PajakOnline.com—Pemerintah menyatakan siap menghadapi gejolak ekonomi global tahun 2023 dengan optimistis namun tetap waspada. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memastikan, kewaspadaan itu tercermin dari arsitektur belanja negara tahun 2023 yang dirancang untuk menghadapi tantangan global, seperti krisis pangan dan resesi.
“Pemerintah yakin, perekonomian Indonesia akan mampu bergerak semakin cepat di tahun 2023, sebagaimana mampu menghadapi pandemi dan turbulensi di tahun 2022. Optimisme itu karena pencapaian kita luar biasa di 2022. Waspada karena tahun 2023, sepertiga dari dunia akan mengalami resesi atau 43 persen negara itu akan mengalami resesi menurut proyeksi IMF (International Monetary Fund). Oleh karena itu, kita harus tetap menjaga momentum pemulihan,” kata Menkeu Sri Mulyani dalam Keterangan Pers dalam Sidang Kabinet Paripurna di Jakarta, kemarin.
Menkeu mengungkapkan, optimisme pemulihan ekonomi didukung dengan kesiapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023 sebagai motor penggerak. Dalam APBN 2023, belanja untuk menjaga pertahanan dan stabilitas pangan telah dialokasikan sebesar Rp104,2 triliun; belanja sektor perlindungan sosial dialokasikan Rp476 triliun, atau setara dengan yang dibelanjakan untuk tahun 2022 untuk melindungi masyarakat; pagu Rp341,3 triliun untuk menjaga agar guncangan yang terjadi di sektor energi dapat ditekan, sehingga produksi energi dan ketahanan energi berjalan.
Krisis pangan dan energi dipicu konflik berkepanjangan Rusia-Ukraina dan Republik Rakyat Tiongkok-Taiwan.
“Kenaikan alokasi anggaran untuk ketahanan pangan menjadi sebesar Rp104,2 triliun dari Rp94 triliun (dari tahun 2022) dan peningkatan alokasi anggaran untuk ketahanan energi mencapai Rp341,3 triliun. Hal itu dimaksud sebagai respons APBN sebagai instrumen untuk melindungi masyarakat,” kata Sri Mulyani.
