TRENDING
Pemerintah Pastikan Harga BBM Subsidi Tidak Naik hingga Akhir 2026Baznas Dorong Zakat Jadi Pengurang Pajak Langsung, Usulkan Reformasi Kebijakan Fiskal IndonesiaDJP Siapkan Lima Strategi Kejar Target Penerimaan Pajak hingga Akhir Tahun IniDJP dan Kejaksaan Hentikan Penuntutan Pidana Pajak, Komisaris Perusahaan Bayar Denda Damai Rp533,49 JutaRupiah Tertekan di Kisaran Rp18.300 per Dolar AS, Keputusan BI Jadi Penentu Arah PasarInsentif Pajak Kawasan Industri Masih Sepi PeminatPercepatan Restitusi Pajak Jadi Penggerak Ekonomi, Investasi, dan Daya Beli MasyarakatDJP Siapkan Laporan Perdana Pajak Digital Luar Negeri dan Marketplace, Jutaan Transaksi Sudah DiprosesJakarta Kuasai 55,8 Persen Sengketa Pajak Nasional, DJP Ungkap Daerah dengan Perkara TerbanyakBI Umumkan Keputusan Suku Bunga 18 November 2026, Pasar Menanti Arah Kebijakan Moneter dan Nasib RupiahThe Heirloom Jakarta: Merangkai Kemewahan, Seni, dan Legacy Baru Bintang Lima di Ibu KotaPenjualan Ritel Indonesia Diproyeksikan Menguat pada Oktober 2026, BI Soroti Daya Beli MasyarakatDefisit APBN Capai Rp379,3 Triliun hingga Oktober 2026, Pemerintah Jamin Fiskal Tetap TerkendaliPembayaran Pajak Jadi Lebih Mudah dengan CoretaxSebanyak 7 KPP Capai 100 Persen Target, Penerimaan Pajak Nasional Tumbuh 23,2 PersenDeposit Pajak Anjlok 49,8 Persen Menjadi Rp33,6 Triliun, Menkeu Suahasil Ungkap Dana Dialokasikan ke PPh dan PPNPemerintah Pastikan Harga BBM Subsidi Tidak Naik hingga Akhir 2026Baznas Dorong Zakat Jadi Pengurang Pajak Langsung, Usulkan Reformasi Kebijakan Fiskal IndonesiaDJP Siapkan Lima Strategi Kejar Target Penerimaan Pajak hingga Akhir Tahun IniDJP dan Kejaksaan Hentikan Penuntutan Pidana Pajak, Komisaris Perusahaan Bayar Denda Damai Rp533,49 JutaRupiah Tertekan di Kisaran Rp18.300 per Dolar AS, Keputusan BI Jadi Penentu Arah PasarInsentif Pajak Kawasan Industri Masih Sepi PeminatPercepatan Restitusi Pajak Jadi Penggerak Ekonomi, Investasi, dan Daya Beli MasyarakatDJP Siapkan Laporan Perdana Pajak Digital Luar Negeri dan Marketplace, Jutaan Transaksi Sudah DiprosesJakarta Kuasai 55,8 Persen Sengketa Pajak Nasional, DJP Ungkap Daerah dengan Perkara TerbanyakBI Umumkan Keputusan Suku Bunga 18 November 2026, Pasar Menanti Arah Kebijakan Moneter dan Nasib RupiahThe Heirloom Jakarta: Merangkai Kemewahan, Seni, dan Legacy Baru Bintang Lima di Ibu KotaPenjualan Ritel Indonesia Diproyeksikan Menguat pada Oktober 2026, BI Soroti Daya Beli MasyarakatDefisit APBN Capai Rp379,3 Triliun hingga Oktober 2026, Pemerintah Jamin Fiskal Tetap TerkendaliPembayaran Pajak Jadi Lebih Mudah dengan CoretaxSebanyak 7 KPP Capai 100 Persen Target, Penerimaan Pajak Nasional Tumbuh 23,2 PersenDeposit Pajak Anjlok 49,8 Persen Menjadi Rp33,6 Triliun, Menkeu Suahasil Ungkap Dana Dialokasikan ke PPh dan PPN
PajakOnline
Beranda
Berita Pajaknews
Hubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua berita

Headlines

Konflik Geopolitik, Pertumbuhan Ekonomi 2023 Bakal Melambat

·

Konflik Geopolitik, Pertumbuhan Ekonomi 2023 Bakal Melambat

PajakOnline.com—Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan proyeksi pertumbuhan ekonomi diambil berdasarkan pertimbangan kondisi ekonomi global yang melambat karena adanya tekanan geopolitik dan risiko resesi di Amerika Serikat dan Eropa.

"Pertumbuhan ekonomi 2023 diperkirakan sedikit melambat dibandingkan dengan
pertumbuhan 2022 akibat adanya perlambatan pertumbuhan ekonomi global,"
kata Sri Mulyani seusai mengikuti rapat berkala Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK)
I/2023, kemarin.

Sri Mulyani masih meyakini pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun ini akan mencapai 5% seiring dengan momentum pemulihan ekonomi yang tengah berlangsung.

Menurut Menkeu perekonomian Indonesia masih akan tumbuh tinggi pada kuartal I/2023. Karena kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) sudah dihentikan.

"Dengan kebijakan PPKM sudah tidak dilakukan lagi, berarti mobilitas masyarakat
di mana-mana sudah luar biasa. Ini lebih tinggi lagi dibandingkan kuartal IV/2022
yang sudah mengalami peningkatan karena Natal dan Tahun Baru," kata Sri Mulyani.

Sri Mulyani menyebutkan perekonomian pada tahun 2023 memang masih akan dibayangi oleh banyak risiko yang berpotensi menekan pertumbuhan. Namun demikian, sambungnya, terdapat juga beragam upside risk yang jauh lebih kuat.

Sementara itu, International Monetary Fund (IMF) memperkirakan perekonomian Indonesia hanya tumbuh sebesar 4,8% pada tahun ini, atau di bawah asumsi pertumbuhan ekonomi pada APBN 2023 yang ditetapkan sebesar 5,3%.

Berita lainnya di Headlines