TRENDING
Penerimaan Pajak Kanwil DJP Banten Capai Rp48,24 Triliun hingga Agustus 2026Kurs Pajak Terbaru Ditetapkan, Dolar AS Naik Jadi Rp17.863DJP Gandeng 5 Bank dan 1 Fintech, Pungut PPN Transaksi Digital Luar NegeriTidak Lagi Pakai Kartu Izin Praktik, Verifikasi Konsultan Pajak Kini Lewat CoretaxPemkab Blitar Apresiasi Wajib Pajak dalam Gebyar Blitax Award 2026BPPK Buka Pendaftaran Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak, Kuota Hanya 50 PesertaPajak Jadi Penopang Utama Penerimaan Negara dalam APBN 2027, Target Capai Rp2.593,35 TriliunDelapan Prioritas Utama Pemerintah dalam APBN 2027, Cek!APBN 2027 Disahkan, Belanja Negara Tembus Rp4.106,3 TriliunTransaksi Pembayaran Digital Tembus 6,11 Miliar, QRIS Tumbuh 67,22 PersenHari Ini Batas Akhir Pendaftaran GloBE di Coretax, DJP Catat 1.460 WP Sudah TerdaftarKanwil DJP Jakarta Selatan I Kantongi Rp75,06 Triliun hingga Agustus 2026Pajak Karbon Ditunda, Pemerintah Pertimbangkan Dampak Harga EnergiSEMA UGM, BEM UI, dan KM ITB Gaungkan “Nestapa Indonesia”, Soroti Demokrasi hingga Transparansi AnggaranBI Dorong Pemda Pakai AI Gali Potensi Pajak DaerahBukan Lagi DJP, Pengawasan Profesi Konsultan Pajak Beralih ke Dirjen Stabilitas dan Pengembangan Sektor KeuanganPenerimaan Pajak Kanwil DJP Banten Capai Rp48,24 Triliun hingga Agustus 2026Kurs Pajak Terbaru Ditetapkan, Dolar AS Naik Jadi Rp17.863DJP Gandeng 5 Bank dan 1 Fintech, Pungut PPN Transaksi Digital Luar NegeriTidak Lagi Pakai Kartu Izin Praktik, Verifikasi Konsultan Pajak Kini Lewat CoretaxPemkab Blitar Apresiasi Wajib Pajak dalam Gebyar Blitax Award 2026BPPK Buka Pendaftaran Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak, Kuota Hanya 50 PesertaPajak Jadi Penopang Utama Penerimaan Negara dalam APBN 2027, Target Capai Rp2.593,35 TriliunDelapan Prioritas Utama Pemerintah dalam APBN 2027, Cek!APBN 2027 Disahkan, Belanja Negara Tembus Rp4.106,3 TriliunTransaksi Pembayaran Digital Tembus 6,11 Miliar, QRIS Tumbuh 67,22 PersenHari Ini Batas Akhir Pendaftaran GloBE di Coretax, DJP Catat 1.460 WP Sudah TerdaftarKanwil DJP Jakarta Selatan I Kantongi Rp75,06 Triliun hingga Agustus 2026Pajak Karbon Ditunda, Pemerintah Pertimbangkan Dampak Harga EnergiSEMA UGM, BEM UI, dan KM ITB Gaungkan “Nestapa Indonesia”, Soroti Demokrasi hingga Transparansi AnggaranBI Dorong Pemda Pakai AI Gali Potensi Pajak DaerahBukan Lagi DJP, Pengawasan Profesi Konsultan Pajak Beralih ke Dirjen Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan
PajakOnline
BerandaBerita Pajak
Kalkulator PajakHubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua beritaBerita

Ekonomi Global Bergejolak, Stabilitas Keuangan Indonesia Masih Terjaga

Redaksi PajakOnline · 9 Mei 2023, 10.00 WIB · pajakonline.com

PajakOnline.com—Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) dalam konferensi pers menyatakan stabilitas sistem keuangan Indonesia pada kuartal I/2023 tetap terjaga kendati ekonomi global bergejolak. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan terjaganya stabilitas sistem keuangan didukung seiring membaiknya berbagai indikator perekonomian domestik.

“Stabilitas sistem keuangan atau SSK untuk periode kuartal I/2023 terus terjaga di tengah tantangan pasar keuangan global,” kata Sri Mulyani Senin (8/5/2023). Menkeu mengatakan, Gubernur BI Perry Warjiyo, Ketua DK OJK Mahendra Siregar, dan Ketua LPS Purbaya Yudhi Sadewa telah menyelenggarakan rapat KSSK pada 20 April 2023.

Dalam rapat tersebut, seluruh pihak menyepakati akan terus memperkuat koordinasi dan kewaspadaan terhadap perekonomian dan risiko pasar keuangan global ke depan, termasuk dalam hal ini risiko perlambatan perekonomian global dan domestik yang dinamis.

“Proyeksi pertumbuhan ekonomi global 2023 sebesar 2,8 persen, lebih rendah dari tahun lalu. Terutama disumbangkan dari sisi positif pembukaan ekonomi China pasca Covid 2019,” katanya.

Selain itu, dia mengatakan pasar tenaga kerja AS dan Eropa yang ketat mengakibatkan prospek penurunan inflasi global, terutama di negara maju berjalan lambat. Hal ini mendorong berlanjutnya pegetatan kebijakan moneter di negara maju, meskipun di negara maju diperkirakan hampir mencapai puncaknya.

“Ketidakpastian pasar keuangan global menurun sejalan dengan respons bank sentral AS (The Fed) dan Eropa dalam memitigasi kasus perbankan yang terjadi. Perkembangan ini mendorong aliran masuk modal asing dan penguatan nilai tukar ke negara berkembang, termasuk Indonesia,” pungkas Sri Mulyani.