AS, Keputusan BI Jadi Penentu Arah PasarInsentif Pajak Kawasan Industri Masih Sepi PeminatPercepatan Restitusi Pajak Jadi Penggerak Ekonomi, Investasi, dan Daya Beli MasyarakatDJP Siapkan Laporan Perdana Pajak Digital Luar Negeri dan Marketplace, Jutaan Transaksi Sudah DiprosesJakarta Kuasai 55,8 Persen Sengketa Pajak Nasional, DJP Ungkap Daerah dengan Perkara TerbanyakBI Umumkan Keputusan Suku Bunga 18 November 2026, Pasar Menanti Arah Kebijakan Moneter dan Nasib RupiahThe Heirloom Jakarta: Merangkai Kemewahan, Seni, dan Legacy Baru Bintang Lima di Ibu KotaPenjualan Ritel Indonesia Diproyeksikan Menguat pada Oktober 2026, BI Soroti Daya Beli MasyarakatDefisit APBN Capai Rp379,3 Triliun hingga Oktober 2026, Pemerintah Jamin Fiskal Tetap TerkendaliPembayaran Pajak Jadi Lebih Mudah dengan CoretaxSebanyak 7 KPP Capai 100 Persen Target, Penerimaan Pajak Nasional Tumbuh 23,2 PersenDeposit Pajak Anjlok 49,8 Persen Menjadi Rp33,6 Triliun, Menkeu Suahasil Ungkap Dana Dialokasikan ke PPh dan PPNPemerintah Pastikan Harga BBM Subsidi Tidak Naik hingga Akhir 2026Baznas Dorong Zakat Jadi Pengurang Pajak Langsung, Usulkan Reformasi Kebijakan Fiskal IndonesiaDJP Siapkan Lima Strategi Kejar Target Penerimaan Pajak hingga Akhir Tahun IniDJP dan Kejaksaan Hentikan Penuntutan Pidana Pajak, Komisaris Perusahaan Bayar Denda Damai Rp533,49 JutaRupiah Tertekan di Kisaran Rp18.300 per Dolar AS, Keputusan BI Jadi Penentu Arah PasarInsentif Pajak Kawasan Industri Masih Sepi PeminatPercepatan Restitusi Pajak Jadi Penggerak Ekonomi, Investasi, dan Daya Beli MasyarakatDJP Siapkan Laporan Perdana Pajak Digital Luar Negeri dan Marketplace, Jutaan Transaksi Sudah DiprosesJakarta Kuasai 55,8 Persen Sengketa Pajak Nasional, DJP Ungkap Daerah dengan Perkara TerbanyakBI Umumkan Keputusan Suku Bunga 18 November 2026, Pasar Menanti Arah Kebijakan Moneter dan Nasib RupiahThe Heirloom Jakarta: Merangkai Kemewahan, Seni, dan Legacy Baru Bintang Lima di Ibu KotaPenjualan Ritel Indonesia Diproyeksikan Menguat pada Oktober 2026, BI Soroti Daya Beli MasyarakatDefisit APBN Capai Rp379,3 Triliun hingga Oktober 2026, Pemerintah Jamin Fiskal Tetap TerkendaliPembayaran Pajak Jadi Lebih Mudah dengan CoretaxSebanyak 7 KPP Capai 100 Persen Target, Penerimaan Pajak Nasional Tumbuh 23,2 PersenDeposit Pajak Anjlok 49,8 Persen Menjadi Rp33,6 Triliun, Menkeu Suahasil Ungkap Dana Dialokasikan ke PPh dan PPN
PajakOnline
Beranda
Berita Pajaknews
Hubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua berita

Headlines

Bursa Karbon Sepi Peminat, Gara-Gara Ini

· ·

Bursa Karbon Sepi Peminat, Gara-Gara Ini

PajakOnline.com—Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melalui Badan Kebijakan Fiskal (BKF) mengakui saat ini bursa karbon masih minim transaksi atau sepi peminat meski sudah meluncur sejak September 2023. Kemenkeu mengungkapkan, alasan bursa karbon sepi peminat.

Kepala Pusat Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim dan Multilateral BKF Boby Wahyu Hernawan mengatakan minimnya transaksi yang terjadi sepanjang delapan bulan ini sejalan dengan rendahnya kesadaran masyarakat akan perubahan iklim.

“Kenapa masih juga agak tipis frekuensi transaksi? Kembali kepada supply dan demand, bagaimana para pihak itu aware tentang bahwa ada nilai ekonomi karbon yang dapat di monetisasi, bisa diperdagangkan,” kata Boby dalam Media Gathering Kemenkeu, Rabu (29/5/2024) kemarin.

Secara umum, Boby kembali menekankan bahwa potensi sumber pengurangan karbon di Indonesia luar biasa melimpah. Pasalnya, potensi bursa karbon Indonesia mencapai lebih dari Rp3.000 triliun. Untuk itu, perlu untuk menggairahkan pasar bursa karbon ke semua pihak untuk dapat melakukan penguaran CO2 dan mendapatkan manfaat dari bursa karbon.

Sepinya peminat bursa karbon ini terpantau dari frekuensi transaksi yang terjadi dalam delapan bulan ke belakang. Bahkan, Kemenkeu mencatat tidak ada transaksi yang terjadi selama Februari 2024, alias nol transaksi.

Pada Januari 2024 tercatat terdapat 7.656 transaksi senilai Rp453,23 juta. Kemudian pada Maret 2024 transaksi mengalami kenaikan signifikan dengan volume sebesar 70.046 transaksi senilai Rp3,94 miliar.
Terakhir pada April 2024, volume transaksi di bursa karbon yang terjadi sebanyak 108 dengan nilai Rp6,35 miliar. Bukan hanya dari volume dan nilai transaksi, angka partisipan dalam bursa karbon juga cenderung minim peningkatan.

Secara keseluruhan, terdapat 57 partisipan dalam bursa karbon ini sejak September 2023 hingga April 2024. Sebanyak 46 partisipan masuk ke bursa karbon pada akhir 2023, sementara sepanjang 2024 hanya terdapat penambahan 11 partisipan.

Berita lainnya di Headlines