TRENDING
Pajak Fintech Terkumpul Rp5,40 Triliun hingga September 2026Penerimaan Pajak Kripto Capai Rp2,18 Triliun hingga September 2026Setoran Pajak Digital Capai Rp58,75 Triliun hingga September 2026Indonesia Perkuat Kerja Sama Pajak Global, Dirjen Pajak Tanda Tangani GIR MCAAViral Pajak Pembalut, DJP Ungkap Alasan Dikenakan PPNKadin Targetkan Ekspor Indonesia USD330 Miliar, UMKM dan Industri Lokal Jadi Sasaran UtamaSKP dan STP Hasil Pemeriksaan Pajak Bisa Dapat Pengurangan Sanksi hingga 100%, Ini SyaratnyaPenerimaan Pajak Capai Rp1.607,6 Triliun, Pemerintah Hadapi Tantangan Akhir TahunBaru 25% Perusahaan Multinasional Terapkan Pajak Minimum GlobalAbdul Koni: Patuh Pajak, Pencatatan Pembukuan dan Arus Kas Bikin Bisnis Naik KelasDJP Berikan Fasilitas Pengurangan Sanksi Administratif Pajak, Manfaatkan Segera Di Awal WaktuPengusaha Cerdas, Bisnis Berkualitas: PajakOnline dan IPEMI DKI Jakarta–Kepulauan Seribu Dorong Pengusaha Muslimah Perkuat Strategi Pajak dan KeuanganDanantara Bidik Investasi Rp542 Triliun, Lebih dari 40 Proyek Industri Strategis DisiapkanHarga Minyak Dunia Melonjak, Brent Tembus USD115 per Barel, Biaya Energi Indonesia Terancam NaikRupiah Tertekan, Dolar AS Tembus Rp18.184: Dunia Usaha Waspadai Lonjakan Biaya ImporReformasi Pasar Modal, Jaga Kepercayaan InvestorPajak Fintech Terkumpul Rp5,40 Triliun hingga September 2026Penerimaan Pajak Kripto Capai Rp2,18 Triliun hingga September 2026Setoran Pajak Digital Capai Rp58,75 Triliun hingga September 2026Indonesia Perkuat Kerja Sama Pajak Global, Dirjen Pajak Tanda Tangani GIR MCAAViral Pajak Pembalut, DJP Ungkap Alasan Dikenakan PPNKadin Targetkan Ekspor Indonesia USD330 Miliar, UMKM dan Industri Lokal Jadi Sasaran UtamaSKP dan STP Hasil Pemeriksaan Pajak Bisa Dapat Pengurangan Sanksi hingga 100%, Ini SyaratnyaPenerimaan Pajak Capai Rp1.607,6 Triliun, Pemerintah Hadapi Tantangan Akhir TahunBaru 25% Perusahaan Multinasional Terapkan Pajak Minimum GlobalAbdul Koni: Patuh Pajak, Pencatatan Pembukuan dan Arus Kas Bikin Bisnis Naik KelasDJP Berikan Fasilitas Pengurangan Sanksi Administratif Pajak, Manfaatkan Segera Di Awal WaktuPengusaha Cerdas, Bisnis Berkualitas: PajakOnline dan IPEMI DKI Jakarta–Kepulauan Seribu Dorong Pengusaha Muslimah Perkuat Strategi Pajak dan KeuanganDanantara Bidik Investasi Rp542 Triliun, Lebih dari 40 Proyek Industri Strategis DisiapkanHarga Minyak Dunia Melonjak, Brent Tembus USD115 per Barel, Biaya Energi Indonesia Terancam NaikRupiah Tertekan, Dolar AS Tembus Rp18.184: Dunia Usaha Waspadai Lonjakan Biaya ImporReformasi Pasar Modal, Jaga Kepercayaan Investor
PajakOnline
Beranda
Berita Pajaknews
Hubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua berita

Headlines

Belanja Pemerintah Pusat Naik untuk Jaga-Jaga Menangani Covid-19

·

Belanja Pemerintah Pusat Naik untuk Jaga-Jaga Menangani Covid-19

PajakOnline.com—Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara memaparkan kinerja APBN hingga akhir April 2020 dalam konferensi pers virtual APBN KiTa (APBN Kinerja dan Fakta) pada Rabu (20/5/2020) di Jakarta.

Secara keseluruhan, dia mengatakan bahwa belanja Pemerintah Pusat naik untuk berjaga-jaga dalam menangani pandemi corona atau Covid-19 dalam bentuk bantuan sosial kepada masyarakat miskin, rentan miskin dan paling terdampak.

"Belanja pemerintah pusat Rp382 triliun, lebih tinggi dari tahun kemarin Rp370 triliun, transfer daerah Rp241 triliun yang sudah ditransfer," jelasnya.

Keseimbangan primer hingga 30 April Rp18,4 triliun, defisit Rp74,5 triliun atau 0,44% dari PDB, lebih rendah dari tahun kemarin 0,63% dari PDB," jelasnya.

Pembiayaan anggaran Rp221,8 triliun, dari SilPA Rp147,4 triliun lebih tinggi dari tahun lalu untuk belanja yang sifatnya mendadak.

"Kita perlu berjaga-jaga untuk kesehatan, sudah dialokasikan tetapi uang harus ada. Begitu juga belanja sosial," tegasnya.

Namun, secara keseluruhan, belanja negara turun negatif 1,4% karena dilakukan realokasi anggaran untuk yang sifatnya belanja barang. Belanja barang dibuat efisiensi, termasuk perjalanan dinas. Sementara belanja pegawai bisa tetap jalan, tetapi belanja sosial didorong.

Ia menjelaskan di awal bahwa angka pertumbuhan ekonomi di kuartal I adalah 2,97%. Inflasi April year on year 2,67% masih dalam target inflasi, year to date 0,84%. Tingkat suku bunga SPN 3 bulan 3,2% lebih rendah dari target APBN. Nilai tukar rata-rata dari Januari-April Rp14.642, nilai tukar di akhir April Rp15.157, namun dua minggu setelah itu Rp14.700-Rp14.800.

Kemudian harga minyak mentah rata-rata April 44 USD/barel, ICP April tahun 2020 20,6 USD/barel, lifting minyak di bawah asumsi APBN 702 ribu barel/hari, lifting gas 1,036 juta barel setara minyak/hari.

Realisasi APBN hingga April pendapatan negara Rp549,5 triliun atau 31,2% dari target postur APBN dalam Perpes 54/2020. Tumbuh dari tahun lalu 3,2%. Penerimaan perpajakan negatif dari tahun lalu.

Pendapatan dari bea dan cukai tumbuh Rp57,7 triliun atau tumbuh 16,7% dari tahun lalu. Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) terkumpul Rp114,5 triliun, tumbuh 21,7% dibanding tahun lalu.

Berita lainnya di Headlines