TRENDING
Pemerintah Pastikan Harga BBM Subsidi Tidak Naik hingga Akhir 2026Baznas Dorong Zakat Jadi Pengurang Pajak Langsung, Usulkan Reformasi Kebijakan Fiskal IndonesiaDJP Siapkan Lima Strategi Kejar Target Penerimaan Pajak hingga Akhir Tahun IniDJP dan Kejaksaan Hentikan Penuntutan Pidana Pajak, Komisaris Perusahaan Bayar Denda Damai Rp533,49 JutaRupiah Tertekan di Kisaran Rp18.300 per Dolar AS, Keputusan BI Jadi Penentu Arah PasarInsentif Pajak Kawasan Industri Masih Sepi PeminatPercepatan Restitusi Pajak Jadi Penggerak Ekonomi, Investasi, dan Daya Beli MasyarakatDJP Siapkan Laporan Perdana Pajak Digital Luar Negeri dan Marketplace, Jutaan Transaksi Sudah DiprosesJakarta Kuasai 55,8 Persen Sengketa Pajak Nasional, DJP Ungkap Daerah dengan Perkara TerbanyakBI Umumkan Keputusan Suku Bunga 18 November 2026, Pasar Menanti Arah Kebijakan Moneter dan Nasib RupiahThe Heirloom Jakarta: Merangkai Kemewahan, Seni, dan Legacy Baru Bintang Lima di Ibu KotaPenjualan Ritel Indonesia Diproyeksikan Menguat pada Oktober 2026, BI Soroti Daya Beli MasyarakatDefisit APBN Capai Rp379,3 Triliun hingga Oktober 2026, Pemerintah Jamin Fiskal Tetap TerkendaliPembayaran Pajak Jadi Lebih Mudah dengan CoretaxSebanyak 7 KPP Capai 100 Persen Target, Penerimaan Pajak Nasional Tumbuh 23,2 PersenDeposit Pajak Anjlok 49,8 Persen Menjadi Rp33,6 Triliun, Menkeu Suahasil Ungkap Dana Dialokasikan ke PPh dan PPNPemerintah Pastikan Harga BBM Subsidi Tidak Naik hingga Akhir 2026Baznas Dorong Zakat Jadi Pengurang Pajak Langsung, Usulkan Reformasi Kebijakan Fiskal IndonesiaDJP Siapkan Lima Strategi Kejar Target Penerimaan Pajak hingga Akhir Tahun IniDJP dan Kejaksaan Hentikan Penuntutan Pidana Pajak, Komisaris Perusahaan Bayar Denda Damai Rp533,49 JutaRupiah Tertekan di Kisaran Rp18.300 per Dolar AS, Keputusan BI Jadi Penentu Arah PasarInsentif Pajak Kawasan Industri Masih Sepi PeminatPercepatan Restitusi Pajak Jadi Penggerak Ekonomi, Investasi, dan Daya Beli MasyarakatDJP Siapkan Laporan Perdana Pajak Digital Luar Negeri dan Marketplace, Jutaan Transaksi Sudah DiprosesJakarta Kuasai 55,8 Persen Sengketa Pajak Nasional, DJP Ungkap Daerah dengan Perkara TerbanyakBI Umumkan Keputusan Suku Bunga 18 November 2026, Pasar Menanti Arah Kebijakan Moneter dan Nasib RupiahThe Heirloom Jakarta: Merangkai Kemewahan, Seni, dan Legacy Baru Bintang Lima di Ibu KotaPenjualan Ritel Indonesia Diproyeksikan Menguat pada Oktober 2026, BI Soroti Daya Beli MasyarakatDefisit APBN Capai Rp379,3 Triliun hingga Oktober 2026, Pemerintah Jamin Fiskal Tetap TerkendaliPembayaran Pajak Jadi Lebih Mudah dengan CoretaxSebanyak 7 KPP Capai 100 Persen Target, Penerimaan Pajak Nasional Tumbuh 23,2 PersenDeposit Pajak Anjlok 49,8 Persen Menjadi Rp33,6 Triliun, Menkeu Suahasil Ungkap Dana Dialokasikan ke PPh dan PPN
PajakOnline
Beranda
Berita Pajaknews
Hubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua berita

Headlines

Berita Acara Pembatalan Faktur Pajak

·

Berita Acara Pembatalan Faktur Pajak

PajakOnline.com—Saat melakukan transaksi jual beli, seorang Pengusaha Kena Pajak (PKP) harus menerbitkan faktur pajak sebagai tanda bukti telah memungut pajak dari pembeli barang/jasa kena pajak tersebut.

Akan tetapi, terdapat kemungkinan bahwa faktur pajak yang telah diterbitkan itu akan dibatalkan karena penyebab tertentu. Berdasarkan PMK No. 38/PMK.03/2010, pembatalan faktur pajak adalah sebuah kegiatan yang wajib dilakukan oleh PKP saat terjadi pembatalan transaksi penyerahan BKP/JKP yang faktur pajaknya telah diterbitkan.

Untuk dapat membatalkan faktur pajak, terdapat beberapa cara yang dapat dilakukan oleh PKP. Salah satunya yaitu dengan menerbitkan berita acara pembatalan faktur pajak. Berita acara pembatalan faktur pajak merupakan salah satu dokumen yang dibuat untuk membuktikan adanya pembatalan transaksi yang dapat disertai dengan pembatalan kontrak/dokumen lainnya.

Dokumen pembatalan faktur pajak sekurang-kurangnya harus mencantumkan hal-hal berikut:

1. Nama instansi/perusahaan yang akan melakukan pembatalan faktur pajak atau pihak penjual yang disertai dengan alamat yang diletakkan pada bagian paling atas berita acara.

2. Kemudian diikuti dengan keterangan dokumen "Berita Acara Pembatalan Faktur Pajak" yang disertai dengan nomor berita acara.

3. Keterangan yang memuat nomor faktur, tanggal faktur, dan identitas yang mencakup NPWP dan lama lengkap serta alamat.

4. Berita acara yang berisikan pembatalan faktur pajak ini juga berisi alasan pembatalan faktur pajak bersangkutan.

Selain itu, pihak pembeli dan penjual juga harus memenuhi sejumlah syarat berikut.

Syarat bagi pembeli:

1. Wajib menyediakan dokumen yang menyatakan pembatalan transaksi.
2. Dokumen dapat berupa pembatalan kontrak dan dokumen lainnya.

Syarat bagi penjual:

1. Melaporkan pembatalan faktur pajak ke KPP terdaftar.
2. Mencantumkan faktur pajak yang dibatalkan dengan nilai Rp 0 dalam SPT Masa PPN. (Atania Salsabila)

Berita lainnya di Headlines